Beranda Berita Hasil Kegiatan

Berita Hasil Kegiatan

PERSIDANGAN KE- 37 KELOMPOK KERJA / JAWATANKUASA KERJA PEMBANGUNAN SOSIO EKONOMI PERBATASAN INDONESIA – MALAYSIA (KK/JKK SOSEK MALINDO)

Bandung, Kamis- 10 Oktober 2019 telah dibuka secara resmi Persidangan Kelompok Kerja Sosial Ekonomi Malaysia Indonesia, Jawatan Kuasa Kerja KK/JKK Sosek Malindo ke-37 oleh Ketua Delegasi Indonesia Bapak  Eko Subowo bersama Datuk Rodzi bin Md Saad. Dalam persidangan tersebut Ketua Delegasi Indonesia mendapat kepercayaan menjadi pimpinan Persidangan Sosek Malindo ke-37 atas persetujuan Ketua Delegasi Malaysia.

Pada Persidangan Sosek Malindo ke-37 Tahun 2019 tersebut membahas beberapa agenda yang meliputi Bidang, Sosial dan Kebudayaan, Ekonomi Perdagangan, dan Perhubungan, Keselamatan dan Pengurusan Perbatasan, Sekretariat Bersama, dan   Hal-hal lain. “Pertemuan dengan penuh semangat persaudaraan dan suasana yang bersahabat ini, kita jadikan wadah untuk membahas beberapa agenda antara Indonesia dan Malaysia, ujar Bapak  Eko Subowo”.

Berdasarkan  evaluasi atas capaian kemajuan yang dihasilkan dari Kerjasama Sosek Malindo, banyak ragam kemajuan yang telah dihasilkan, antara lain : pemotongan Bukit Entikong, ijin ekspor-impor melalui PLBN Badau – Lubuk Antu, laluan kendaraan melalui PLBN Aruk-Biawak dan Badau – Lubuk Antu, Vaksinasi Rabies di kawasan perbatasan Kalbar – Sarawak, dan pelaksanaan Tour de Malindo 2019.

“Capaian dan kemajuan yang dihasilkan ini menggambarkan bahwa Kegiatan dan Program dari adanya organisasi KK/JKK Sosek Malindo Indonesia – Malaysia ini dapat menjadi wadah bagi pengembangan Sosio Ekonomi di kedua Negara sehingga perlu dijaga dan ditingkatkan, Ujar Bapak  Eko Subowo”.

Dalam Pembukaan Persidangan, Ketua Delegasi Malaysia menyempatkan untuk meyampaikan apresiasi dan mendukung akan pindahnya ibukota Indonesia ke Kalimantan Timur, dan mengirimkan ucapan selamat kepada pihak Indonesia atas penyelenggaraan Pemilu Serentak Tahun 2019 yang berlangsung dengan baik, serta menyampaikan Bela Sungkawa atas Musibah yang terjadi di Indonesia beberapa waktu terakhir.

Update : 11 September 2019

Kota Batu Rawan Bencana Longsor, Satlinmas Harus Paham Penanganan Bencana

BATU – Para petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas) di Kota Batu mengikuti bimbingan teknis penanganan bencana. Bimbingan ini digelar agar anggota Linmas memiliki pengetahuan dalam penanganan bencana, baik sebelum, saat dan sesudah bencana.

Hal tersebut dikatakan Sekretaris Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan Nugroho yang hadir saat pembukaan Bimtek di Hotel Orchid, Kota Batu, Rabu (11/9/2019).

Nugroho mengatakan, ada 10 daerah di seluruh Indonesia yang menyelenggarakan bimbingan teknis penanganan bencana kepada Linmas. Dikatakannya, Kota Batu dipilih karena adanya potensi bencana di kota wisata ini.

“Karena Kota Batu merupakan daerah rawan bencana seperti longsor, kebakaran hingga banjir,” ujar Nugroho, Rabu (11/9/2019).

Dalam bimbingan teknis ini, peserta diberi pembakalan tentang mitigasi bencana. Instrukturnya berasal dari lintas dinas, ada BPBD Kota Batu, Dinas Pemadam Kebakaran hingga Satpol PP.

“Nantinya bagaimana ketahanan bencana. Harapan kami, Satlinmas bisa menularkan kepada seluruh jajaran aparatur yang ada di lingkungan sekitar,” ungkapnya.

Dikatakan Nugroho, selama ini Kemendagri memiliki program untuk mendorong pemerintah daerah agar memiliki kesiapsiagaan penanganan bencana. Kemendagri berharap, ada irama yang sama antara pemerintah pusat hingga daerah dalam penanganan bencana.

“Jadi nantinya bukan hanya Linmas saja. Ada aparat lain seperti TNI/Polri, termasuk Satpol PP. Linmas merupakan unsur aparatur daerah sehingga harus bersinergi,” tambahnya.

Sementara itu, Wali Kota Batu Dewanti Rumpoko mengatakan akan mempertimbangkan kesejahteraan Linmas. Dewanti mengatakan, ia bisa membuat Perwali untuk membuat kesejahteraan para anggota Linmas lebih baik.

Selama ini, kata Dewanti, Linmas mendapatkan tunjangan sebanyak Rp 150 ribu per bulan di Kota Batu. Dalam setipa kegiatan, juga ada uang pembinaan sebanyak Rp 50 ribu. Selain membuat Perwali, Dewanti juga meminta agar pemerintah desa bisa mengalokasikan lebih anggaran desa untuk kesejahteraan Linmas.

“Ya Insya Allah, ini di Kota Batu insentif untuk Linmas sudah ada. Ketika ada acara juga ada uang saku. Nah ini sudah diprogramkan, dan kami mengimbau desa bisa membantu karena ada anggaran mulai dari Rp 4 M hingga Rp 8 M per desa,” paparnya.

“Linmas perannya strategis dan tanggungjawab besar di desa. Untuk itu, kami ada aturannya diminta berapa persen dari dana di desa. Kalau untuk Perda mungkin belum, tapi saya bisa buat Perwali,” ujar Dewanti.

Dewanti mengatakan, Linmas bukanlah sebuah pekerjaan, melainkan diisi oleh para relawan. Menanggapi bimtek yang diselenggarakan, Dewanti juga berharap agar penanganan bencana juga mempertimbangkan posisi perempuan dan anak.

Kata Dewanti, perempuan dan anak banyak menjadi korban selama ini. Dijelaskan Dewanti, seorang ibu cenderung mencari anaknya terlebih dahulu ketika ada kejadian bencana. Sedangkan suami atau laki-laki, cenderung terlebih dahulu menyelamatkan diri.

“Yang menjadi korban adalah anak dan perempuan. Secara psikologis ibu mencari keluarga. Kalau ayah, keluar dulu menyelamatkan diri,” kata Dewanti.

Rawan Bencana, Linmas Kota Batu Jadi Pilot Project dalam Penanggulangan Bencana Daerah

BATU, Dra. Hj. Dewanti Rumpoko menghadiri acara Bimbingan Teknis (Bimtek) Bagi Anggota Satlinmas Dalam Membantu Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana yang diselenggarakan oleh Kementrian Dalam Negeri Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan bertempat di Royal Orchids Garden Hotel, Kota Batu, Rabu (11/9/2019).

Hadir dalam kegiatan bimtek ini Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Drs. Nugroho, Direktur Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat Dr. RM. Arief Moelia Edie, Plt. Kasatpol PP Adhim, Kepala BPBD Sasmito, Camat Batu Yoppy dan Kepala Desa dan Lurah se Kota Batu, Perwakilan Satpol PP se-Provinsi Jawa Timur serta anggota Satlinmas Kota Batu.

Pada kesempatan ini Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Drs. Nugroho mengatakan bahwa kementrian dalam negeri Ditjen Bina Administrasi kewilayahan dalam rangka menyelenggarakan bimtek penanggulangan bencana untuk Satlinmas yang ada di desa desa.

Karena Kota Batu merupakan daerah yang juga rawan bencana yaitu tanah longsor, angin puting beliung dan banjir sehingga kita pilih Kota Batu untuk mitigasi bencana yang akan kita berikan pembekalan bimtek adalah Satlinmas yang nantinya akan membantu masyarakat didalam penanggulangan bencana di daerah dan Kota Batu akan dijadikan pilot project untuk daerah yang lainnya.

Sementara itu Wali Kota Batu Dra. Hj. Dewanti Rumpoko dalam kesempatan yang sama mengatakan bahwa insentif untuk Satlinmas sudah ada, dan saya menghimbau kepada desa yang mempunyai dana desa yang lumayan yaitu rata rata 4-8 M disetiap desa untuk disisipkan berapa persen anggaran untuk Satlinmas, karena Satlinmas ini mempunyai peran yang cukup strategis dan punya tanggungjawab yang lumayan besar di masyarakat desa.

Sekretaris Kemendagri Minta Pemkot Lebih Sejahterakan Linmas

BATU – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) meminta Pemkot Batu ikut memberikan kesejahteraan Perlindungan Masyarakat (Linmas). Mengingat Limnas adalah garda terdepan di lingkup masyarakat dalam menjaga keamanan dan ketertiban lingkungan.

Hal itu didampaikan Sekretaris Kemendagri RI, Nugroho dalam bimbingan teknis anggota Satlinmas dalam membantu penyelanggaraan penanggulangan bencana di Hotel Orchid, Kota Batu, Rabu (11/9), siang ini.

“Peran Linmas tidak boleh disepelekan. Karena Linmas sangat penting di tengah  masyarakat. Karena itu pemerintah harus bisa memikirkan kesejahteraan mereka,” ujar Nugroho kepada Malangpostonline.com siang ini.

Dengan peranan penting di lingkungan tingkat RT itulah, ia berharap Pemda bisa meningkatkan kesejahteraan anggota Linmas. Itu sebagai apresiasi atas kinerja yang telah dilakukan.

Sementara itu, Wali Kota Batu, Dra.  Dewanti Rumpoko M.Si mengaku sejauh ini Pemkot sudah memberikan kesejahteraan Linmas. Meskipun belum bisa memberi gaji, pihakanya terus berupaya maksimal dengan pemberian insentif bulanan dan uang saku setiap ada kegiatan.

“Kesejahteraan Linmas di Kota Batu sudah ada. Mereka mendapat insentif Rp 150 ribu dan uang saku Rp 50 ribu setiap ikut kegiatan,” bebernya.

Tak hanya, orang nomor satu di Pemkot Batu ini meminta kepada pemerintah desa untuk ikut memikirkan nasib Linmas. Salah satunya dengan menganggarkan melalui Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD).

“Desa punya DD dan ADD yang lumayan sekarang. Kami harap mereka ikut memikirkan kesejahteraan Linmas. Itu agar setiap Limnas bertugas punya semangat. Apalagi mereka punya peran strategis dan memiliki tanggung jawab besar,” urainya.

Ketika APBD Kota Batu meningkat, Bude, sapaan akrabnya berjanji memberikan tambahan insentif agar Linmas semakin sejahtera.

Dalam Bimtek selama tiga hari dan diikuti oleh 55 peserta terpilih dari satlinmas seluruh Kota Batu. Mereka diajarkan cara menanggulangi  ancaman bencana alam di Kota Batu.

Update : 24 Agustus 2019

Peserta Fun Bike Tour de Malindo dari Kemendagri foto bersama saat sampai di Kota Sambas

LUNDU-Ratusan pesepeda peserta Fun Bike Tour de Malindo 2019 antusias menyelesaikan kegiatan di hari pertama, Sabtu (24/8). Mereka sangat terkesan dengan rute yang dilalui, terutama track sepanjang 92 kilometer dari PLBN Aruk menuju Kota Sambas, Kalimantan Barat (Kalbar).

Sekitar pukul 09.00 WM para peserta dilepas oleh Ketua KK Sosek Indonesia Eko Subowo dan Menteri Pelancongan, Kesenian, Kebudayaan, Belia dan Sukan Sarawak Datuk Haji Abdul Karim Rahman Hamzah serta beberapa pejabat lainnya di kawasan waterfront, Lundu, Sarawak, Malaysia.

Di hari pertama, total jarak yang harus ditempuh oleh para peserta adalah sejauh 119 kilometer. Dari Lundu mereka yang berasal dari mancanegara dan beberapa daerah di Indonesia itu menuju PLBN Aruk sebagai pitstop pertama. Jarak yang ditempuh sejauh 27 kilometer.

Sampai di pitstop pertama, para peserta beristirahat sejenak, untuk kemudian melanjutkan perjalanan menuju pitstop kedua. Jarak antara pitstop pertama di PLBN Aruk dengan pitstop kedua di SMPN 3 Galing, Kabupaten Sambas yakni sejauh 40 kilometer. Sekitar pukul 13.30 WIB sampai di pitstop kedua, para peserta lalu beristirahat sejenak untuk makan siang.

Sepanjang perjalanan, sambutan masyarakat setempat begitu hangat menyambut kegiatan kerjasama pemerintah Indonesia-Malaysia ini. Warga bersama para pelajar yang sekolahnya dilalui pesepeda, ikut turun ke jalan untuk memberikan semangat. Mereka mengibarkan bendera dan menyanyikan yel-yel ucapan selamat datang.

Usai dari pitstop kedua, perjalanan dilanjutkan menuju Kota Sambas sejauh 52 kilometer. Sambas menjadi titik terakhir kegiatan bersepeda di hari pertama, sebelum dilanjutkan di hari kedua (besok) menuju Kota Singkawang.

Salah satu peserta Isjunaedi menyatakan, Fun Bike Tour de Malindo merupakan pengalaman yang luar biasa dialaminya. Itu karena rute yang dilalui para pesepeda sangatlah beragam. Terutama rute antara PLBN Aruk menuju Kota Sambas yang melintasi kawasan perbukitan, menurutnya sangat-sangat berkesan.

Selain karena pemandangannya yang indah, juga jalan penuh tanjakan dan turunan yang mampu memacu adrenalin. “Setelah PLBN Aruk ke Galing itu yang paling berat, luar biasa,” ucap anggota Dagri Cycling Club itu.

Isjunaedi yang juga pegawai Kemendagri itu mengaku sudah cukup sering mengikuti kegiatan bersepeda di berbagai daerah. Rute Malaysia-Indonesia melintasi PLBN Aruk ini menurutnya paling berbeda dan jalan yang dilalui pun sangat mulus.

Pegawai dari Kemendagri lainnya, Wahyu melihat, kegiatan ini menunjukkan kekompakan dan hubungan harmonis yang luar biasa antara kedua negara (Indonesia-Malaysia). “Jadi saling tolong menolong (antar kedua negara). Sambutannya (baik warga Malaysia maupun Indonesia) juga luar biasa, sehingga kami jadi semangat,” katanya.

Sementara itu, Peserta asal Malaysia Datuk Benjamin Hasbie (69) mengatakan, pengalaman di hari pertama sangat menarik. Semua rute perjalanan yang dilalui dirasanya sangat menyenangkan. “Harus sabar melalui jalan perbukitan,” ujarnya.

Benjamin yang juga Presiden Persatuan Berbasikal Sarawak (SCA) itu merasa, sambutan warga setempat begitu meriah. Ia bahkan tidak sabar untuk melanjutakan perjalanan menuju Kota Singkawang di hari kedua.

“Anak-anak sekolah, penduduk kampung semua menunggu kehadiran kami, saya sangat kagum, ini pengalaman pertama,” ucapnya.

Ia pun berharap kegiatan ini bisa terus dilaksanakan setiap tahun. Sehingga semakin mempererat hubungan silaturahmi antara Indonesia dan Malaysia.

Update : 22 Juli 2019

Penandatanganan Nota Kesepakatan Antara Kementerian Dalam Negeri dengan Shopee Indonesia Tentang Pelatihan Literasi Digital di Daerah

JAKARTA 22 Juli 2019 – Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan, Kementerian Dalam Negeri. Pelatihan literasi digital di daerah merupakan salah satu upaya dalam rangka mengembangkan dan membangun pemberdayaan masyarakat serta ekonomi dan produk lokal di daerah, yang dimana Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan bekerjasama dengan marketplace yang memiliki visi dan misi sama dalam membangun digital ekonomi lebih baik di Indonesia, salah satunya dengan Shopee.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah kerjasama adalah Usaha bersama antara daerah dengan daerah lain, antara daerah dengan pihak ketiga, dan/atau antara daerah dan lembaga atau pemerintah daerah di luar negeri yang didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik serta saling menguntungkan.

Kerja Sama Daerah Dengan Pihak Ketiga (KSDPK) adalah usaha bersama yang dilakukan oleh daerah dengan pihak ketiga dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan percepatan pemenuhan pelayanan publik.

Selaras dengan kesamaan visi dan misi untuk meningkatkan kompetensi UMKM dan mendorong pertumbuhan Ekonomi Digital maka Pada tanggal 22 juli 2019 Shopee Indonesia melaksanakan Penandatanganan Nota Kesepakatan antara Bapak Eko Subowo (Selaku Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan, Kementerian Dalam Negeri) dengan Bapak Handhika Wiguna Jahja (Selaku Direktur Shopee Indonesia yang bertindak untuk dan atas nama PT. Shopee International Indonesia).

Tujuan dilakukan Kerja Sama ini adalah untuk Mendorong terjalinnya kemitraan dan kerja sama pengembangan ekonomi lokal dan fasilitasi pemasaran menggunakan marketplace khususnya platform Shopee, meningkatkan kualitas dan nilai jual produksi melalui marketplace, dan mendorong terciptanya lapangan pekerjaan di daerah melalui mekanisme kerja sama dengan pihak ketiga.

Melalui penandatanganan Perjanjian Kerjasama ini, Shopee sebagai salah satu marketplace di Indonesia telah sepakat untuk mendukung kegiatan literasi digital di daerah bersama Kementerian Dalam Negeri.

“Sebagai bagian dari komitmen Shopee untuk mendukung pemerataan ekonomi digital, Shopee telah mengedukasi ribuan penjual yang ada di lebih dari 40 kota di Indonesia melalui program Kampus Shopee. Dimana program ini dapat menjadi wadah untuk penjual berbagi informasi mengenai perkembangan dan pengalaman bisnis mereka. Sejalan dengan komitmen Shopee, kini kami bekerja sama dengan Kementerian Dalam Negeri untuk memberikan edukasi literasi digital di Indonesia, termasuk di daerah yang sebelumnya belum terjangkau, agar dapat memaksimalkan bisnis online nya melalui platform e-commerce seperti Shopee”, tutup Handhika Jahja, Direktur Shopee Indonesia.

Rapat Kordinasi Evaluasi Pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan Tahun 2019

Yogyakarta – Kamis 4 Juli 2019 bertempat di Hotel Cavinton Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Eko Subowo, bersama peserta dari beberapa Provinsi mengikuti Rapat Koordinasi Evaluasi Pelaksanaan Dekonsentrasi Dan Tugas Pembantuan Tahun 2019 Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan.

Rapat kerja ini merupakan forum strategis dalam rangka mengukur sejauh mana pelaksanaan kegiatan dekonsentrasi dan tugas pembantuan yang sedang dilaksanakan oleh satker daerah.

“Pertemuan ini penting dilakukan untuk untuk mendiskusikan berbagai perkembangan dan isu aktual seputar Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan saat ini maupun ke depan”ujar Eko Subowo.

Pada perkembangan kegiatan Dekonsentrasi Dan Tugas Pembantuan Tahun 2019 terjadi perbedaan antara target dan realisasi, hali ini menunjukkan adanya kendala dan hambatan yang dihadapi dalam mencapai output (keluaran) kegiatan dekonsentrasi maupun tugas pembantuan sebagaimana telah ditetapkan pada juknis.

“Pada forum ini perlu kita diskusikan penyebab hambatan, dan setelah itu perlu dirumuskan rencana tindak lanjutnya sehingga pada akhir tahun tidak mengganggu pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan”kata Eko Subowo.

Dalam hal penyerapan anggaran sangat penting dalam rangka menjaga konsistensi penyerapan dan capaian target kemendagri pada tahun 2019.

“Saya targetkan untuk kegiatan dekonsentrasi dapat terserap sekurang-kurangnya 95%, serta untuk kegiatan tugas pembantuan dapat terserap 98%ujar Eko Subowo.

Rencana kerja Kemendagri pada tahun 2020 akan dilakukan penyesuaian konstruksi pembinaan oleh pemerintah di mana saat ini untuk pembinaan kabupaten/kota dilaksanakan melalui Gubernur sebagai wakil pemerintah.

“Saya berharap melalui perubahan ini akan memperluas cakupan pembinaan kepada seluruh kabupaten/kota sehingga daerah yang menerapkan perizinan dan non perizinan secara elektronik akan semakin meningkat sekaligus meningkatkan peran dan fungsi gubernur sebagai wakil pemerintah dalam pembinaan peningkatan pelayanan publik” ujar Eko Subowo.

Rapat Evaluasi Penyelenggaraaan Trantibumlinmas Dalam Pelaksanaan Pemilu Tahun 2019

Jakarta- Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri, Hadi Prabowo Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan, Eko Subowo bersama dengan para Peserta Anggota Satpol PP dari berbagai daerah menghadiri Rapat Evaluasi Penyelenggaraan Trantibum Linmas dalam Pelaksanaan Pemilu Tahun 2019 di The Acacia Hotel, Jakarta Pusat, Jumat (28/06/2019).

Pada Kegiatan tersebut Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri sangat mengapresiasi kegiatan dan peningkatan dari Anggota Satpol PP yang memiliki kontribusi yang besar dalam penegakan Peraturan Daerah (Perda) serta menjaga ketentraman dan ketertiban masyarakat, dalam pelaksanaan pilkada serentak tahun 2019 hal itu di ungkapkan dalam sambutan nya.

“dukungan strategi Kepala Daerah dalam mengalokasikan anggaran dan sarana prasarana bagi Pol PP dan Linmas di Daerah harus maksimal, agar bisa mendukung pelaksanaan kegiatan, tugas, dan fungsi dimaksud”, ujar Hadi.  

Kegiatan rapat tersebut tidak hanya mengevaluasi kinerja Satpol PP dalam mengamankan pilkada namun juga untuk agar menyampaikan permasalahan yang dihadapi anggota Satpol PP daerah untuk menunjang kinerja dari Satpol PP.

”Para Kasat Pol PP Provinsi, Kabupaten/Kota yang hadir agar benar-benar dapat memanfaatkan kesempatan yang baik ini untuk  menyampaikan laporan serta permasalahan yang terjadi di daerah masing-masing kepada para narasumber sehingga dapat langsung dicari solusinya”,kata Hadi.

Dalam pertemuan Rapat tersebut Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan menekankan Satpol PP dan Linmas, untuk dapat melaksanakan urusan penyelenggaraan trantibum dan tranmas sebagai urusan wajib terkait pelayanan dasar.

Rapat Sosialisasi Kebijakan SPM Sub Bidang Damkar dan Standardisasi Sarpras Damkar

Jakarta-  Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Eko Subowo bersama Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah, Direktur Jenderal Keuangan, Direktur Manajemen Penangulangan Bencana dan Kebakaran serta para Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelematan Kabupaten/kota Menghadiri Kegiatan Rapat Sosialisasi Kebijakan SPM Damkar di Daerah dan Standarlisasi Sarpras Damkar di Hotel Ibis pada Hari Rabu Tanggal 19 Juni 2019 pada pukul 09.00 WIB.

Pada pertemuan tersebut ditujukan sebagai sosialisasi terhadap dua produk hukum Kemendagri yaitu Permendagri Nomor  114 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota serta Permendagri Nomor 122 Tahun 2018 Tentang Standardisasi Sarana dan Prasarana Pemadam Kebakaran di Daerah.

“Hal ini penting dilakukan agar terbangun pemahaman yang sama sehingga peraturan yang telah ditetapkan bisa benar-benar dilaksanakan di daerah,”kata Eko Subowo dalam awal sambutan nya.

Pencapaian terhadap jenis pelayanan dasar pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran yang dituangkan dalam Permendagri Nomor 114 Tahun 2018, guna mendukung kesamaan layanan yang diterima oleh setiap warga negara, pemerintah telah menetapkan Permendagri Nomor 122 Tahun 2018.

“tujuan dari Permendagri tersebut pemenuhan hak konstitusional masyarakat yaitu terpenuhinya kebutuhan dasar warna negara, kewajiban Pemerintah daerah dalam menyediakan sarana prasarana pemadam kebakaran, standarisasi sarana dan prasarana pemadam kebakaran serta pemeliharaan sarana dan prasarana peamdam kebakaran”ujar Eko Subowo.

Peraturan ini ditujukan sebagai pedoman bagi daerah untuk menghitung kebutuhan sarana prasarana untuk melindungi seluruh warga negara secara optimal dari ancaman dan dampak kejadian kebakaran

“salah satu konsekuensi penting dari penetapan kebijakan tentang SPM dan standarrisasi sarpras ini adalah kewajiban bagi Pemerintah Daerah untuk memberikan prioritas anggaran” ujar Eko Subowo

Expose Hasil Sidak/Pemantauan Pada Libur Lebaran Tahun 2019

Jakarta- Bertempat di Ruang Rapat Abdurrahman Wahid lantai 7, Gedung Ombudsman RI, Jl. HR. Rasuna Said Kav. C-19, Kuningan, Jakarta Selatan, Pada Hari Selasa 18 Juni 2019. Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan dalam hal ini diwakilkan Kepala Sub Direktorat Sarana Prasarana dan Informasi Kebakaran bersama para pejabat dari Ombudsman RI, melakukan pertemuan untuk menyampaikan beberapa hasil temuan sidak/pemantauan secara langsung di beberapa unit kerja/instansi penyelenggara selama libur Hari Raya Idul Fitri 1440 H.

Pada pertemuan tersebut disampaikan bahwa “dalam hal penyelenggaraan Keamanan dan Perlindungan Masyarakat Ombudsman RI melakukan sidak/pemantauan Pemadam Kebakaran pada beberapa Daerah, dengan temuan penting sebagai berikut” Ujar Ketua Ombudsman RI.

Pertama, Terkait Organisasi masih ada beberapa daerah yang struktur organisasi Pemadam Kebakaran masih melekat di OPD Satpol PP yang terjadi pada Kota Samarinda, dan Kabupaten Mamuju.

Kedua, Terkait Sumber Daya Manusia tidak ada pembagian tugas pencegahan, pengendalian, dan penyelamatan sehingga pelaksanaan tugas dan fungsi Pemadam Kebakaran masih belum maksimal yang terjadi pada Kabupaten Bandung, Kabupaten Gorontalo, Kabupaten Wonosobo dan Distrik Japsel,

Ketiga, Terkait sarana dan prasarana masih kekurangan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi dari Pemadam Kebakaran yang terjadi pada Kota Bengkulu Mobil Pemadam Kebakaran sudah tua, Kota Palu Mobil operasional dari 9 unit yang dimiliki hanya 4 yang dapat dioperasikan dan 5 unit yang rusak berat dan beberapa rusak.

Dengan adanya pelaporan temuan sidak/pemantauan yang dilakukan oleh Ombudsman RI ini diharapkan agar dapat menjadi bahan evaluasi untuk meningkatkan Kualitas dari Pemadam Kebakaran dimana dalam hal ini Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan yang melakukan pembinaan langsung terhadap Pemadam Kebakaran sesuai dengan Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri.

Launching Fun Bike Tour De Malindo 2019 Indonesia – Malaysia

Pontianak- Selasa tanggal 30 April 2019 Bertempat di hotel Ibis, Kementerian Dalam Negeri Melaui Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan, Bersama Ketua Seksyen Sukan Kementerian Pelancongan, Kesenian, Kebudayaan, Belia dan Sukan Sarawakbersama, Vice President I Chairman of Technical Committee Malaysia National Cycling Federatio, Owner Brand Endurace Malaysia dan serta Gubernur Kalimantan Barat, menghadiri Rapat Teknis Persiapan Pelaksanaan Kegiatan Fun Bike Tour De Malindo Kegiatan tersebut merupakan perwujudan dari kerjasama antara Indonesia dan Malaysia yang dikenal dengan Kelompok Kerja/Jawatankuasa KK/JKK Sosek Malindo.

Kegiatan ini merupakan hasil tindak lanjut persidangan ke 15 (lima belas) KK/JKK sekber Sosek Malindo yang telah dilaksanakan di Tanjungpinang, Kepulauan Riau. Hasil kesepakatan tersebut memantapkan kesiapan (Indonesia) Kalimantan Barat untuk melaksanakan Fun Bike Tour de Malindo Tahun 2019

Pada Sambutanya  Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan menyampaikan bahwa “perjalanan kerjasama dalam rangka Sosek Malindo sudah berjalan kurang lebih 35 Tahun, dan telah Menghasilkan sejumlah kesepakatan bersama dalam rangka untuk meningkatkan kesejahteraan Masyarakat di kawasan perbatasan”.

Perwujudan dari bentuk kerjasama tersebut sangatlah strategis, untuk memperkuat kerjasama antara dua Negara maka diimplementasikan dalam bentuk kegiatan bersama melalui Fun Bike Tour De Malindo Tahun 2019, dimana pada kegiatan tersebut Indonesia berkesempatan menjadi tuan rumah yang akan diselenggarakan pada bulan Agustus 2019, Sekaligus untuk memperingati Hari Kemerdekaan bagi Kedua Negara.

Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan menekankan “bahwa Kegiatan Fun Bike Tour De Malindo merupakan salah satu kegiatan yang strategis untuk memperkuat kerjasama antara dua Negara sehingga diharapkan bisa untuk menjadi agenda tahunan yang dilaksanakan secara resiprokal (bergantian) antara Indonesia dan Malaysia”.

Gubernur Kalimantan Barat juga sangat antusias dalam mendukung perlaksanaan Fun Bike Tour De Malindo Tahun 2019, hal ini di ungkapkan oleh Gubernur Kalimantan Barat bahwa ”Kegiatan ini sangat penting bagi hubungan ke dua negara (Malaysia Indonesia) karena bukan hanya untuk mengkampanyekan gaya hidup sehat namun juga kegiatan ini menunjukkan keharmonisan kedua negara sekaligus promosi produk-produk wisata yang ada di 2 (dua) negara”.

Peringkat Terbaik Sebagai Pelaksanaan Anggaran

Jakarta- Kamis, 11 April 2019, Bertempat di Gedung A Lantai II Kementerian Dalam Negeri telah dilaksanakan penyerahan Piagam Penghargaan dari Bapak Menteri Dalam Negeri “Tjahjo Kumolo” kepada Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan atas Peringkat Terbaik sebagai Palaksanaan Anggaran Kategori Pagu Sedang (Rp 100≥200) Tahun 2018.

Pemberiaan piagam penghargaan ini adalah untuk dapat menumbuhkan Motivasi Kinerja dalam melaksanakan tugas dan fungsi dari setiap komponen pada lingkup Kementerian Dalam Negeri, “ungkap Mendagri.

Video Confrence Monitoring Persiapaan Daerah Dalam Mensukseskan Pemilu Serentak Tahun 2019

Jakarta – bertempat di gedung B Lt 2 Kementerian Dalam Negeri Rabu 10 April 2019, Direktur jenderal Bina Administrasi Kewilayahan didampingi Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum, Direktur Jenderal Otonomi Daerah beserta para Pejabat Kementerian Dalam Negeri berkoodinasi dan melaksanakan kegiatan Video  Conference Kesiapan  Pemilu Serentak Tahun 2019 untuk dapat mensukseskan pesta Demokrasi Pemilu Serentak Tahun 2019.

Pada kegiataan tersebut  Direktur jenderal Bina Administrasi Kewilayahan berkoordinasi melalui Video  Conference terkait Kesiapan  Pemilu Serentak Tahun 2019 pada daerah yang tertimpa dampak bencana, Sulawesi Selatan, Gorontalo, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, Sumatra Barat unutk berkoordinasi apa  kendala yang dihadapi mengenai kesiapaan terkait kegiatan Kesiapan  Pemilu Serentak Tahun 2019.

Direktur jenderal Bina Administrasi Kewilayahan menegaskan bahwa Untuk mendukung Pelaksanaan Pileg dan Pilpres Tahun 2019, diminta agar seluruh Kepala Daerah  menghibau kepada Masyarakat di wilayahnya untuk hadir dan memberikan hak suaranya pada tanggal 17 April 2019.

Pada kegiatan tersebut Direktur jenderal Bina Administrasi Kewilayahan menghimbau pada Satuan Polisi Pamong Praja Dan Satuan Perlindungan Masyarakat baik tingkat Pusat maupun Daerah untuk dapat membantu dalam Penertiban dan Pembersihan Alat Peraga Kampanye, pada saat menjelang Pileg dan Pilpres , berkoordinasi dengan instansi terkait   ( Bawaslu), dapat berperan secara aktif dalam mengawal pelaksanaan Pemilu agar tercipta kondisi yang aman, tertib, demokratis dalam bingkai NKRI, dan dapat  bertugas secara optimal membantu petugas KPPS pada saat hari pemungutan suara agar berlangsung dengan aman, tertib dan tenteram sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2009 tentang Penugasan Satuan Perlindungan Masyarakat Dalam Penanganan Ketentraman, Ketertiban Dan Keamanan Penyelenggaraan Pemilihan Umum. Sebagai petugas pengamanan langsung di TPS.

Musyawarah Perencanaan Pembangunan RKPD Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2020

Maluku – 9 April 2019 Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Bersama Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Irjen Kemendes dan Gubernur Maluku beserta jajaran nya, Menghadiri Kegiatan Musrenbang RKPD Provinsi Maluku Tahun 2020.

Pada Sambutanya Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan menyampaikan bahwa pemilihan tema  Peningkatan Sumber Daya Manusia Dan Optimalisasi Pengelolaan Sumber Daya Alam Untuk Pertumbuhan Berkualitas Dalam Mempercepat Penurunan Kemiskinan, pada Musrenbang RKPD Maluku Tahun 2020 dapat mendukung tema RKP Nasional Tahun 2020 yaitu Peningkatan Sumber Daya Manusia untuk Pertumbuhan Berkualitas.

Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan memberikan arahan bahwa penetapan tema RKPD Provinsi Maluku Tahun 2020 diterjemahkan kedalam Prioritas-Prioritas Daerah yang nantinya dituangkan sebagai dasar dalam mengambil kebijakan RKPD Provinsi Maluku Tahun 2020 serta diimplementasikan kedalam APBD Tahun 2020 dengan memprioritaskan Peningkatan Sumber Daya Manusia untuk Pertumbuhan Berkualitas, agar dapat mewujudkan visi Provinsi Maluku Tahun 2019-2023, yaitu Maluku Yang Terkelola Secara Jujur, Bersih Dan Melayani, Terjamin Dalam Kesejahteraan, Dan Berdaulat Atas Gugusan Kepulauan.Dengan memperhatikan beberapa aspek yaitu Pertumbuhan Ekonomi, Tingkat Kemiskinan, Indek Pembangunan Manusia (IPM) Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Gini Ratio

Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan menyatakan bahwa Saat ini Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas sedang menyusun Rancangan RKP Tahun 2020, yang memiliki arah pembangunan Makro Tahun 2020.

Musyawarah Perencanaan Pembangunan RKPD Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2020

Palu – 8 April 2019 Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Bersama Deputi Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Gubernur Sulawesi Tengah, dan Bupati/Walikota di seluruh Provinsi Sulawesi Tengah, menghadiri acara pembukaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2020.

Dalam Sambutanya Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan menyampaikan “bahwa pemilihan tema Membangun Kembali Sulawesi Tengah Melalui Penguatan Mutu Modal Manusia dan Infrastruktur” pada Musrenbang RKPD Sulawesi Tengah Tahun 2020, dapat mendukung tema RKP Nasional Tahun 2020 yaitu Peningkatan SDM untuk Pertumbuhan Berkualitas”.

Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan menjelaskan bahwa “hasil kerja keras seluruh pemangku kepentingan selama ini bagi percepatan pembangunan Provinsi Sulawesi Tengah atas pencapaian indikator makro pembangunan Provinsi Sulawesi Tengah hingga Tahun 2018 yaitu antara lain: angka kemiskinan sebesar 13,69% diatas target nasional, sebesar 9,66% nasional, tingkat pengangguran terbuka sebesar 3,43% diatas target nasional sebesar 9,66% nasional 5,34%, IPM sebesar 68,11% dibawah target nasional sebesar 70,81%, Berdasarkan data capaian dimaksud, maka dapat dicermati bahwa terdapat beberapa target indikator makro Provinsi Sulawesi Tengah yang direncanakan untuk 2020 masih dibawah rata-rata capaian nasional.

Pada Kegiatan tersebut Bapak Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan menyatakan bahwa Saat ini Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas sedang menyusun Rancangan RKP Tahun 2020, yang memiliki arah pembangunan Makro Tahun 2020 sebagai berikut.

Meningkatkan pertumbuhan potensial Indonesia, Menjaga stabilitas makro ekonomi, Memastikan inklusivitas dan keberlanjutan pembangunan ekonomi.

Dalam akhir sambutanya Bapak Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan menekankan pada aspek Pemilukada, dimana pada Tahun 2019 ini merupakan tahun politik yang perlu disikapi dengan menciptakan situasi dan kondisi yang aman tertib dan kondusif untuk itu pemerintahan daerah perlu meningkatkan koordinasi dengan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (FORKOMPIMDA), seluruh jajaran tingkat provinsi sampai kelurahan dan desa, mencegah dan menangkal gangguan keamanan sejak dini untuk menciptakan situasi yang aman, tentram dan terbit dalam pemilihan umum presiden dan legislatif Tahun 2019

Kegiatan Bansos dan Penyaluran Zakat oleh Dharma Wanita Persatuan Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan

Banten – Kamis, 28 Februari 2019 Dharma Wanita Persatuan Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri melaksanakan kegiatan Bantuan Sosial serta penyaluran Zakat di Kabuapten Pandeglang Provinsi Banten. Kegiatan tersebut merupakan agenda yang direncanakan dan dilaksanakan oleh Dharma Wanita Persatuan Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri. Kegiatan tersebut dimasudkan sebagai bentuk kepedulian terhadap sesama dan untuk dapat menumbuhkan rasa kemanusiaan terhadap sesama.

Rapat Koordinasi Dan Pembahasan Pedoman Formasi Jabatan Fungsional Polisi Pamong Praja

Jakarta, Rabu 27 Februari 2019 bertempat di Hotel Jayakarta, Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan bersama Sekretaris Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan dan Direktur Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat, menghadiri Rapat koordinasi dan pembahasan pedoman formasi jabatan fungsional polisi pamong praja.
Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan dalam rapat tersebut menyampaikan bahwa “Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja telah direvisi menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja Secara garis besar Peraturan Pemerintah yang baru masih mengusung semangat yang sama, salah satu nya Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia”.
Secara otomatis aturan perundangan di bawahnya terutama Peraturan Menteri Dalam Negeri yang masih mengacu pada PP yang lama, harus segera disesuaikan, Untuk menjawab tantangan bahwa Penegakan Perda, penyelenggaraan Tibum & Tranmas serta Linmas sebagai Pelayanan Dasar yang wajib bagi Pemerintah Daerah, dibutuhkan Aparat Satpol PP yang professional salah satunya adalah melalui Jabatan Fungsional Polisi Pamong Praja.
Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan dalam rapat tersebut mengatakan Rapat koordinasi pada kesempatan ini dimaksudkan sebagai sarana untuk mencari solusi yang tepat guna memecahkan persoalan peningkatan Aparat Satpol PP yang professional salah satunya adalah melalui Jabatan Fungsional Polisi Pamong Praja.

Sekretaris Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan menyampaikan bahwa pelaksanaan Rapat Koordinasi dan Pembahasan Pedoman Formasi Jabatan Fungsional Polisi Pamong Praja telah terlaksana dan berjalan dengan sukses dan lancar sesuai yang diharapkan. saya yakin Rapat Koordinasi dan Pembahasan Pedoman Formasi Jabatan Fungsional Polisi Pamong Praja, dapat menjadi jembatan untuk menghasilkan sebuah Kebijakan yang tepat dalam mengurai permasalahan yang timbul sebagai konsekuensi ditetapkannya penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat sebagai urusan wajib Pemerintahan Daerah yang terkait pelayanan dasar, khususnya dari sisi profesionalisme Aparat Satpol PP.

Rapat Penyerahan Teknis Pelaksanaan Kegiatan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan

Medan, Jumat 8 Februari 2019 bertempat di hotel Cambridge Medan, Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Bapak Eko Subowo beserta Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera utara Ibu Dr Hj Sabrina telah menyerahkan petunjuk pelaksanaan kegiataan dekonsentrasi dan tugas pembantuan disertai dengan penandatangganan perjanjian kinerja kepala satuan kerja penerima dana Dekosentrasi dan Tugas Pembantuan lingkup Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan.

RAKERNAS PEMBEKALAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN SATUAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT DALAM PENYELENGGARAAN TRANTIBUMLINMAS UNTUK MENDUKUNG PEMILU 2019

Jakarta, Kementerian Dalam Negeri melalui Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan mengelar Rapat Kerja Nasional Pembekalan Satuan Polisi Pamong Praja Dan Satuan Perlindungan Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Trantibumlinmas bertempat di Hotel Mercure Convention Centre Ancol (30/01/2019) yang di buka langsung oleh Kepala Staf Kepresidenan Jenderal TNI (Purn) Dr. Moeldoko, dengan dihadiri Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, Sesmenko Polhukam, dan Wakalemdik Polri.

Dalam sambutannya Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, menyampaikan tujuan Rapat Kerja Nasional ini adalah untuk mengkonsolidasikan penyelenggaraan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat di Daerah dalam rangka menghadapi agenda Nasional Pemilihan Presiden/Wakil Presiden dan Pemilihan Legislatif DPR, DPD, DPRD 2019 agar tercipta kondisi yang aman, tertib, demokratis dalam bingkai NKRI. Suksesnya pelaksanaan Pemilu 2019 ditentukan oleh banyak faktor, diantaranya kesiapan dari Penyelenggara Pemilu, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah serta kesiapsiagaan dari aparat keamanan dalam mengantisipasi berbagai macam potensi kerawanan Pemilu. Menteri Dalam Negeri juga menegaskan bahwa Kerawanan yang perlu diantisipasi juga terkait Netralitas ASN dan Polri yakni dalam bentuk keberpihakan, intervensi dan intimidasi sebagai Salah satu prinsip dasar dalam penyelenggaraan manajemen ASN adalah netralitas.

Pada agenda Rakernas tersebut, Kepala Staf Kepresidenan Jenderal TNI (Purn) Dr. Moeldoko menyampaikan agar dalam pelaksanaan Pemilihan Presiden/Wakil Presiden dan Pemilihan Legislatif DPR, DPD, DPRD yang akan diselenggarakan pada tanggal 17 April 2019 dapat berjalan dengan baik, aman, dan tentram, untuk itu diharapkan kepada segenap jajaran satuan TNI, Polri, Satpol PP dan Satlinmas dapat bekerjasama secara optimal karena pesta demokrasi tersebut menjadi Kunci Kesuksesaan Kerja Bersama Kita. Mantan panglima TNI ini menjelaskan untuk mewujudkan proyeksi tersebut ada tiga syarat yang mesti dipenuhi. Satpol PP dan Satlinmas bisa ikut berperan dalam upaya mencapai ketiga syarat agar proyeksi Indonesia sebagai pemain ekonomi terwujud. Moeldoko mengatakan Satpol PP dan Satlinmas bisa berperan untuk menjaga stabilitas keamanan yang terus terjaga menjelang pemilu 2019.

PENYERAHAN POK/DIPA DITJEN BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN TAHUN ANGGARAN 2019

Jakarta, 21 Desember 2018 bertempat di Gedung H Ruang Rapat Lantai III Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan telah diselenggarakan Penyerahan Petunjuk Operasional Kegiatan (POK/DIPA) di lingkungan Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan Kemendagri Tahun Anggaran 2019.

Dalam sambutannya Bapak Dirjen Bina Administrasi Kewilayahan Eko Subowo menyampaikan mengenai pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2018 dimana penyerapan untuk kegiatan Pusat sebesar 89,74 %, untuk kegiatan Dekonsentrasi sebesar 80,35% dan untuk kegiatan Tugas Pembantuan terserap sebesar 73,53%, sehingga total penyerapan Anggaran Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan Tahun 2018 sebesar 87,14 %.

Dengan waktu yang tersisa hingga akhir tahun diharapkan segenap jajaran Ditjen Bina Adwil tetap fokus kepada penyerapan anggaran sampai batas waktu yang ditentukan dan perhatikan pencapaian target kinerja, sesuai dengan perjanjian kinerja. Demikian disampaikan Bapak Dirjen Eko Subowo kepada seluruh Jajaran yang hadir.

Bapak Dirjen juga menyampaikan Rencana Kerja dan Anggaran TA.2019, Pada Tahun 2019 anggaran Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan sebesar Rp 140.323.540.000, Secara umum terdapat kecenderungan berkurangnya pagu anggaran sementara kebutuhan yang harus dibiayai dan standar biaya yang setiap tahun semakin meningkat. Oleh karenanya kita dituntut semakin efektif dan efisien dalam pengalokasian, pemanfaatan maupun pelaksanaan anggaran untuk mencapai target kinerja yang optimal.

Peringatan Hari Nusantara Tahun 2018 di Pelabuhan Tangkiang Luwuk, Kabupaten Banggai Provinsi Sulawesi Tengah“ Perwujudan Kesatuan Nusantara yang Utuh melalui Deklarasi Juanda”

Banggai– Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo dan rombongan tiba di Bandara Syukuran Aminuddin Amir di Luwuk Ibukota Kabupaten Banggai disambut langsung Bupati Baggai Herwin Yatim dan jajaran Forkopimda setempat, untuk hadiri Peringatan Hari Nusantara, Banggai (12/12/2018).

Dengan telah ditetapkannya Tanggal 13 Desember sebagai Peringatan Hari Nusantara berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 126 Tahun 2001 Tanggal 11 Desember Tahun 2001 Tentang Hari Nusantara maka di setiap Tanggal 13 Desember selalu diperingatinya.

Peringatan Hari Nusantara ini bertujuan meningkatkan kesadaran bangsa Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia yang bercirikan Nusantara. Oleh karena itu, segenap bangsa Indonesia wajib memperingatinya dengan cara menyelenggarakan kegiatan di instansi Pemerintah Pusat, pemerintah daerah, sekolah – sekolah , dan masyarakat umum.

Tema Peringatan Hari Nusantara Tahun 2018 adalah “Perwujudan Kesatuan Nusantara yang Utuh melalui Deklarasi Juanda”.

Ditunjuknya Kabupaten Banggai tentunya bukan tanpa alasan yang kuat. Walaupun tidak sebesar Ibu Kota Provinsinya, daerah ini yang berjarak kurang lebih 610 KM dari Kota Palu menyimpan potensi wisata yang luar biasa dan memiliki daya tarik untuk di kunjungi.

Hal tersebut sekaligus sebagai peluang, pada saat penunjukan Banggai sebagai Tuan Rumah Peringatan Puncak Nasional Hari Nusantara, selain itu sebagai motivasi dan semangat bahwa Pemerintah Pusat menaruh perhatian khusus kepada Kabupaten Banggai dan merupakan tanggung jawab besar untuk menyukseskan Puncak Peringatan Hari Nusantara di 13 Desember 2018.

Gelaran Peringatan Hari Nusantara Tahun 2018, bertempat di Pelabuhan Tangkiang Luwuk, Kabupaten Banggai Provinsi Sulawesi Tengah, yang nantinya akan dipimpin dan dibuka langsung oleh Mendagri Tjahjo Kumolo yang mewakili Presiden RI, dirangkai dengan acara Pembacaan Naskah Deklarasi Djuanda oleh 3 orang pelajar Kabupaten Banggai dan Deklarasi “Sulteng Bangkit dan Kuat”.

Dilanjutkan denganPembacaan Keputusan Menteri Pertahanan tentang Penghargaan Dharma Pertahanan, Penyerahan Penghargaan Dharma Pertahanan Oleh Direktur Jenderal Kekuatan Pertahanan,Pembacaan Keputusan Presiden RI tentang Penganugerahan Tanda Kehormatan dan Satya Lencana oleh Menteri Dalam Negeri.

Pertama, Satyalancana Wira Karya Bidang Pemerintahan kepada Bupati Banggai, Bupati Pangkejene Kepulauan, Bupati Lembata dan Bupati Wakatobi. Kedua, Satyalancana Wira Nusa. Dan ketiga Satyalancana Wira Dharma.

Selain itu, akan dilakukan penyerahan Kartu Petani Sejahtera, Kartu Nelayan Sejahtera, serta penyerahan Simbolis Bantuan Sarana dan Prasarana Kantor desa Kepada Pemerintah Provinsi Sulteng, Kabupaten Sigi, Donggala dan Parigi Moutong.

Terakhir Acara tersebut akan ditutup dengan persembahan atraksi budaya atau Parade Hari Nusantara parade kapal nelayan dan sailing pass perahu layar.

Puspen Kemendagri

Jakarta – Kemendagri melalui Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Selenggarakan Rapat Koordinasi Nasional Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Seluruh Indonesia di The Media Hotel and Towers Jalan Gunung Sahari 12 , Gunung Sahari Utara, Sawah Besar Kota Jakarta Pusat, rabu (5/12/2018).

Pada kesempatan tersebut, Mendagri Tjahjo Kumolo membuka secara langsung sekaligus memberikan arahan singkatnya dalam mengkonsolidasikan penyelenggaraan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat di daerah dalam rangka menghadapi agenda nasional Pileg dan Pilpres Tahun 2019.

Mendagri Tjahjo Kumolo menjelaskan bahwa Rakornas Kasat Pol PP Provinsi ini adalah untuk mewujudkan situasi kondusif baik menjelang, pada saat dan setelah penyelenggaraan Pemilu dimana TNI dan POLRI, Satpol PP, Aparatur yang membidangi Linmas serta instansi terkait harus bersinergis.

Selain itu, untuk mengoptimalkan peran aktif masyarakat melalui tokoh agama, tokoh adat dan tokoh masyarakat dalam rangka pencegahan dan penyelesaian potensi gangguan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat melalui prinsip-prinsip kearifan lokal.

Lebih lanjut pada kesempatan tersebut, Tjahjo juga mengingatkan bahwa segenap anggota Satpol PP merupakan aparatur sipil negara (ASN) dan segala tindak tanduknya dan aktivitasnya diatur dalam Undang-Undang ASN.

” Satpol PP harus netral, enggak boleh ikut kampanye. Menjelaskan program pemerintah yang berhasil itu boleh, wajib hukumnya. Urusan kampanye ada rambu-rambunya,” kata Tjahjo di lokasi.

Adapun salah satu tugas Satlinmas, yakni membantu penanganan ketenteraman, ketertiban dan keamanan dalam penyelenggaraan Pemilu. Hal ini sejalan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terkait penugasan Satlinmas dalam penanganan Ketenteraman, Ketertiban dan Keamanan Penyelenggaraan Pemilihan Umum:.