Beranda Media Pembahasan Kebijakan Dekonsentrasi Kementerian Kesehatan Tahun Anggaran 2021

Pembahasan Kebijakan Dekonsentrasi Kementerian Kesehatan Tahun Anggaran 2021

92
0

Jakarta – Direktur Dekonsentrasi, Tugas Pembantuan dan Kerjasama, Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan, Kementerian Dalam Negeri menjadi Narasumber dalam Rapat Pembahasan Kebijakan Dekonsentrasi Kementerian Kesehatan Tahun Anggaran 2021 yang diadakan oleh Biro Perencanaan Kementerian Kesehatan. Rapat tersebut dilaksanakan dalam rangka penyusunan perencanaan Kementerian Kesehatan Tahun Anggaran 2022. Rapat dihadiri oleh Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan, Kementerian Dalam Negeri, Ditjen Perimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan, serta pejabat dan staf di lingkungan Biro Perencanaan Kementerian Kesehatan, Senin (25/01/2020).

Direktur Dekonsentrasi, Tugas Pembantuan dan Kerjasama memaparkan Kebijakan Penyelenggaraan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah Nomor 33 tahun 2018 sebagai berikut :

  1. Dekonsentrasi kepada gubernur sebagai wakil pemerintah pusat adalah pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota dan tugas pembantuan oleh kabupaten/kota.
  2. Dekonsentrasi kepada GWPP ditetapkan dengan peraturan menteri /kepala lembaga setelah berkoordinasi dengan dan disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri.
  3. Penetapan peraturan menteri/kepala lembaga dilaksanakan setelah diterima PAGU definitive kementerian/lembaga.
  4. Gubernur dalam menyelenggarakan tugas sebagai wakil pemerintah pusat dibantu oleh perangkat gubernur yang dilaksanakan oleh perangkat daerah provinsi yang memiliki tugas dan fungsi bersesuaian.
  5. Pelaksana kegiatan dekonsentrasi kepada GWPP ditetapkan dengan keputusan gubernur.
  6. Perencanaan dan pendanaan penyelenggaraan dekonsentrasi dan tugas pembantuan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  7. Penugasan oleh Pemerintah Pusat kepada Daerah berdasarkan asas Tugas Pembantuan ditetapkan dengan peraturan menteri/kepala lembaga pemerintah nonkementerian.
  8. Pemerintah dalam penyelenggaraan urusan dilaksanakan sendiri, dapat dilimpahkan kepada GWPP dan instansi vertical serta dapat ditugaskan kepada daerah berdasarkan efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan urusan pemerintahan.
  9. Daerah berhak menetapkan kebijakan daerah dalam melaksanakan Tugas Pembantuan.
  10. Kementerian/ lembaga menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria pelaksanaan kegiatan dekonsentrasi dan tugas pembantuan.

Kementerian keuangan dalam hal ini diwakilkan oleh Bapak Agus Pudjianto dari Ditjen Perimbangan Keuangan memaparkan hal-hal sebagai berikut :

  1. Pengelolaan anggaran dilakukan secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.
  2. Urusan yang dapat dilimpahkan atau yang ditugasbantuankan dijabrkan dalam bentuk program dan kegiatan kementerian/lembaga yang sudah ditetapkan dalam Renja kementerian/lembaga yang mengacu dalam RKP.
  3. Urusan yang dilimpahkan atau ditugasbantuankan wajib memperhatikan kriteria eksternalitas, akuntabilitas, dan efisiensi, serta keserasian hubungan antar susunan pemerintahan.
  4. Pengelompokan daerah berdasarkan kuadran dan prioritas pendanaan dekonsentrasi dan tugas pembantuan

Dari  penjelasan yang disampaikan Direktur Dekonsentrasi, Tugas Pembantuan dan Kerjasama serta Ditjen Perimbagan Keuangan, Kementerian Keuangan, peserta rapat dapat memahami mengenai penetapan Peraturan Menteri/Kepala Lembaga tentang pelimpahan urusan pemerintahan berdasarkan azaz dekonsentrasi dan peraturan menteri/kepala lembaga tentang penugasan kepada daerah serta Peraturan Kepala Daerah tentang penetapan unit pelaksana dekonsentrasi GWPP dan SKPD sebagai  pelaksana Tugas Pembantuan.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here