Beranda Media Pembahasan Hasil Kajian Kesiapan Pemerintah Daerah dalam Pengalihan Dana Dekonsentrasi dan Tugas...

Pembahasan Hasil Kajian Kesiapan Pemerintah Daerah dalam Pengalihan Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan Menjadi Dana Alokasi Khusus (Dak) dan Tindak Lanjut ke Depan

245
0

Jakarta – Direktorat Dekonsentrasi, Tugas Pembantuan dan Kerja Sama menghadiri Rapat Pembahasan Hasil Kajian Kesiapan Pemerintah Daerah Dalam Pengalihan Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan Menjadi Dana Alokasi Khusus (DAK)  yang difasilitasi oleh Kementerian PPN/Bappenas melalui Video Conference Zoom Meeting yang dipimpin langsung oleh Direktur Pembangunan Daerah Kementerian PPN/Bappenas dan serta dihadiri Pejabat dari Lingkup Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pertanian, Kementerian Keuangan dan juga OPD Teknis di beberapa Daerah undangan. Rabu, (23/12/2020).

Kementerian PPN/Bappenas melalui Direktorat Pembangunan Daerah melakukan kajian terhadap pengalihan Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan menjadi Dana Alokasi Khusus didasari oleh amanat UU No 33 Tahun 2004 Pasal 108 dan juga atas temuan BPK yang menyatakan bahwa Pemerintah belum memiliki rencana yang jelas dalam mengalihkan  Dana DKTP yang digunakan untuk melaksanakan urusan daerah menjadi DAK. Atas temuan itu, BPK merekomendasikan agar Menteri PPN/Bappenas melakukan koordinasi dengan Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri untuk menyusun rencana tindak yang jelas untuk mengalihkan Dana DKTP yang telah menjadi urusan daerah menjadi DAK.

Direktorat Dekonsentrasi, Tugas Pembantuan dan Kerja Sama dalam hal ini diwakili oleh Kasubdit Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan memaparkan mengenai kapasitas daerah dalam mendukung pengalihan dana DKTP menjadi DAK. Pada prinsipnya pengalihan dari dana DKTP menjadi DAK dapat dilakukan sepanjang sesuai dengan pembagian urusan konkuren  berdasarkan UU Nomor 23 Tahun 2014.

Kementerian Pertanian pada saat ini sedang membuat Road Map Dana Alokasi Khusus agar apabila ada pengalihan maka apa yang sudah menjadi Program Prioritas Nasional, terutama Major Project dapat terjaga sehingga output RPJMN tetap dapat tercapai. Kementerian Keuangan melalui Ditjen Perimbangan Keuangan menyatakan bahwa jangan sampai ada program DKTP yang sudah dihilangkan ternyata ketika dibahas untuk menjadi Dana Alokasi Khusus tidak bisa, sehingga target RPJMN akan terhambat. Maka dari itu perlu dipetakan dari awal perencanaan agar target RPJMN tetap tercapai.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here