Beranda Media Pembahasan Segmen Batas Kabupaten Banjar dengan Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan

Pembahasan Segmen Batas Kabupaten Banjar dengan Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan

230
0

Jakarta – Direktorat Toponimi dan Batas Daerah Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan Kemendagri mengadakan rapat koordinasi pembahasan dan klarifikasi peta batas daerah antara Kabupaten Banjar dengan Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan secara virtual (cloudx meeting) bersama Tim Penegasan Batas Daerah (PBD) Pusat dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan yang dipimpin langsung oleh Direktur Toponimi dan Batas Daerah, Rabu (23/12/2020).

Hadir dalam rapat tersebut Kepala Bagian Pemerintahan setda Provinsi Kalimantan Selatan, Kabag Batas Daerah Direktorat Topografi TNI AD, Surveyor Pemetaan Madya Badan Informasi Geospasial, Kepala Bagian Perundang-Undangan Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan, dan Fungsional Umum Bagian Perundang-Undangan Biro Hukum Kemendagri.

Rapat diadakan dalam rangka penyelesaian batas pada sub segmen Desa Kiram Kecamatan Karang Intan Kabupaten Banjar dengan Desa Bentok Darat Kecamatan Bati-Bati Kabupaten Tanah Laut hasil fasilitasi Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan pada tanggal 21 Desember 2020 sesuai dengan berita acara rapat pada tanggal 10 Desember 2020.

Adapun beberapa hasil yang diperoleh dari pertemuan hari ini yaitu Tim PB Pusat dab Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan sepakat terhadap penyelesaian batas daerah Kabupaten Banjar dengan Kabupaten Tanah Laut khususnya pada subsegmen Desa Kiram Kecamatan Karang Intan Kabupaten Banjar dengan Desa Bentok Darat Kecamatan Bati-Bati Kabupaten Tanah Laut sesuai dengan berita acara rapat fasilitasi penegasan batas daerah Kabupaten Banjar dengan Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan pada tanggal 21 Desember 2020 bertempat di Ruang Rapat Sekretaris Daerah lantai 3 Gedung Setda Provinsi Kalimantan Selatan.

Melalui pertemuan ini pun Tim PBD Pusat dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan sepakat dengan penarikan keseluruhan segmen batas daerah Kabupaten Banjar dengan Kabupaten Tanah Laut dan sepakat pula untuk lanjut ke tahap penyusunan draft Permendagri.

Hasil kesepakatan tarikan garis keseluruhan segmen batas tersebut dituangkan dalam berita acara, dan berita acara tersebut dapat digunakan sebagai dasar untuk penyesuaian Tata Ruang Wilayah atau kepentingan  masing-masing daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.

Direktorat Toponimi dan Batas Daerah dalam pertemuan hari ini menegaskan kembali bahwa penegasan batas daerah tidak menghapus hak atas tanah, kepemilikan asset, hak ulayat, dan hak ada pada masyarakat.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here