Home Berita

Berita

Apel Perdana di Kementerian Dalam Negeri Pasca Libur Lebaran 1440 H

Jakarta-  Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, Sekretaris Jenderal, Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewialyahan, para pejabat Esselon I bersama seluruh ASN di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan BNPP pada hari pertama masuk kerja pasca libur lebaran tanggal 10 Juni 2019, melaksanakan upacara bendera di lapangan upacara Kementerian Dalam Negeri, upacara bendera dipimpin langsung oleh Bapak Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo.

Pada pelaksanaan kegiatan upacara bendera tersebut bapak Menteri Dalam Negeri Menyatakan bahwa “Sebagaimana instruksi dari surat keputusan Menpan-RB, seluruh Pegawai Negeri Sipil wajib hadir pada hari pertama setelah libur panjang lebaran”. bapak Menteri Dalam Negeri mengapresiasi terhadap ASN yang mengikuti kegiatan Upacara Bendera, terlepas dari pasca libur lebaran tidak membuat ASN lupa akan tenggung jawab nya untuk tetap melaksanakan tugasnya sebagai seorang Abdi Masyarakat.

hari pertama masuk kerja pasca libur lebaran tanggal 10 Juni 2019, tidak hanya diawali dengan pelaksanaan kegiatan upacara bendera, namun juga pelaksanaan halal bi halal terhadap seluruh ASN yang berada di komponen Kementerian Dalam Negeri dan BNPP, hal ini untuk mempererat jalinan silaturahmi serta semangat etos kerja bersama untuk mewujudkan tujuan yang ingin dicapai.

Musyawarah Perencanaan Pembangunan RKPD Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2020

Palu- 8 April 2019 Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Bersama Deputi Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Gubernur Sulawesi Tengah, dan Bupati/Walikota di seluruh Provinsi Sulawesi Tengah, menghadiri acara pembukaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2020.

Dalam Sambutanya Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan menyampaikan “bahwa pemilihan tema Membangun Kembali Sulawesi Tengah Melalui Penguatan Mutu Modal Manusia dan Infrastruktur” pada Musrenbang RKPD Sulawesi Tengah Tahun 2020, dapat mendukung tema RKP Nasional Tahun 2020 yaitu Peningkatan SDM untuk Pertumbuhan Berkualitas”.

Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan menjelaskan bahwa “hasil kerja keras seluruh pemangku kepentingan selama ini bagi percepatan pembangunan Provinsi Sulawesi Tengah atas pencapaian indikator makro pembangunan Provinsi Sulawesi Tengah hingga Tahun 2018 yaitu antara lain:                  angka kemiskinan sebesar 13,69% diatas target nasional, sebesar 9,66% nasional, tingkat pengangguran terbuka sebesar 3,43% diatas target nasional sebesar 9,66% nasional 5,34%, IPM sebesar 68,11% dibawah target nasional sebesar 70,81%, Berdasarkan data capaian dimaksud, maka dapat dicermati bahwa terdapat beberapa target indikator makro Provinsi Sulawesi Tengah yang direncanakan untuk 2020 masih dibawah rata-rata capaian nasional.

Pada Kegiatan tersebut Bapak Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan menyatakan bahwa Saat ini Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas sedang menyusun Rancangan RKP Tahun 2020, yang memiliki arah pembangunan Makro Tahun 2020 sebagai berikut.

Meningkatkan pertumbuhan potensial Indonesia, Menjaga stabilitas makro ekonomi, Memastikan inklusivitas dan keberlanjutan pembangunan ekonomi.

Dalam akhir sambutanya Bapak Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan menekankan pada aspek Pemilukada, dimana pada Tahun 2019 ini merupakan tahun politik yang perlu disikapi dengan menciptakan situasi dan kondisi yang aman tertib dan kondusif untuk itu pemerintahan daerah perlu meningkatkan koordinasi dengan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (FORKOMPIMDA), seluruh jajaran tingkat provinsi sampai kelurahan dan desa, mencegah dan menangkal gangguan keamanan sejak dini untuk menciptakan situasi yang aman, tentram dan terbit dalam pemilihan umum presiden dan legislatif Tahun 2019.

Rapat Penyerahan Teknis Pelaksanaan Kegiatan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan

Medan, Jumat 8 Februari 2019 bertempat di hotel Cambridge Medan, Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Bapak Eko Subowo beserta Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera utara Ibu Dr Hj Sabrina telah menyerahkan petunjuk pelaksanaan kegiataan dekonsentrasi dan tugas pembantuan disertai dengan penandatangganan perjanjian kinerja kepala satuan kerja penerima dana Dekosentrasi dan Tugas Pembantuan lingkup Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan.

RAKERNAS PEMBEKALAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN SATUAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT DALAM PENYELENGGARAAN TRANTIBUMLINMAS UNTUK MENDUKUNG PEMILU 2019

Jakarta, Kementerian Dalam Negeri melalui Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan mengelar Rapat Kerja Nasional Pembekalan Satuan Polisi Pamong Praja Dan Satuan Perlindungan Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Trantibumlinmas bertempat di Hotel Mercure Convention Centre Ancol (30/01/2019) yang di buka langsung oleh Kepala Staf Kepresidenan Jenderal TNI (Purn) Dr. Moeldoko, dengan  dihadiri Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, Sesmenko Polhukam, dan Wakalemdik Polri.

Dalam sambutannya Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, menyampaikan  tujuan Rapat Kerja Nasional ini adalah untuk mengkonsolidasikan penyelenggaraan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat di Daerah dalam rangka menghadapi agenda Nasional Pemilihan Presiden/Wakil Presiden dan Pemilihan Legislatif DPR, DPD, DPRD 2019 agar tercipta kondisi yang aman, tertib, demokratis dalam bingkai NKRI. Suksesnya pelaksanaan Pemilu 2019 ditentukan oleh banyak faktor, diantaranya kesiapan dari Penyelenggara Pemilu, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah serta kesiapsiagaan dari aparat keamanan dalam mengantisipasi berbagai macam potensi kerawanan Pemilu. Menteri Dalam Negeri juga menegaskan bahwa Kerawanan yang perlu diantisipasi juga terkait Netralitas ASN dan Polri yakni dalam bentuk keberpihakan, intervensi dan intimidasi sebagai Salah satu prinsip dasar dalam penyelenggaraan manajemen ASN adalah netralitas.

Pada agenda Rakernas tersebut, Kepala Staf Kepresidenan Jenderal TNI (Purn) Dr. Moeldoko menyampaikan agar dalam pelaksanaan Pemilihan Presiden/Wakil Presiden dan Pemilihan Legislatif DPR, DPD, DPRD yang akan diselenggarakan pada tanggal 17 April 2019 dapat berjalan dengan baik, aman, dan tentram, untuk itu diharapkan kepada segenap jajaran satuan TNI, Polri, Satpol PP dan Satlinmas dapat bekerjasama secara optimal karena pesta demokrasi tersebut menjadi Kunci Kesuksesaan Kerja Bersama Kita. Mantan panglima TNI ini menjelaskan untuk mewujudkan proyeksi tersebut ada tiga syarat yang mesti dipenuhi. Satpol PP dan Satlinmas bisa ikut berperan dalam upaya mencapai ketiga syarat agar proyeksi Indonesia sebagai pemain ekonomi terwujud. Moeldoko mengatakan Satpol PP dan Satlinmas bisa berperan untuk menjaga stabilitas keamanan yang terus terjaga menjelang pemilu 2019.

PENYERAHAN POK/DIPA DITJEN BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN TAHUN ANGGARAN 2019

Jakarta, 21 Desember 2018 bertempat di Gedung H Ruang Rapat Lantai III Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan telah diselenggarakan Penyerahan Petunjuk Operasional Kegiatan (POK/DIPA) di lingkungan Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan Kemendagri Tahun Anggaran 2019.

Dalam sambutannya Bapak Dirjen Bina Administrasi Kewilayahan Eko Subowo menyampaikan mengenai pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2018 dimana penyerapan untuk kegiatan Pusat sebesar 89,74 %, untuk kegiatan Dekonsentrasi sebesar 80,35% dan untuk kegiatan Tugas Pembantuan terserap sebesar 73,53%, sehingga total penyerapan Anggaran Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan Tahun 2018 sebesar 87,14 %.

Dengan waktu yang tersisa hingga akhir tahun diharapkan segenap jajaran Ditjen Bina Adwil tetap fokus kepada penyerapan anggaran sampai batas waktu yang ditentukan dan perhatikan pencapaian target kinerja, sesuai dengan perjanjian kinerja. Demikian disampaikan Bapak Dirjen Eko Subowo kepada seluruh Jajaran yang hadir.

Bapak Dirjen juga menyampaikan Rencana Kerja dan Anggaran TA.2019,  Pada Tahun 2019 anggaran Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan sebesar Rp 140.323.540.000, Secara umum terdapat kecenderungan berkurangnya pagu anggaran sementara kebutuhan yang harus dibiayai dan standar biaya yang setiap tahun semakin meningkat. Oleh karenanya kita dituntut semakin efektif dan efisien dalam pengalokasian, pemanfaatan maupun pelaksanaan anggaran untuk mencapai target kinerja yang optimal.

Peringatan Hari Nusantara Tahun 2018 di Pelabuhan Tangkiang Luwuk, Kabupaten Banggai Provinsi Sulawesi Tengah“ Perwujudan Kesatuan Nusantara yang Utuh melalui Deklarasi Juanda”

Banggai– Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo dan rombongan tiba di Bandara Syukuran Aminuddin Amir di Luwuk Ibukota Kabupaten Banggai disambut langsung Bupati Baggai Herwin Yatim dan jajaran Forkopimda setempat, untuk hadiri Peringatan Hari Nusantara, Banggai (12/12/2018).

Dengan telah ditetapkannya Tanggal 13 Desember sebagai Peringatan Hari Nusantara berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 126 Tahun 2001 Tanggal 11 Desember Tahun 2001 Tentang Hari Nusantara maka di setiap Tanggal 13 Desember selalu diperingatinya.

Peringatan Hari Nusantara ini bertujuan meningkatkan kesadaran bangsa Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia yang bercirikan Nusantara. Oleh karena itu, segenap bangsa Indonesia wajib memperingatinya dengan cara menyelenggarakan kegiatan di instansi Pemerintah Pusat, pemerintah daerah, sekolah – sekolah , dan masyarakat umum.

Tema Peringatan Hari Nusantara Tahun 2018 adalah “Perwujudan Kesatuan Nusantara yang Utuh melalui Deklarasi Juanda”.

Ditunjuknya Kabupaten Banggai tentunya bukan tanpa alasan yang kuat. Walaupun tidak sebesar Ibu Kota Provinsinya, daerah ini yang berjarak kurang lebih 610 KM dari Kota Palu menyimpan potensi wisata yang luar biasa dan memiliki daya tarik untuk di kunjungi.

Hal tersebut sekaligus sebagai peluang, pada saat penunjukan Banggai sebagai Tuan Rumah Peringatan Puncak Nasional Hari Nusantara, selain itu sebagai motivasi dan semangat bahwa Pemerintah Pusat menaruh perhatian khusus kepada Kabupaten Banggai dan merupakan tanggung jawab besar untuk menyukseskan Puncak Peringatan Hari Nusantara di 13 Desember 2018.

Gelaran Peringatan Hari Nusantara Tahun 2018, bertempat di Pelabuhan Tangkiang Luwuk, Kabupaten Banggai Provinsi Sulawesi Tengah, yang nantinya akan dipimpin dan dibuka langsung oleh Mendagri Tjahjo Kumolo yang mewakili Presiden RI, dirangkai dengan acara Pembacaan Naskah Deklarasi Djuanda oleh 3 orang pelajar Kabupaten Banggai dan Deklarasi “Sulteng Bangkit dan Kuat”.

Dilanjutkan denganPembacaan Keputusan Menteri Pertahanan tentang Penghargaan Dharma Pertahanan, Penyerahan Penghargaan Dharma Pertahanan Oleh Direktur Jenderal Kekuatan Pertahanan,Pembacaan Keputusan Presiden RI tentang Penganugerahan Tanda Kehormatan dan Satya Lencana oleh Menteri Dalam Negeri.

Pertama, Satyalancana Wira Karya Bidang Pemerintahan kepada Bupati Banggai, Bupati Pangkejene Kepulauan, Bupati Lembata dan Bupati Wakatobi. Kedua, Satyalancana Wira Nusa. Dan ketiga Satyalancana Wira Dharma.

Selain itu, akan dilakukan penyerahan Kartu Petani Sejahtera, Kartu Nelayan Sejahtera, serta penyerahan Simbolis Bantuan Sarana dan Prasarana Kantor desa Kepada Pemerintah Provinsi Sulteng, Kabupaten Sigi, Donggala dan Parigi Moutong.

Terakhir Acara tersebut akan ditutup dengan persembahan atraksi budaya atau Parade Hari Nusantara parade kapal nelayan dan sailing pass perahu layar.

Puspen Kemendagri

Jakarta – Kemendagri melalui Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Selenggarakan Rapat Koordinasi Nasional Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Seluruh Indonesia di The Media Hotel and Towers Jalan Gunung Sahari 12 , Gunung Sahari Utara, Sawah Besar Kota Jakarta Pusat, rabu (5/12/2018).

Pada kesempatan tersebut, Mendagri Tjahjo Kumolo membuka secara langsung sekaligus memberikan arahan singkatnya dalam mengkonsolidasikan penyelenggaraan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat di daerah dalam rangka menghadapi agenda nasional Pileg dan Pilpres Tahun 2019.

Mendagri Tjahjo Kumolo menjelaskan bahwa Rakornas Kasat Pol PP Provinsi ini adalah untuk mewujudkan situasi kondusif baik menjelang, pada saat dan setelah penyelenggaraan Pemilu dimana TNI dan POLRI, Satpol PP, Aparatur yang membidangi Linmas serta instansi terkait harus bersinergis.

Selain itu, untuk mengoptimalkan peran aktif masyarakat melalui tokoh agama, tokoh adat dan tokoh masyarakat dalam rangka pencegahan dan penyelesaian potensi gangguan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat melalui prinsip-prinsip kearifan lokal.

Lebih lanjut pada kesempatan tersebut, Tjahjo juga mengingatkan bahwa segenap anggota Satpol PP merupakan aparatur sipil negara (ASN) dan segala tindak tanduknya dan aktivitasnya diatur dalam Undang-Undang ASN.

” Satpol PP harus netral, enggak boleh ikut kampanye. Menjelaskan program pemerintah yang berhasil itu boleh, wajib hukumnya. Urusan kampanye ada rambu-rambunya,” kata Tjahjo di lokasi.

Adapun salah satu tugas Satlinmas, yakni membantu penanganan ketenteraman, ketertiban dan keamanan dalam penyelenggaraan Pemilu. Hal ini sejalan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terkait penugasan Satlinmas dalam penanganan Ketenteraman, Ketertiban dan Keamanan Penyelenggaraan Pemilihan Umum:.