Beranda Media Pembahasan Permintaan Kode Desa pada 5 (Lima) Kabupaten di Wilayah Provinsi Papua

Pembahasan Permintaan Kode Desa pada 5 (Lima) Kabupaten di Wilayah Provinsi Papua

136
0

Jakarta – Pada tanggal 21 Januari 2021 dilaksanakan Rapat Pembahasan Permintaan Kode Desa pada 5 (Lima) Kabupaten di Wilayah Provinsi Papua di Ruang Rapat Lantai 2 Gedung C Ditjen Bina Pemerintahan Desa Kemendagri dan melalui telekonferensi. Kegiatan dipimpin oleh Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kemendagri dan dihadiri oleh pejabat dan yang mewakili Inspektorat Jenderal Kemendagri, Biro Hukum Sekjen Kemendagri, Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan, dan Ditjen Bina Pemerintahan Desa.

Terdapat 181 (seratus delapan puluh satu) kampung yang tersebar di 5 (lima) kabupaten di Provinsi Papua yang mengusulkan penerbitan kode kampung, yaitu Kabupaten Memberamo Raya (24 kampung), Kabupaten Waropen (50 kampung), Kabupaten Sarmi (25 kampung), Kabupaten Nabire (8 kampung), dan Kabupaten Intan Jaya (74 kampung). Pasal 116 UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Pasal 3 ayat (5) UU Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Papua menjadi argumen Pemerintah Provinsi Papua berhak mendapatkan kode pada 181 kampung dimaksud yang didasarkan peraturan daerah tentang pembentukan kampung.

Rapat menyepakati bahwa usulan mengenai permintaan kode desa dapat diakomodir dan ditindaklanjuti setelah dipenuhinya syarat oleh Pemerintah Daerah yaitu peta dengan skala 1:5.000 beserta syarat lainnya mengenai pembentukan desa. Apabila terdapat kendala teknis yang dialami Pemerintah Provinsi Papua dan Kabupaten dalam memenuhi syarat peta dimaksud, Kemendagri dapat memfasilitasi dengan bekerjasama dengan LAPAN dan BIG.

Akan dibentuk pula tim terpadu Kemendagri untuk memverifikasi kelengkapan administrasi secara komprehensif dalam melihat batas desa, kecamatan dan kabupaten bagi daerah yang mengusulkan permintaan kode desa. Tim akan turut mengumpulkan seluruh bukti administrasi yang telah ada sebelumnya sebagai syarat verifikasi pembentukan sebuah desa di wilayah Provinsi Papua dengan mengacu pada ketentuan sebelum dan sesudah dilahirkannya UU Nomor 6 Tahun 2014 berikut turunannya.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here