Beranda Media Rapat Sosialisasi Pedoman Pemetaan Urusan Pemerintahan dalam rangka Kerja Sama Daerah di...

Rapat Sosialisasi Pedoman Pemetaan Urusan Pemerintahan dalam rangka Kerja Sama Daerah di Provinsi

123
0

Jakarta – Direktur Dekonsentrasi, Tugas Pembantuan dan Kerja Sama, Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan, Kemendagri membuka Virtual Meeting sekaligus memberikan paparan terkait pemetaan urusan pemerintahan dalam rangka kerja sama daerah. Senin (18/1)

Rapat mengundang perwakilan dari lima provinsi, yaitu: Provinsi Sulawesi Tenggara, Sulawesi Barat, Gorontalo, Maluku, Maluku Utara beserta kabupaten/kota yang menjadi wilayah masing-masing provinsi.

Rapat ini bertujuan untuk :

  1. Mensosialisasikan Pedoman Pemetaan Urusan Pemerintahan Dalam Rangka Kerja Sama Daerah yang telah disusun oleh Subdit Kerja sama dan Penyelesaian Perselisihan Antar Daerah.
  2. Meningkatkan pemahaman pemerintah daerah provinsi, kabupaten/kota dalam memetakan urusan pemerintahan wajib yang akan dikerjasamakan berdasarkan potensi dan karakteristik daerah.
  3. Membantu TKKSD (biro/dinas/badan/bagian atau nama lainnya) dan Sekretariat kerja sama pada pemerintah daerah provinsi, kabupaten/kota sebagai pelaku kerja sama daerah dalam memetakan urusan pemerintahan yang potensial untuk dikerjasamakan dan mengintegrasikan rencana kerja sama kedalam dokumen perencanaan daerah guna  meningkatkan kinerja kerja sama daerah, baik melalui KSDD maupun KSDPK.

Adapun hasil yang diharapkan melalui rapat ini adalah TKKSD dan Sekretariat Kerja Sama dapat menyusun dokumen pemetaan kerja sama yang:

  1. Terencana, bahwa pemetaan urusan pemerintahan dalam rangka kerja sama daerah dilakukan berdasarkan perencanaan yang matang dan terjadwal;
  2. Objektif, bahwa pemetaan urusan pemerintahan dalam rangka kerja sama daerah dilakukan berdasarkan data-data yang obyektif serta berdasarkan pada standar, kriteria dan/atau petunjuk teknis yang tersedia;
  3. Dapat dipertanggungjawabkan, bahwa pemetaan urusan pemerintahan dalam rangka kerja sama daerah dilaksanakan dengan prosedur dan metode yang tepat, sehingga hasilnya dapat dipertanggung jawabkan;
  4. Inovatif, bahwa pemetaan urusan pemerintahan dalam rangka kerja sama daerah dilakukan melalui metode dan media yang kreatif dalam rangka melakukan pembaharuan penyelenggaraan pemerintahan dan pemenuhan pelayanan publik.
  5. Berorientasi pada pembangunan inklusif, bahwa pemetaan urusan pemerintahan dalam rangka kerja sama daerah dilakukan dalam rangka memetakan urusan-urusan pemerintahan yang dapat dikerjasamakan dengan mempertimbangkan kelanjutan dan kelestarian lingkungan hidup dan mewujudkan pembangunan yang inklusif.
  6. Integratif, bahwa hasil pemetaan urusan pemerintahan dalam rangka kerja sama daerah terintegrasi dengan dokumen perencanaan daerah.
  7. Efektif dan efisien, bahwa kegiatan pemetaan urusan pemerintahan dalam rangka kerja sama daerah dilaksanakan dengan menggunakan waktu, tenaga dan dana secara efektif dan efisien.

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here