Beranda Berita dari Kemendagri

Berita dari Kemendagri

Sri Mulyani: Pentingnya Peran Camat Dalam Pembangunan di Daerah

JAKARTA – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati meminta para camat untuk mengawasi penggunaan dana desa demi peningkatan kesejahteraan rakyat di desa.

Menkeu juga mengingatkan peran strategis camat sebagai penentu kemajuan bangsa dan negara.

Hal itu disampaikan Menkeu saat menjadi narasumber Rapat Koordinasi Camat di Jakarta, Rabu (20/3/2019).

Dalam pidatonya bertema Kebijakan Pemerintah Pusat terkait Pendanaan Kecamatan, Kelurahan dan Desa yang Berasal dari APBN, Menkeu berkali-kali menekankan pentingnya peran camat dalam proses pembangunan nasional, terutama di daerah.

Dalam soal dana desa, misalnya, Menkeu meminta camat ikut mengawasi karena setiap tahun dana desa terus bertambah.

Ia menyebutkan pada tahun 2019 dana desa mencapai Rp 70 triliun padahal pada 2015 dana desa hanya Rp 20 triliun.

“Jumlah dana desa ini terus akan bertambah setiap tahun. Kita tidak ingin dana desa bertambah, tapi tidak ada peningkatan pelayanan publik di daerah, kesejahteraan rakyat di desa tidak bertambah baik, kemiskinan tidak berkurang,” ujarnya.

Menkeu mengingatkan kemiskinan secara nasional sudah berkurang namun di desa tingkat kemiskinan masih ada yakni sebesar 13.2 persen.

Namun, Menkeu mengungkapkan ada desa telah berhasil meningkatkan infrastruktur di desa dengan terbangunnya 191.000 kilo meter jalan, 9.000 pasar. 4175 embung dan 24.600 Posyandu.

“Saya berharap semua pihak termasuk camat untuk ikut mengawasi penggunaan dana-dana dari pemerintah pusat, tidak hanya dana desa, tapi juga DAK dan DAU,” ujarnya

Menkeu mengungkapkan pada tahun 2019 ini dana APBN sebesar Rp 2.461 triliun dan dari dana sebesar itu sebanyak Rp. 826 triliun rupiah ditransfer ke daerah.

“APBN 2019 adalah APBN yang adil, sehat dan mandiri. Seperti diharapkan Bapak Presiden Jokowi dengan dana APBN itu diharapkan kita bisa memutus generasi kemiskinan. Di sinilah peran para camat karena maju mundurnya suatu negara ditentukan oleh camat sebagai manajer pembangunan di daerah,” pungkas Menkeu.

Puspen Kemendagri

 

Mendagri Buka Rakornas Camat 2019

Jakarta – Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo membuka Rapat Koordinasi Nasional Camat 2019 yang berlangsung di Hotel Ciputra, Petamburan, Jakarta Barat, Rabu (20/03/2019). Rakor digelar dengan tema “Peran Strategis Camat dalam Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan di Kelurahan dan Desa serta Inovas Pelayanan Publik di Wilayah Kecamatan,” diselenggarakan oleh Kementerian Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan.

Dalam sambutannya, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menegaskan peran sentral camat dalam pemerintahan untuk menyelenggarakan tugas umum pemerintahan sebagai koordinator kecamatan dan perpanjangan tangan dari Pemerintahan Kabupaten/Kota.

“Camat ini tugasnya menyelenggarakan tugas umum pemerintahan. Camat harus mencermati karakteristik wilayahnya, dari mulai jumlah penduduk, jumlah desa/kelurahan, berapa desa yang punya potensi bencana, harap dipetakan dengan cermat agar bisa responsif dalam menghadapi permasalahan di wilayahnya,” tegas Tjahjo.

Sebagai koordinator untuk melakukan fungsi dan pengawasan di tingkat desa/kelurahan, Tjahjo mengatakan, camat harus cermat memaksimalkan fungsinya dengan melakukan komunikasi dengan tokoh masyarakat, keamanan, tokoh agama, tokoh adat dan lain sebagainya untuk menjaga stabilitas daerah setempat.

“Camat memiliki fungsi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa/kelurahan. Salah satunya memantau jalannya dana desa yang digunakan tepat guna sesuai prioritas yang dibutuhkan. Untuk itu, camat juga harus rutin berkomunikasi dengan tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat untuk menjaga stabilitas daerah dan mampu mendeteksi secara dini hal-hal yang tidak diinginkan,” papar Tjahjo.

Sebelumnya Dirjen Bina Administrasi Kewilayahan, Eko Subowo mengatakan, acara Rakor Camat tersebut dihadiri oleh 550 camat di Seluruh Indonesia dengan tujuan mengoptimalkan peran camat.

“Acara ini dihadiri oleh 550 camat di Seluruh Indonesia, camat terbaik dan terpilih. Digelar dalam rangka untuk mengoptimalkan peran camat dalam melakukan dalam Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan di Kelurahan dan Desa serta mengoptimakan peran camat dalam inovasi pelayanan publik guna terciptanya pemerataan kesejahteraann,” kata Eko.

Puspen Kemendagri

Jajaran Kemendagri dan BNPP Berkomitmen Kawal Pemilu Serentak 2019 dan Jaga Netralitas

Jakarta – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo Memimpin Apel Bersama ASN di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Badan Nasional Penelolaan Perbatasan (BNPP) dalam Rangka Persiapan Pemilu Serentak 2019. Apel Bersama tersebut digelar di Lapangan Silang Monas, Jakarta (15/2/2019).

Dalam keterangan Persnya, Mendagri Tjahjo Kumolo mengungkapkan alasannya menggelar Apel Bersama ASN Kemenddagri dan BNPP sebagai realissai dari bentuk komitmen jajaran Kemendagri dan BNPP dalam mengawal Pemilu Serentak 2019 serta melaksanakan aspirasi jajarannya dalam menyikapi dinamika politik saat ini jelang 17 April 2019

“ Yang pertama pengucapan Ikrar ini diikuti oleh internal seluruh pejabat dan staf Kemendagri dan BNPP serta adik-adik IPDN yang ada di Jakarta. Kedua kami menyerap masukan-masukan dari seluruh staf Kemendagri dan BNPP setelah mengikuti sekian bulan kampanye Pileg dan Pilpres ini teman-teman di Kemendagri dan BNpp merasa resah dan gelisah karena kampanye yang seharusnya kampanye beretika, yang bermartabat, adu konsep, dan adu gagasan ternyata ditengarai banyak hal-hal yang berbau fitnah, yang berujar kebencian, Hoax dan ini harus dihentikan”, ungkap Tjahjo.

Lebih lanjut Ia juga jelaskan bahwa tujuan Pileg dan Pilpres Serentak 2019 ini adalah membangun rasa persatuan dan kesatuan, memilih pemimpin yang amanah, memilih pemimpin yang punya program untuk bangsa dan negara dalam jangka 5 tahun ke depan, sehingga semakin mempercepat perataan pembangunan dan kesejahteraan rakyat.

Maka atas masukan itulah, Mendagri Tjahjo Kumolo sepakat dengan seluruh jajaran Kemendagri dan BNPP pada acara Apel Bersama tersebut bergotong royong mulai dari menggunakan kaos yang bertuliskan di depan “Sukseskan Pemilu Pilpres Serentak 2019”. Dan “ Lawan Hoax, Kampanye Berujar Kebencian, Fitnah”, di bagian belakang kaos.

Hari ini jajaran Kemendagri dan BNPP bergotong-royong nyetak kaos masing-masing untuk adanya Ikrar bersama, supaya bisa didengar oleh seluruh masyarakat Indonesia bahwa mari kita sukseskan Pileg dan Pilpres ini yang lebih bermartabat, yang demokratis tanpa ada ujaran kebencian tanpa ada merusak persatuan dan kesatuan, Jangan ada sampai hal-hal yang bersifat fitnah.

“ Ini saya kira inti dari apel hari ini untuk mengingatkan seluruh jajaran Kemendagri dan BNPP, baik dari pusat sampai daerah dan saya yakin semua punya sikap dan perasaan yang sama untuk membangun sistem Pemilu dalam rangka untuk mendukung sistem pemerintah presidensil yang semakin demokratis, semakin baik ke depan sesuai konstitusi kita yang ada. Saya kira itu saja intinya”, terang Tjahjo.

Kemudian, Mendagri juga menyampaikan penegasannya terhadap posisi Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam Pemilu Serentak 2019 yang tetap harus menjaga netralitasnya.

“ Tadi sudah kami sampaikan bahwa ASN harus netral, setiap kepala daerah boleh mengajukan kampanye asal mengikuti semua aturan-aturan yang dikeluarkan oleh KPU dan Bawasl, sebagaimana undang-undang yang ada. Tidak boleh menggunakan fasilitas negara dan daerah, tidak boleh menggunakan anggaran juga”, ungkap Tjahjo.

Pelaksanaan Apel bersama tersebut sebagai bagian dari upaya untuk memberikan pendidikan politik bagi masyarakat untuk selalu saling mengingatkan jaga persatuan dan kesatuan di tengah-tengah masa kampanye saat ini.

“ Dari masukan diskusi teman-teman Kemendagri dan BNPP yang kita saring selama 2 bulan ini, dinamis tetapi harus ada kesadaran para Tim Sukses kesadaran para pelaku-pelaku politik, kesadaran para simpatisan, para kader-kader partai politik. Sebagai Kemendagri mengacu pada arahan dari Bapak Presiden bahwa harus adu program, adu konsep, adu gagasan. Itu tujuan utama dari Pemilu. Buat apa ada Pileg dan Pilpres, tapi malah merusak rasa persatuan dan kesatuan sesama warga negara Indonesia”, tegas Tjahjo.

Jadi apel ini menurut pandangan Mendagri sebagai bagian Menyukseskan Pileg dan Pilpres dengan demokratis, beretika, bermartabat. “ Saya kira ini yang menjadi arahan Bapak Presiden kepada jajarannya di pemerintahan”. Pungkasnya.

Puspen Kemendagri

 

Kemendagri dan BNPP Gelar Apel Bersama ASN dalam Rangka Persiapan Pemilu Serentak 2019

JAKARTA – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Badan Nasional Pengelolaan Perbatasan (BNPP) menggelar apel bersama Aparatur Sipil Negara (ASN) lingkup Kemendagri dan BNPP, Jumat, (15/02/2019). Apel ini digelar pukul 15.00 WIB di Kawasan Silang Monas Selatan, Gambir, Jakarta Pusat dalam rangka persiapan Pemilu Serentak 2019.

Apel dipimpin langsung Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo dengan pembacaan Ikrar Komitmen Kemendagri dan BNPP untuk turut serta menyukseskan Pemilu serentak 2019. Ikrar tersebut berbunyi:

Pertama, Mendukung suksesnya Pemilu dan Pilpres serentak Tahun 2019 demi terwujudnya sistem pemerintahan presidensiil yang semakin efektif berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Kedua, Menolak segala bentuk kampanye yang bermuatan kebencian, fitnah dan ujaran yang bermuatan SARA serta Hoax.

Ketiga, Mendukung serta mendorong kampanye yang bermartabat dan beretika, serta lebih mengedepankan adu program, adu konsep, adu gagasan sebagai bagian dari pendidikan politik yang bermartabat.

Keempat, Menjaga netralitas dan profesionalitas ASN dalam menyalurkan hak dan kewajiban politiknya secara bertanggungjawab

Kelima, Mengajak seluruh Warga Negara Republik Indonesia untuk menggunakan hak pilihnya secara demokratis pada tanggal 17 April 2019, demi terwujudnya pembangunan nasional yang berkelanjutan untuk 5 tahun ke depan, serta terwujudnya pemerataan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat Indonesia, serta

Keenam, Mendukung tetap tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berasaskan Pancasila, UUD 1945, Bhineka Tunggal Ika.

Pernyataan sikap tersebut disampaikan dengan rasa penuh tanggungjawab khusus demi terwujudnya Pemilu serentak 2019 yang bermartabat, beretika, demokratis dalam rangka menegakkan konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Mendagri : Tugas Satpol PP itu 24 Jam

JAKARTA – Memakai pakaian serba putih di tengah Ratusan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) berseragam lengkap membuat Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo terasa sangat mencolok. Pagi ini Tjahjo berbicara di depan ratusan Satpol PP perwakilan dari seluruh Indonesia dalam acara Rapat Koordinasi Nasional Satpol PP di Jakarta. Dalam kesempatan itu Mendagri menegaskan bahwa tugas Satpol PP sebenarnya tidaklah mudah.

“Tugas Satpol PP itu tidak mudah. Tugas Satpol PP itu 24 jam”, kata Tjahjo di Jakarta (5/12)

Tajhjo menambahkan, jangan beranggapan kalau kerja Satpol PP itu absen datang dan absen pulang, tapi sebenarnya kerja Satpol PP itu 24 Jam seperti halnya TNI dan Polri. Hal tersebut disampaikan Tjahjo mengingat tugas berat yang diemban Satpol PP, namun kurang apresiasi.

Tjahjo mengatakan bahwa selain pelaksanaan Peraturan Daerah (Perda) dan Menjaga Ketertiban, Satpol PP punya tugas yang lebih khusus yaitu mencermati lingkungan di sekitar. “Tugas Satpol PP itu harus mampu mencermati lingkungan di sekitar. Bersinggungan dengan masyarakat langsung”, tukas Tjahjo.

Di akhir acara tersebut, Tjahjo berharap Satpol PP mampu menjadi pengayom bagi masyarakat, menjadi penyambung suara keadilan. “Jangan takut dengan Satpol PP, Satpol PP itu pengayom masyarakat, penyambung suara keadilan”, tutup Tjahjo.

 

Kemendagri Selenggarakan Rakornas Satpol PP Kesiapan Pemilu 2019

Jakarta – Kemendagri melalui Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Selenggarakan Rapat Koordinasi Nasional Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Seluruh Indonesia di The Media Hotel and Towers Jalan Gunung Sahari 12 , Gunung Sahari Utara, Sawah Besar Kota Jakarta Pusat, rabu (5/12/2018).

Pada kesempatan tersebut, Mendagri Tjahjo Kumolo membuka secara langsung sekaligus memberikan arahan singkatnya dalam mengkonsolidasikan penyelenggaraan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat di daerah dalam rangka menghadapi agenda nasional Pileg dan Pilpres Tahun 2019.

Mendagri Tjahjo Kumolo menjelaskan bahwa Rakornas Kasat Pol PP Provinsi ini adalah untuk mewujudkan situasi kondusif baik menjelang, pada saat dan setelah penyelenggaraan Pemilu dimana TNI dan POLRI, Satpol PP, Aparatur yang membidangi Linmas serta instansi terkait harus bersinergis.

Selain itu, untuk mengoptimalkan peran aktif masyarakat melalui tokoh agama, tokoh adat dan tokoh masyarakat dalam rangka pencegahan dan penyelesaian potensi gangguan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat melalui prinsip-prinsip kearifan lokal.

Lebih lanjut pada kesempatan tersebut, Tjahjo juga mengingatkan bahwa segenap anggota Satpol PP merupakan aparatur sipil negara (ASN) dan segala tindak tanduknya dan aktivitasnya diatur dalam Undang-Undang ASN.

” Satpol PP harus netral, enggak boleh ikut kampanye. Menjelaskan program pemerintah yang berhasil itu boleh, wajib hukumnya. Urusan kampanye ada rambu-rambunya,” kata Tjahjo di lokasi.

Adapun salah satu tugas Satlinmas, yakni membantu penanganan ketenteraman, ketertiban dan keamanan dalam penyelenggaraan Pemilu. Hal ini sejalan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terkait penugasan Satlinmas dalam penanganan Ketenteraman, Ketertiban dan Keamanan Penyelenggaraan Pemilihan Umum