Beranda Berita dari Kemendagri

Berita dari Kemendagri

Kemendagri Gelar Rakor Camat se-Indonesia Secara Virtual

Jakarta – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melalui Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina Administrasi Kewilayahan (Adwil) menggelar rapat koordinasi (rakor) Camat secara virtual lewat kegiatan Webinar Nasional “Mendagri Menyapa Camat” Tahun 2020 dalam rangka Sinergitas Kebijakan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam Pencegahan dan Pengendalian Covid-19 serta Penegakan Hukum Protokol Kesehatan di wilayah Kecamatan pada Rabu, (23/09/2020).

Dalam laporannya, Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Adwil Safrizal ZA menyampaikan, webinar tersebut bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada Camat dan perangkat Kecamatan agar melaksanakan program dan kegiatan dalam mendukung pencegahan dan pengendalian covid-19, melalui penegakan hukum protokol kesehatan.

Untuk itu, Safrizal mengharapkan Mendagri Muhammad Tito Karnavian berkenan untuk memberikan arahan bagaimana adaptasi kebiasaan baru, kesatuan visi mulai dari pemerintahan nasional, pemerintahan daerah, sampai dengan tingkat Kecamatan, Kelurahan dan desa. “(Ini) merupakan salah satu kunci sukses di berbagai belahan negara di dunia dalam penanganan Covid-19,” ujar Safrizal di Ruang Sasana Bhakti Praja Kantor Kemendagri, Jakarta.

Lebih lanjut, Safrizal berharap melalui rakor ini dapat terjalin sinergi kebijakan mulai dari tingkat nasional hingga tingkat kecamatan desa dan kelurahan di dalam penegakan hukum protokol kesehatan di wilayah kecamatan yang merupakan basis komunitas paling bawah di samping desa dan kelurahan. “Sehingga kegiatan pencegahan penanganan Covid-19 dapat kita laksanakan secara bersama-sama,” imbuhnya.

Pada acara tersebut juga akan dilaksanakan launching Buku Pedoman bagi Kecamatan dalam rangka Mendukung Pencegahan dan Pengendalian Pandemi Covid-19 serta Penerapan Adaptasi Kebiasaan Baru. “Semoga dengan satu visinya nasional pemerintahan daerah sampai dengan level Kecamatan, Kelurahan, dan desa mudah-mudahan Allah SWT memberikan perlindungan kepada kita semua agar penanganan Covid-19 dapat kita laksanakan dengan sebaik-baiknya,” pungkas Safrizal.

“Mendagri Menyapa Camat” dalam rangka Pencegahan dan Pengendalian Covid-19 di wilayah Kecamatan

Jakarta – Kementerian Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan menyelenggarakan kegiatan Seminar Online “Mendagri Menyapa Camat” Tahun 2020 dalam rangka Sinergitas Kebijakan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam Pencegahan dan Pengendalian Covid-19 serta Penegakan Hukum Protokol Kesehatan di wilayah Kecamatan, Rabu (23/09/2020).

Acara Seminar Online dibuka oleh Menteri Dalam Negeri sekaligus menyampaikan arahan terkait Peran Strategis Camat dalam Pencegahan dan Pengendalian Covid-19 serta Faslitasi Penerapan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan di wilayah Kecamatan.

Maksud dan tujuan diselenggarakannya Seminar Online tersebut adalah dalam rangka memberikan pemahaman kepada camat dan perangkat kecamatan untuk melaksanakan program dan kegiatan dalam rangka mendukung pencegahan dan pengendalian COVID-19 melalui penegakan hukum protokol kesehatan sekaligus penerapan adaptasi kebiasaan baru. Sebagaimana yang telah kita ketahui bersama bahwa pandemi Covid-19 ini telah menjangkiti 34 Provinsi dan telah dinyatakan oleh Pemerintah sebagai bencana non alam.

Seminar Online “Mendagri Menyapa Camat” ini dihadiri oleh lebih kurang 7.230 orang camat yang diselenggarakan melalui media virtual/daring dan siaran langsung (live streaming) melalui kanal youtube Kemendagri RI. Sebagai bagian dari rangkaian acara Seminar Online “Mendagri Menyapa Camat” tersebut, akan diluncurkan pula Buku Pedoman Bagi Kecamatan dalam Mendukung Pencegahan dan Pengendalian Pandemi Covid-19 dan Penerapan Adaptasi Kebiasaan Baru oleh Bapak Menteri Dalam Negeri.

Dengan adanya kegiatan Seminar Online “Mendagri Menyapa Camat” ini diharapkan akan tercapai sinergi kebijakan dalam pencegahan dan pengendalian COVID-19 sekaligus penegakan hukum protokol kesehatan secara konsisten, khususnya di wilayah kecamatan seluruh Indonesia untuk mendukung adaptasi kebiasaan baru dan pertumbuhan ekonomi secara nasional serta dapat memaksimalkan perannya dengan melibatkan seluruh unsur di wilayah kecamatan.

Ingatkan Para Bakal Paslon Patuhi PKPU, Mendagri Kembali Tegaskan Larangan Arak-Arakan saat Pendaftaran Bakal Paslon

Jakarta – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian kembali menegaskan soal larangan arak-arakan dalam proses pendaftaran bakal pasangan calon (Paslon) pada Pilkada 2020 di 270 daerah. Menurut Mendagri, para bakal Paslon harus mematuhi dan mempedomani ketentuan yang sudah diatur secara tegas dalam aturan yang dikeluarkan oleh Komisi Pemilihan Umum (PKPU), khususnya PKPU Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas PKPU Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Non Alam Covid-19.

Hal itu disampaikan Mendagri dalam Rapat Koordinasi melalui Video Conference dengan tema “Kesiapsiagaan Satpol PP dan Satlinmas dalam Penyelenggaraan Pilkada Serentak Tahun 2020” di Sasana Bhakti Praja, Kantor Kemendagri pada Jum’at, (4/09/2020).

Lebih lanjut Mendagri menyatakan, tahap pendaftaran bakal Paslon merupakan titik krusial atau rawan. Karena kebiasaan selama ini, pemilihan di tingkat lokal maupun di tingkat nasional, selalu terjadi arak-arakan, konvoi, dan berbondong-bondong datang ke Kantor KPUD. “Nah melalui Peraturan KPU sudah menjelaskan secara tegas, tidak boleh ada arak-arakan, konvoi-konvoi, bahkan jumlah yang terbatas pada saat pendaftaran di KPUD masing-masing,” ujar Mendagri.

Untuk itu, Mendagri mengimbau agar setiap tahapan Pilkada benar-benar menjadi momentum untuk memupuk optimisme di tengah masyarakat dalam penanganan pandemi Covid-19. Jangan sampai sebaliknya, justru Pilkada menimbulkan rasa pesimisme masyarakat karena dianggap sebagai media penularan Covid-19.

“(Untuk itu) mulai hari ini ini kita harus menunjukkan sikap tegas. Karena kalau terjadi pengumpulan massa besar, arak-arakan, konvoi, berbondong-bondong, apalagi tidak mengindahkan protokol (kesehatan Covid-19), ini akan menjadi yang tidak baik,” imbau Mendagri.

Senada dengan itu, Ketua KPU RI, Arief Budiman mengatakan bahwa KPU melalui PKPU Nomor 10 Tahun 2020 telah mengatur dengan jelas tentang protokol kesehatan yang harus diterapkan selama masa pendaftaran. “Pertama, tidak boleh melakukan arak-arakan. Jadi tidak boleh membawa pendukung yang begitu banyak untuk datang ke kantor KPU melakukan pendaftaran. Karena itu akan sangat berisiko menjadi sarana terjadinya penyebaran virus Covid-19,” kata Arief.

Kemudian, kata Arief, ketika masuk ke dalam ruang pendaftaran di kantor KPU juga dibatasi orang-orang yang bisa masuk. “Nah, kami berkaitan dengan proses pengamanan dan ketertiban tentu membutuhkan dukungan dari para pihak terkait, misalnya kepolisian, dukungan dari TNI, juga teman-teman dari Satpol PP,” beber Arief.

Dalam rapat yang diinisiasi Mendagri tersebut, selain Ketua KPU RI turut serta secara virtual Ketua Bawaslu RI Abhan untuk memberikan arahan. Adapun peserta terdiri dari Kepala Satpol PP dan Satlinmas di seluruh Indonesia, serta KPU Daerah dan Bawaslu Daerah.

Kesiapsiagaan Satpol PP dan Satlinmas dalam Mendukung Penyelenggaraan Pilkada Serentak Tahun 2020

Jakarta – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melalui Direktorat Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan melakukan kegiatan Rapat Koordinasi secara Video Conference dalam rangka Kesiapsiagaan Satpol PP dan Satlinmas dalam Mendukung Penyelenggaraan Pilkada Serentak Tahun 2020 pada Kondisi Bencana Non Alam Covid-19, bertempat di Gedung Sasana Bhakti Praja Gedung C Lantai 3 Kantor Pusat Kemendagri, Jumat (4/9/2020).

Rapat Koordinasi ini dihadiri sebanyak 1080 Partisipan, yang terbagi atas 540 Kasat Pol PP dan Kabid Linmas Provinsi/Kab/Kota, 270 KPUD, dan 270 Bawaslu Daerah yang melaksanakan Pilkada Serentak Tahun 2020, para partisipan mengikuti kegiatan rapat koordinasi ini melalui aplikasi Zoom maupun Live Streaming Youtube. Kegiatan rapat diawali dengan penyampaian kata sambutan oleh Direktur Jenderal Bina Administrasi Safirzal ZA, dalam penyampaiannya beliau memberikan apresiasi setinggi-tingginya atas dedikasi dan loyalitas dari Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas), khususnya dalam rangka persiapan Pilkada Serentak Tahun 2020.

Safrizal ZA juga mengatakan bahwa pelaksanaan Pilkada serentak tahun ini memiliki pengaruh yang sangat besar bagi bangsa dan negara.

“Pelaksanaan pilkada serentak kali ini, memiliki pengaruh yang sangat besar bagi bangsa dan negara, karena ditengah terjadinya pandemi Covid-19 ini, keberlanjutan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang berkepastian hukum adalah hal yang prioritas, guna mendukung Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dalam pencapaian tujuan nasional secara keseluruhan.”

Pada kesempatan yang sama, Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian selaku tuan rumah pelaksanaan rakor ini dalam sambutannya menyampaikan bahwa Satpol PP dan Satlinmas harus bekerja sama dengan baik bersama tim aparat keamanan guna menjaga agar tidak terjadi potensi aksi anarkis dan pelanggaran protokol kesehatan selama pelaksanaan pilkada serentak tahun 2020. Menteri Dalam Negeri juga berpesan agar Satpol PP dan Satlinmas dapat menjalankan tugasnya secara tegas dan proposional.

Rapat Koordinasi yang diikuti oleh Ketua KPU dan Ketua Bawaslu Republik Indonesia ini bertujuan untuk meningkatkan peran Satpol PP dan Satlinmas dalam melaksanakan penyelenggaraan ketenteraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat di daerah, khususnya dalam hal pelaksanaan koordinasi guna menghadapi Pilkada Serentak 2020 agar terlaksana secara tertib dan kondusif.

Ketua Komusi Pemilihan Umum Arief Budiman menyampaikan apresiasi kepada Mendagri yang dengan sigap melaksanakan kegiatan rapat koordinasi ini dalam rangka persiapan pilakda serentak tahun ini, serta berpesan kepada Satpol PP dan Satlinmas untuk tetap melakukan koordinasi bersama Bawaslu guna mengawal regulasi selama pelaksanaan pilkada serentak tahun 2020.

Kemudian, Ketua Bawaslu RI Abhan mengharapkan bahwa pelaksanaan pilkada serentak walaupun sedang berada pada masa pandemi, namun pelaksanaannya harus tetap dilaksanakan secara luber dan jurdil. Selain itu, ia juga mengharapkan selama pelaksanaan pilkada serentak tetap memperhatikan protokol kesehatan, agar tidak ada klaster baru dalam penyelenggaraan pilkada serentak tahun 2020.

Terakhir, Menteri Dalam Negeri menyampaikan selama pelaksanaan kampanye, masing-masing paslon diwajibkan untuk mempertegas serta mengajak masyarakat agar satu pikiran bahwa pelaksanaan pilkada tahun ini merupakan pilkada pertama yang dilaksanakan pada masa krisis kesehatan, sehingga perlu dilakukannya antisipasi agar tidak terjadi potensi aksi anarkis serta pelanggaran protokol kesehatan.

Sri Mulyani: Pentingnya Peran Camat Dalam Pembangunan di Daerah

JAKARTA – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati meminta para camat untuk mengawasi penggunaan dana desa demi peningkatan kesejahteraan rakyat di desa.

Menkeu juga mengingatkan peran strategis camat sebagai penentu kemajuan bangsa dan negara.

Hal itu disampaikan Menkeu saat menjadi narasumber Rapat Koordinasi Camat di Jakarta, Rabu (20/3/2019).

Dalam pidatonya bertema Kebijakan Pemerintah Pusat terkait Pendanaan Kecamatan, Kelurahan dan Desa yang Berasal dari APBN, Menkeu berkali-kali menekankan pentingnya peran camat dalam proses pembangunan nasional, terutama di daerah.

Dalam soal dana desa, misalnya, Menkeu meminta camat ikut mengawasi karena setiap tahun dana desa terus bertambah.

Ia menyebutkan pada tahun 2019 dana desa mencapai Rp 70 triliun padahal pada 2015 dana desa hanya Rp 20 triliun.

“Jumlah dana desa ini terus akan bertambah setiap tahun. Kita tidak ingin dana desa bertambah, tapi tidak ada peningkatan pelayanan publik di daerah, kesejahteraan rakyat di desa tidak bertambah baik, kemiskinan tidak berkurang,” ujarnya.

Menkeu mengingatkan kemiskinan secara nasional sudah berkurang namun di desa tingkat kemiskinan masih ada yakni sebesar 13.2 persen.

Namun, Menkeu mengungkapkan ada desa telah berhasil meningkatkan infrastruktur di desa dengan terbangunnya 191.000 kilo meter jalan, 9.000 pasar. 4175 embung dan 24.600 Posyandu.

“Saya berharap semua pihak termasuk camat untuk ikut mengawasi penggunaan dana-dana dari pemerintah pusat, tidak hanya dana desa, tapi juga DAK dan DAU,” ujarnya

Menkeu mengungkapkan pada tahun 2019 ini dana APBN sebesar Rp 2.461 triliun dan dari dana sebesar itu sebanyak Rp. 826 triliun rupiah ditransfer ke daerah.

“APBN 2019 adalah APBN yang adil, sehat dan mandiri. Seperti diharapkan Bapak Presiden Jokowi dengan dana APBN itu diharapkan kita bisa memutus generasi kemiskinan. Di sinilah peran para camat karena maju mundurnya suatu negara ditentukan oleh camat sebagai manajer pembangunan di daerah,” pungkas Menkeu.

Puspen Kemendagri

Mendagri : Tugas Satpol PP itu 24 Jam

JAKARTA – Memakai pakaian serba putih di tengah Ratusan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) berseragam lengkap membuat Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo terasa sangat mencolok. Pagi ini Tjahjo berbicara di depan ratusan Satpol PP perwakilan dari seluruh Indonesia dalam acara Rapat Koordinasi Nasional Satpol PP di Jakarta. Dalam kesempatan itu Mendagri menegaskan bahwa tugas Satpol PP sebenarnya tidaklah mudah.

“Tugas Satpol PP itu tidak mudah. Tugas Satpol PP itu 24 jam”, kata Tjahjo di Jakarta (5/12)

Tajhjo menambahkan, jangan beranggapan kalau kerja Satpol PP itu absen datang dan absen pulang, tapi sebenarnya kerja Satpol PP itu 24 Jam seperti halnya TNI dan Polri. Hal tersebut disampaikan Tjahjo mengingat tugas berat yang diemban Satpol PP, namun kurang apresiasi.

Tjahjo mengatakan bahwa selain pelaksanaan Peraturan Daerah (Perda) dan Menjaga Ketertiban, Satpol PP punya tugas yang lebih khusus yaitu mencermati lingkungan di sekitar. “Tugas Satpol PP itu harus mampu mencermati lingkungan di sekitar. Bersinggungan dengan masyarakat langsung”, tukas Tjahjo.

Di akhir acara tersebut, Tjahjo berharap Satpol PP mampu menjadi pengayom bagi masyarakat, menjadi penyambung suara keadilan. “Jangan takut dengan Satpol PP, Satpol PP itu pengayom masyarakat, penyambung suara keadilan”, tutup Tjahjo.

 

Kemendagri Selenggarakan Rakornas Satpol PP Kesiapan Pemilu 2019

Jakarta – Kemendagri melalui Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Selenggarakan Rapat Koordinasi Nasional Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Seluruh Indonesia di The Media Hotel and Towers Jalan Gunung Sahari 12 , Gunung Sahari Utara, Sawah Besar Kota Jakarta Pusat, rabu (5/12/2018).

Pada kesempatan tersebut, Mendagri Tjahjo Kumolo membuka secara langsung sekaligus memberikan arahan singkatnya dalam mengkonsolidasikan penyelenggaraan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat di daerah dalam rangka menghadapi agenda nasional Pileg dan Pilpres Tahun 2019.

Mendagri Tjahjo Kumolo menjelaskan bahwa Rakornas Kasat Pol PP Provinsi ini adalah untuk mewujudkan situasi kondusif baik menjelang, pada saat dan setelah penyelenggaraan Pemilu dimana TNI dan POLRI, Satpol PP, Aparatur yang membidangi Linmas serta instansi terkait harus bersinergis.

Selain itu, untuk mengoptimalkan peran aktif masyarakat melalui tokoh agama, tokoh adat dan tokoh masyarakat dalam rangka pencegahan dan penyelesaian potensi gangguan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat melalui prinsip-prinsip kearifan lokal.

Lebih lanjut pada kesempatan tersebut, Tjahjo juga mengingatkan bahwa segenap anggota Satpol PP merupakan aparatur sipil negara (ASN) dan segala tindak tanduknya dan aktivitasnya diatur dalam Undang-Undang ASN.

” Satpol PP harus netral, enggak boleh ikut kampanye. Menjelaskan program pemerintah yang berhasil itu boleh, wajib hukumnya. Urusan kampanye ada rambu-rambunya,” kata Tjahjo di lokasi.

Adapun salah satu tugas Satlinmas, yakni membantu penanganan ketenteraman, ketertiban dan keamanan dalam penyelenggaraan Pemilu. Hal ini sejalan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terkait penugasan Satlinmas dalam penanganan Ketenteraman, Ketertiban dan Keamanan Penyelenggaraan Pemilihan Umum