Beranda Media Rapat Teknis Identifikasi Data Permasalahan Batas Daerah Wilayah II

Rapat Teknis Identifikasi Data Permasalahan Batas Daerah Wilayah II

89
0

Jakarta – Direktorat Toponimi dan Batas Daerah Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan Kemendagri mengadakan Rapat Teknis Identifikasi Data Permasalahan Batas Daerah Wilayah II secara virtual (zoom meeting) bersama Tim Penegasan Batas Daerah (PBD) Pusat dan Tim PBD Provinsi yang dipimpin langsung oleh Kasubdit Batas Antar Daerah Wilayah II, Kamis (21/1/2021).

Hadir dalam rapat tersebut Kepala Biro Pemerintahan Dan Otonomi Daerah Setda Provinsi Jawa Barat, Kepala Biro Tata Pemerintahan Setda Provinsi DIY, Kepala Bagian Pemerintahan Setda Provinsi Jawa Barat, Kasubag Penataan Wilayah dan Pertanahan Setda Provinsi Jawa Timur, Kepala Bagian Pemerintahan Setda Provinsi Kalimantan Barat, Kabag Pemerintahan Setda Provinsi Kalimantan Selatan, Kasubag Administrasi Pemerintahan dan Fasilitasi Penataan Wilayah Setda Provinsi Kalimantan Tengah, Plh. Kasubbag Batas Wilayah Setda Provinsi Kalimantan Timur, Kasubag. Administrasi Pemerintahan dan Penataan Wilayah Setda Provinsi Sulawesi Barat, Kabag Pemerintahan Setda Provinsi Sulawesi Selatan, Kabag Pemerintahan Setda Provinsi Sulawesi Tenggara, Kabag Batas Daerah Direktorat Topografi TNI AD, Surveyor Pemetaan Madya Badan Informasi Geospasial, Kepala Bagian Perundang-Undangan Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan, dan Fungsional Umum Bagian Perundang-Undangan Biro Hukum Kemendagri.

Rapat diadakan dalam rangka sinkronisasi kegiatan antara Kemendagri dengan Pemerintah Provinsi terkait penyelesaian batas daerah dan antisipasi dari penerapan UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang mengamanatkan setiap daerah untuk segera menyelesaikan Rencana Tata Ruang yang secara tidak langsung berdampak pada percepatan penyelesaian batas daerah.

Subdit Batas Antar Daerah Wilayah II memiliki 439 segmen batas yang terdiri atas 371 segmen batas antar kabupaten/kota dan 68 segmen batas antar provinsi dimana 277 segmen batas antar kabupaten/kota dan 45 segmen batas antar provinsi sudah ditetapkan dengan Permendagri Batas Daerah, sedangkan sisanya masih dalam proses penegasan.

Pada pertemuan tersebut, Pemerintah Provinsi menyampaikan target penyelesaian segmen batas untuk Tahun 2021 dan permasalahan yang dihadapi. Mengingat masih banyaknya pekerjaan rumah dalam hal penyelesaian segmen batas daerah di wilayah II, Direktorat Toponimi dan Batas Daerah menyampaikan kepada Pemerintah Provinsi agar segera melakukan percepatan fasilitasi terhadap segmen batas yang belum selesai. Badan Informasi Geospasial (BIG) dan Direktorat Topografi TNI AD akan menyediakan data dasar guna mendukung percepatan penegasan batas daerah tersebut.

Tim PBD Pusat dan Tim PBD Provinsi akan melakukan percepatan penegasan batas daerah sesuai peraturan perundang-undangan untuk mendukung pelaksanaan UU Cipta Kerja.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here