Beranda Berita dari Kemendagri

Berita dari Kemendagri

Percepat Verifikasi Pulau dan Batas Wilayah, Ditjen Bina Adwil Kemendagri Gelar Rakornas

Jakarta – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melalui Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan (Adwil) menggelar Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Toponimi dan Batas Wilayah. Acara yang dilaksanakan pada Senin (25/1/2021) itu dilakukan untuk mengoordinasikan penyelenggaraan pembakuan nama rupabumi, khususnya pulau-pulau yang belum memiliki nama dan batas wilayah daerah yang belum terselesaikan. Pasalnya, nama merupakan bagian yang memiliki kontribusi penting dalam kehidupan kita sehari-hari. Melalui penamaan, kita bisa mengidentifikasi sesuatu hal, baik itu yang berwujud maupun yang abstrak.

Tak hanya itu, Rakornas juga digelar, mengingat pentingnya toponimi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Menurut Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan (Dirjen Bina Adwil) Kemendagri, Safrizal ZA, percepatan penyelesaian batas daerah dan mendefinitifkan rencana tata ruang wilayah (RTRW) sangat penting dalam kondisi saat ini.

“Pemerintah sedang memulihkan perekonomian nasional yang terdampak pandemi Covid-19. Salah satu upaya pemulihan melalui kemudahan izin investasi yang diatur dalam UU Cipta Kerja. Dalam UU itu, diamanatkan soal RTRW yang memang terkait dengan izin investasi di daerah,” ujar Safrizal.

Ditambahkannya, jajarannya mencatat terdapat 979 segmen batas daerah. Dari angka itu, telah diselesaikan 138 segmen batas provinsi (84%) dan 527 segmen kab/kota (64,74%).

“Saat ini terdapat 34 Rancangan Permendagri tentang batas daerah yang sejak Tahun 2019 telah tercapai. Nantinya itu akan diharmonisasi untuk segera ditetapkan dalam Permendagri sebagai acuan dasar penyusunan revisi RTRW,” jelas Safrizal.

Safrizal berjanji pihaknya akan terus mendorong percepatan penyelesaian batas antar daerah sebagai tindak lanjut dari UU Cipta Kerja. Menurutnya, jika penegasan batas daerah masih terkatung-katung sehingga tiap daerah akan berkonflik, hal ini akan menghambat iklim usaha. Terlebih lagi banyak daerah-daerah yang sudah diincar investor, tapi terkendala soal RTRW.

Selain batas wilayah daerah, Rakornas ini juga membahas perlunya percepatan revisi dua Permendagri, yakni Nomor 72 Tahun 2019 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan dan Nomor 30 Tahun 2012 tentang Pedoman Pemberian Nama Daerah, Pemberian Nama Ibu Kota, Perubahan Nama Daerah, Perubahan Nama Ibu Kota, dan Pemindahan Ibu Kota.

“Revisi ini sangat penting, terutama terkait dengan penamaan pulau. Kita belajar dari kasus-kasus yang berkaitan dengan teritori, seperti sengketa Pulau Sipadan dan Ligitan maupun gugatan teritorial maritim di Laut Cina Selatan, pemberian identitas dan nama menjadi kunci penting,” jelas Safrizal.

Terkait hal itu, di tahun anggaran 2021 ini, Ditjen Adwil akan melakukan verifikasi terhadap 482 data pulau di 13 provinsi (Aceh, Kalbar, Kalsel, Kepri, Sumbar, Sulsel, Sulut, Jatim, Maluku, Maluku Utara, NTT, Papua, dan Papua Barat). “Penamaan dan penegasan batas wilayah juga membantu penetapan batas administrasi untuk mengurangi konflik,” ujarnya.

Rakornas yang diadakan secara virtual pada Senin (25/01/2021) ini dihadiri oleh 256 peserta dari beberapa perwakilan kementerian dan lembaga di antaranya Kementerian ATR/BPN, KKP, Kementerian PUPR dan beberapa perwakilan pemerintah provinsi. Selain itu, rakornas juga dihadiri Tim Penegasan Batas Daerah Pusat yang terdiri dari Badan Informasi Geospasial, Direktorat Topografi TNI AD, Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional serta Pusat Hidrografi dan Oseanografi TNI Angkatan Laut.

Diketahui, dalam kajian disiplin geografi, pengetahuan akan penamaan yang lazim disebut toponimi sangat penting. Pengetahuan toponimi suatu daerah inilah yang menjadi upaya mitigasi bencana alam baik itu banjir, longsor, gempa bumi, tsunami atau bencana lainnya.

Selain itu, toponimi juga sangat penting dalam membangun dan memperjelas wilayah Indonesia. Misalnya terkait dengan penamaan pulau-pulau terluar dan terdepan yang ada di wilayah Indonesia. Saat ini, banyak pulau-pulau kita yang belum bernama dan diklaim atau dihuni oleh orang yang bukan warga negara Indonesia.

Cegah Klaster Perkantoran, Mendagri Serahkan Mobile Lab PCR, Ambulans dan Paket Sembako

Jakarta- Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menyerahkan Mobile Lab Polymerase Chain Reaction (PCR), mobil ambulans, serta paket sembako secara simbolis. Penyerahan dilakukan di Halaman Kantor Kemendagri, Jakarta Pusat, Jumat (08/01/21).

Adapun bantuan yang diserahkan secara simbolis yaitu; 1 (satu) unit mobil ambulans untuk DKPP diserahkan kepada Ketua DKPP Muhammad;  2 (dua) unit mobile lab PCR dan 2 (dua) unit ambulans untuk Sekretariat Jenderal Kemendagri yang diberikan kepada Sekjen Kemendagri Muhammad Hudori; serta 1 (satu) unit ambulans untuk Ditjen Bina Pembangunan Daerah (Bangda) diserahkan kepada Dirjen Bina Bangda Hari Nur Cahya Murni. Sementara Total sembako yang diserahkan yakni 1.400 paket sembako, yang diberikan secara simbolis kepada 6 orang pegawai di lingkungan Kemendagri.

“Saya kira, ini adalah kegiatan yang sangat penting, karena kita tahu pandemi masih berlangsung, pandemi global, dan sudah sering saya sampaikan ini adalah pandemi terluas dalam sejarah umat manusia,” kata Mendagri Muhammad Tito Karnavian saat memberikan sambutan.

Mendagri juga menjelaskan, diperlukan upaya untuk membendung terjadinya penularan dan penyebaran Covid-19 melalui 3M dan menjauhi kerumunan, serta upaya 3T yang masif dilakukan.

“Di samping 3M dan menjauhi kerumunan, ada upaya testing yang agresif, dilakukan secara reguler, jangan sampai batuk, panas, demam baru periksa, setelah itu treatment, bahaya. Testing harus dilakukan secara reguler untuk mendeteksi siapa yang positif dan negatif, segera bendung klasternya, di-trace, kemudian segera tentukan langkah apa isolasi mandiri, rumah, atau rumah sakit,” jelasnya.

Ditambahkannya, testing dilakukan untuk meminimalisasi penularan dan kluster yang terjadi, terutama di perkantoran.

“Nah untuk itu perlu ada regular testing, testing secara reguler, apalagi untuk klaster kita, perkantoran,” ujarnya.

Dengan adanya Mobile Lab PCR yang memenuhi standar, diharapkan mampu mendukung regular testing yang dilakukan di lingkungan Kemendagri dan BNPP.

“Saya mengucapkan terima kasih kepada semua pihak, baik internal maupun eksternal yang telah mengeksekusi Mobile Lab PCR, mudah-mudahan akan bermanfaat untuk menjaga agar personil jajaran Kemendagri, DKPP, dan BNPP dapat terlindungi dari penyebaran Covid-19, di samping proteksi perorangan tentunya. Kemudian ada mobil ambulans, ini juga penting. Terakhir, saya juga mengucapkan terima kasih atas dukungan Tahir Foundation, Mayapada yang telah menyumbangkan 1.000 paket, ini kita serahkan kepada anggota personil jajaran Kemendagri, BNPP, dan DKPP, terutama bagi yang berhak mendapatkannya,” kata Mendagri Tito.

Mendagri : Terima Kasih dan Apresiasi Semua Pihak, Proses Pemungutan Suara Lancar dan Patuh Protokol Kesehatan

Jakarta – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menyampaikan apresiasi dan mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah menyukseskan pelaksanaan pemungutan suara pada Pilkada Serentak 9 Desember 2020 kemarin, sehingga dapat berjalan lancar dan mematuhi protokol kesehatan (Prokes). Hal itu disampaikan Mendagri di Kantor Kemendagri pada Kamis, (10/12/2020).

“Terima kasih dan apresiasi yang tinggi kepada semua pihak : Bapak Menkopolhukam, Pimpinan KPU RI, Bawaslu RI, DKPP, Satgas Penanganan Covid-19, TNI dan Polri, BIN, Kejaksaan Agung beserta seluruh jajarannya di tingkat pusat dan di daerah, kemudian Menteri Keuangan, Menteri PPN/Kepala Bappenas, Menteri Kesehatan, serta Kementerian dan Lembaga terkait lainnya; Pemerintah Daerah melalui para Gubernur, Bupati/Walikota beserta Forkopimda dan jajarannya, Pimpinan Partai Politik, Pasangan Calon, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Tokoh Pemuda dan Penggiat Media Massa, atas tahapan pemungutan suara yang Alhamdulillah kemarin berjalan lancar, dan aman,” ujar Mendagri.

Menurut Mendagri, kesuksesan ini merupakan hasil koordinasi dan kerja bersama dari seluruh pihak, mulai dari jajaran KPU, Bawaslu, DKPP, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, aparat keamanan TNI-Polri, termasuk masyarakat pemilih. “Kesuksesan ini merupakan berkat sinergi dan kerja sama dari seluruh pihak yang selalu mengikuti dan memonitor tahapan demi tahapan dalam Pilkada kali ini,” imbuh Mendagri.

Sebagaimana yang selalu disampaikan Mendagri, pelaksanaan Pilkada harus sukses dari 2 (dua) hal, yaitu aman dari gangguan konvensional, seperti tindakan anarkis, konflik dan sebagainya, serta aman dari penularan Covid-19. Untuk itu, Mendagri selalu mewanti-wanti agar seluruh pihak benar-benar menaati protokol kesehatan yang telah dibuat oleh pihak penyelenggara.

Dalam Pilkada kali ini, lanjut Mendagri, berdasarkan pemantauan dan evaluasi oleh berbagai pihak, penerapan protokol kesehatan pada tahap pemungutan suara dinilai cukup baik. Secara khusus, Satgas Penanganan Covid-19 memberikan penilaian, cukup tinggi, yaitu rata-rata pada angka 89% s.d. 96%. “Kita melihat masyarakat cukup disiplin terhadap penerapan protokol kesehatan yang sudah ditetapkan,” ujar Mendagri.

Namun demikian, Mendagri berpesan bahwa tahapan Pilkada belum selesai, masih ada tahapan berikutnya, yakni rekapitulasi hasil penghitungan suara hingga penetapan pasangan calon terpilih. Untuk itu, Mendagri mewanti-wanti dan menghimbau agar seluruh potensi permasalahan harus terus diantisipasi dan protokol kesehatan tetap harus dijalankan. Ia juga meminta Bawaslu dan aparat keamanan dapat bertindak tegas jika terdapat pelanggaran yang muncul setalah masa pemungutan suara ini.

“Bagi pihak yang merasa sudah menang tidak perlu euforia secara berlebihan, juga tidak perlu membuat konvoi atau arak-arakan yang menciptakan kerumunan dan berpotensi menimbulkan penularan Covid-19. Tahapan belum selesai, masih ada tahapan selanjutnya. Mari kita tunggu saja hasil akhir, yang akan menjadi keputusan lembaga berwenang,” tandas Mendagri.

Selain itu, Mendagri juga meminta kepada para pihak yang merasa tidak puas dan belum bisa menerima hasil penghitungan suara, maka dapat menyalurkan keberatannya melalui jalur resmi yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

“Kalau ada hal-hal yang tidak sesuai dengan harapan maka dapat ditindaklanjuti melalui jalur hukum, yakni melalui Mahkamah Konstitusi,” pungkas Mendagri.

Kemendagri Gelar Rakor Camat se-Indonesia Secara Virtual

Jakarta – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melalui Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina Administrasi Kewilayahan (Adwil) menggelar rapat koordinasi (rakor) Camat secara virtual lewat kegiatan Webinar Nasional “Mendagri Menyapa Camat” Tahun 2020 dalam rangka Sinergitas Kebijakan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam Pencegahan dan Pengendalian Covid-19 serta Penegakan Hukum Protokol Kesehatan di wilayah Kecamatan pada Rabu, (23/09/2020).

Dalam laporannya, Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Adwil Safrizal ZA menyampaikan, webinar tersebut bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada Camat dan perangkat Kecamatan agar melaksanakan program dan kegiatan dalam mendukung pencegahan dan pengendalian covid-19, melalui penegakan hukum protokol kesehatan.

Untuk itu, Safrizal mengharapkan Mendagri Muhammad Tito Karnavian berkenan untuk memberikan arahan bagaimana adaptasi kebiasaan baru, kesatuan visi mulai dari pemerintahan nasional, pemerintahan daerah, sampai dengan tingkat Kecamatan, Kelurahan dan desa. “(Ini) merupakan salah satu kunci sukses di berbagai belahan negara di dunia dalam penanganan Covid-19,” ujar Safrizal di Ruang Sasana Bhakti Praja Kantor Kemendagri, Jakarta.

Lebih lanjut, Safrizal berharap melalui rakor ini dapat terjalin sinergi kebijakan mulai dari tingkat nasional hingga tingkat kecamatan desa dan kelurahan di dalam penegakan hukum protokol kesehatan di wilayah kecamatan yang merupakan basis komunitas paling bawah di samping desa dan kelurahan. “Sehingga kegiatan pencegahan penanganan Covid-19 dapat kita laksanakan secara bersama-sama,” imbuhnya.

Pada acara tersebut juga akan dilaksanakan launching Buku Pedoman bagi Kecamatan dalam rangka Mendukung Pencegahan dan Pengendalian Pandemi Covid-19 serta Penerapan Adaptasi Kebiasaan Baru. “Semoga dengan satu visinya nasional pemerintahan daerah sampai dengan level Kecamatan, Kelurahan, dan desa mudah-mudahan Allah SWT memberikan perlindungan kepada kita semua agar penanganan Covid-19 dapat kita laksanakan dengan sebaik-baiknya,” pungkas Safrizal.

“Mendagri Menyapa Camat” dalam rangka Pencegahan dan Pengendalian Covid-19 di wilayah Kecamatan

Jakarta – Kementerian Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan menyelenggarakan kegiatan Seminar Online “Mendagri Menyapa Camat” Tahun 2020 dalam rangka Sinergitas Kebijakan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam Pencegahan dan Pengendalian Covid-19 serta Penegakan Hukum Protokol Kesehatan di wilayah Kecamatan, Rabu (23/09/2020).

Acara Seminar Online dibuka oleh Menteri Dalam Negeri sekaligus menyampaikan arahan terkait Peran Strategis Camat dalam Pencegahan dan Pengendalian Covid-19 serta Faslitasi Penerapan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan di wilayah Kecamatan.

Maksud dan tujuan diselenggarakannya Seminar Online tersebut adalah dalam rangka memberikan pemahaman kepada camat dan perangkat kecamatan untuk melaksanakan program dan kegiatan dalam rangka mendukung pencegahan dan pengendalian COVID-19 melalui penegakan hukum protokol kesehatan sekaligus penerapan adaptasi kebiasaan baru. Sebagaimana yang telah kita ketahui bersama bahwa pandemi Covid-19 ini telah menjangkiti 34 Provinsi dan telah dinyatakan oleh Pemerintah sebagai bencana non alam.

Seminar Online “Mendagri Menyapa Camat” ini dihadiri oleh lebih kurang 7.230 orang camat yang diselenggarakan melalui media virtual/daring dan siaran langsung (live streaming) melalui kanal youtube Kemendagri RI. Sebagai bagian dari rangkaian acara Seminar Online “Mendagri Menyapa Camat” tersebut, akan diluncurkan pula Buku Pedoman Bagi Kecamatan dalam Mendukung Pencegahan dan Pengendalian Pandemi Covid-19 dan Penerapan Adaptasi Kebiasaan Baru oleh Bapak Menteri Dalam Negeri.

Dengan adanya kegiatan Seminar Online “Mendagri Menyapa Camat” ini diharapkan akan tercapai sinergi kebijakan dalam pencegahan dan pengendalian COVID-19 sekaligus penegakan hukum protokol kesehatan secara konsisten, khususnya di wilayah kecamatan seluruh Indonesia untuk mendukung adaptasi kebiasaan baru dan pertumbuhan ekonomi secara nasional serta dapat memaksimalkan perannya dengan melibatkan seluruh unsur di wilayah kecamatan.

Ingatkan Para Bakal Paslon Patuhi PKPU, Mendagri Kembali Tegaskan Larangan Arak-Arakan saat Pendaftaran Bakal Paslon

Jakarta – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian kembali menegaskan soal larangan arak-arakan dalam proses pendaftaran bakal pasangan calon (Paslon) pada Pilkada 2020 di 270 daerah. Menurut Mendagri, para bakal Paslon harus mematuhi dan mempedomani ketentuan yang sudah diatur secara tegas dalam aturan yang dikeluarkan oleh Komisi Pemilihan Umum (PKPU), khususnya PKPU Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas PKPU Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Non Alam Covid-19.

Hal itu disampaikan Mendagri dalam Rapat Koordinasi melalui Video Conference dengan tema “Kesiapsiagaan Satpol PP dan Satlinmas dalam Penyelenggaraan Pilkada Serentak Tahun 2020” di Sasana Bhakti Praja, Kantor Kemendagri pada Jum’at, (4/09/2020).

Lebih lanjut Mendagri menyatakan, tahap pendaftaran bakal Paslon merupakan titik krusial atau rawan. Karena kebiasaan selama ini, pemilihan di tingkat lokal maupun di tingkat nasional, selalu terjadi arak-arakan, konvoi, dan berbondong-bondong datang ke Kantor KPUD. “Nah melalui Peraturan KPU sudah menjelaskan secara tegas, tidak boleh ada arak-arakan, konvoi-konvoi, bahkan jumlah yang terbatas pada saat pendaftaran di KPUD masing-masing,” ujar Mendagri.

Untuk itu, Mendagri mengimbau agar setiap tahapan Pilkada benar-benar menjadi momentum untuk memupuk optimisme di tengah masyarakat dalam penanganan pandemi Covid-19. Jangan sampai sebaliknya, justru Pilkada menimbulkan rasa pesimisme masyarakat karena dianggap sebagai media penularan Covid-19.

“(Untuk itu) mulai hari ini ini kita harus menunjukkan sikap tegas. Karena kalau terjadi pengumpulan massa besar, arak-arakan, konvoi, berbondong-bondong, apalagi tidak mengindahkan protokol (kesehatan Covid-19), ini akan menjadi yang tidak baik,” imbau Mendagri.

Senada dengan itu, Ketua KPU RI, Arief Budiman mengatakan bahwa KPU melalui PKPU Nomor 10 Tahun 2020 telah mengatur dengan jelas tentang protokol kesehatan yang harus diterapkan selama masa pendaftaran. “Pertama, tidak boleh melakukan arak-arakan. Jadi tidak boleh membawa pendukung yang begitu banyak untuk datang ke kantor KPU melakukan pendaftaran. Karena itu akan sangat berisiko menjadi sarana terjadinya penyebaran virus Covid-19,” kata Arief.

Kemudian, kata Arief, ketika masuk ke dalam ruang pendaftaran di kantor KPU juga dibatasi orang-orang yang bisa masuk. “Nah, kami berkaitan dengan proses pengamanan dan ketertiban tentu membutuhkan dukungan dari para pihak terkait, misalnya kepolisian, dukungan dari TNI, juga teman-teman dari Satpol PP,” beber Arief.

Dalam rapat yang diinisiasi Mendagri tersebut, selain Ketua KPU RI turut serta secara virtual Ketua Bawaslu RI Abhan untuk memberikan arahan. Adapun peserta terdiri dari Kepala Satpol PP dan Satlinmas di seluruh Indonesia, serta KPU Daerah dan Bawaslu Daerah.

Kesiapsiagaan Satpol PP dan Satlinmas dalam Mendukung Penyelenggaraan Pilkada Serentak Tahun 2020

Jakarta – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melalui Direktorat Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan melakukan kegiatan Rapat Koordinasi secara Video Conference dalam rangka Kesiapsiagaan Satpol PP dan Satlinmas dalam Mendukung Penyelenggaraan Pilkada Serentak Tahun 2020 pada Kondisi Bencana Non Alam Covid-19, bertempat di Gedung Sasana Bhakti Praja Gedung C Lantai 3 Kantor Pusat Kemendagri, Jumat (4/9/2020).

Rapat Koordinasi ini dihadiri sebanyak 1080 Partisipan, yang terbagi atas 540 Kasat Pol PP dan Kabid Linmas Provinsi/Kab/Kota, 270 KPUD, dan 270 Bawaslu Daerah yang melaksanakan Pilkada Serentak Tahun 2020, para partisipan mengikuti kegiatan rapat koordinasi ini melalui aplikasi Zoom maupun Live Streaming Youtube. Kegiatan rapat diawali dengan penyampaian kata sambutan oleh Direktur Jenderal Bina Administrasi Safirzal ZA, dalam penyampaiannya beliau memberikan apresiasi setinggi-tingginya atas dedikasi dan loyalitas dari Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas), khususnya dalam rangka persiapan Pilkada Serentak Tahun 2020.

Safrizal ZA juga mengatakan bahwa pelaksanaan Pilkada serentak tahun ini memiliki pengaruh yang sangat besar bagi bangsa dan negara.

“Pelaksanaan pilkada serentak kali ini, memiliki pengaruh yang sangat besar bagi bangsa dan negara, karena ditengah terjadinya pandemi Covid-19 ini, keberlanjutan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang berkepastian hukum adalah hal yang prioritas, guna mendukung Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dalam pencapaian tujuan nasional secara keseluruhan.”

Pada kesempatan yang sama, Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian selaku tuan rumah pelaksanaan rakor ini dalam sambutannya menyampaikan bahwa Satpol PP dan Satlinmas harus bekerja sama dengan baik bersama tim aparat keamanan guna menjaga agar tidak terjadi potensi aksi anarkis dan pelanggaran protokol kesehatan selama pelaksanaan pilkada serentak tahun 2020. Menteri Dalam Negeri juga berpesan agar Satpol PP dan Satlinmas dapat menjalankan tugasnya secara tegas dan proposional.

Rapat Koordinasi yang diikuti oleh Ketua KPU dan Ketua Bawaslu Republik Indonesia ini bertujuan untuk meningkatkan peran Satpol PP dan Satlinmas dalam melaksanakan penyelenggaraan ketenteraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat di daerah, khususnya dalam hal pelaksanaan koordinasi guna menghadapi Pilkada Serentak 2020 agar terlaksana secara tertib dan kondusif.

Ketua Komusi Pemilihan Umum Arief Budiman menyampaikan apresiasi kepada Mendagri yang dengan sigap melaksanakan kegiatan rapat koordinasi ini dalam rangka persiapan pilakda serentak tahun ini, serta berpesan kepada Satpol PP dan Satlinmas untuk tetap melakukan koordinasi bersama Bawaslu guna mengawal regulasi selama pelaksanaan pilkada serentak tahun 2020.

Kemudian, Ketua Bawaslu RI Abhan mengharapkan bahwa pelaksanaan pilkada serentak walaupun sedang berada pada masa pandemi, namun pelaksanaannya harus tetap dilaksanakan secara luber dan jurdil. Selain itu, ia juga mengharapkan selama pelaksanaan pilkada serentak tetap memperhatikan protokol kesehatan, agar tidak ada klaster baru dalam penyelenggaraan pilkada serentak tahun 2020.

Terakhir, Menteri Dalam Negeri menyampaikan selama pelaksanaan kampanye, masing-masing paslon diwajibkan untuk mempertegas serta mengajak masyarakat agar satu pikiran bahwa pelaksanaan pilkada tahun ini merupakan pilkada pertama yang dilaksanakan pada masa krisis kesehatan, sehingga perlu dilakukannya antisipasi agar tidak terjadi potensi aksi anarkis serta pelanggaran protokol kesehatan.

Sri Mulyani: Pentingnya Peran Camat Dalam Pembangunan di Daerah

JAKARTA – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati meminta para camat untuk mengawasi penggunaan dana desa demi peningkatan kesejahteraan rakyat di desa.

Menkeu juga mengingatkan peran strategis camat sebagai penentu kemajuan bangsa dan negara.

Hal itu disampaikan Menkeu saat menjadi narasumber Rapat Koordinasi Camat di Jakarta, Rabu (20/3/2019).

Dalam pidatonya bertema Kebijakan Pemerintah Pusat terkait Pendanaan Kecamatan, Kelurahan dan Desa yang Berasal dari APBN, Menkeu berkali-kali menekankan pentingnya peran camat dalam proses pembangunan nasional, terutama di daerah.

Dalam soal dana desa, misalnya, Menkeu meminta camat ikut mengawasi karena setiap tahun dana desa terus bertambah.

Ia menyebutkan pada tahun 2019 dana desa mencapai Rp 70 triliun padahal pada 2015 dana desa hanya Rp 20 triliun.

“Jumlah dana desa ini terus akan bertambah setiap tahun. Kita tidak ingin dana desa bertambah, tapi tidak ada peningkatan pelayanan publik di daerah, kesejahteraan rakyat di desa tidak bertambah baik, kemiskinan tidak berkurang,” ujarnya.

Menkeu mengingatkan kemiskinan secara nasional sudah berkurang namun di desa tingkat kemiskinan masih ada yakni sebesar 13.2 persen.

Namun, Menkeu mengungkapkan ada desa telah berhasil meningkatkan infrastruktur di desa dengan terbangunnya 191.000 kilo meter jalan, 9.000 pasar. 4175 embung dan 24.600 Posyandu.

“Saya berharap semua pihak termasuk camat untuk ikut mengawasi penggunaan dana-dana dari pemerintah pusat, tidak hanya dana desa, tapi juga DAK dan DAU,” ujarnya

Menkeu mengungkapkan pada tahun 2019 ini dana APBN sebesar Rp 2.461 triliun dan dari dana sebesar itu sebanyak Rp. 826 triliun rupiah ditransfer ke daerah.

“APBN 2019 adalah APBN yang adil, sehat dan mandiri. Seperti diharapkan Bapak Presiden Jokowi dengan dana APBN itu diharapkan kita bisa memutus generasi kemiskinan. Di sinilah peran para camat karena maju mundurnya suatu negara ditentukan oleh camat sebagai manajer pembangunan di daerah,” pungkas Menkeu.

Puspen Kemendagri