Beranda Forum Konsultasi Dekonsentrasi GWPP

Forum Konsultasi Dekonsentrasi GWPP

DWQA QuestionsForum Konsultasi Dekonsentrasi GWPP
admin Staff asked 8 bulan ago

II. Aspek Tugas dan Wewenang GWPP (Pasal 91 Undang Undang No 23 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah No 33 Tahun 2018)

A. Tugas
  1. Binwas TP di Kab/Kota
  2. Monev dan supervisi penyelenggaran
  3. Memberdayakan dan memfasilitasi Kab/Kota
  4. Evaluasi RaPerda Kab/Kota tentang RPJPD, RPJMD, APBD, Perubahan APBD, pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, tata ruang daerah, pajak daerah, dan retribusi daerah
  5. Pengawasan Perda Kab/Kota
  6. Melaksanakan tugas lain sesuai perUU-an
B. Wewenang
  1. Membatalkan Peraturan Bupati/Wali Kota
  2. Memberikan penghargaan atau sanksi kepada Bupati/Wali Kota
  3. menyelesaikan perselisihan dalam penyelenggaraan fungsi pemerintahan antar daerah Kab/Kota
  4. Persetujuan RaPerda Kab/Kota ttg pembentukan dan susunan Perangkat Daerah
  5. Melaksanakan wewenang lain sesuai perUU-an
C. Tugas dan Wewenang Lainnya
  1. Penyelarasan perencanaan pembangunan antar Kab/Kota dan Prov
  2. Koordinasi kegiatan pemerintahan dan pembangunan antar Kab/Kota dan Prov
  3. Rekomendasi usulan DAK
  4. Melantik Bupati/Wali Kota
  5. Persetujuan pembentukan Instansi Vertikal di wilayah prov kecuali urusan absolut
  6. Melantik Kepala Instansi Vertikal di wilayah prov kecuali urusan absolut
D. Tugas dan Wewenang GWPP Lainnya (Dalam Undang Undang No. 23 Tahun 2014)
  1. Menerima pertanggungjawaban Bupati/Wali Kota dalam melaksanakan urusan pemerintahan umum untuk diteruskan kepada Menteri
  2. Memberikan sanksi administrasi berupa teguran tertulis kepad Bupati/Wali Kota yang tidak menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
  3. Memberikan teguran dan sanksi tertulis kepada Bupati/Wali Kota atas laporan DPRD terkait tidak diterimanya diterimanya penjelasan Kepala Daerah terhadap penggunaan hak interpelasi
  4. Mengusulkan pemberhentian Bupati/Walikota kpd Menteri atas laporan dari DPRD Kab/Kota
  5. Mengusulkan pejabat Bupati/Wali Kota kepada Menteri apabila Bupati/Wali Kota  diberhentikan sementara dan tidak ada Wakil Bupati/Wali Kota
  6. Menyampaikan usul pemberhentian anggota DPRD Provinsi kepada Menteri dan memberhentikan anggota DPRD Kabupaten/Kota atas usul pimpinan DPRD Kabupaten/Kota
  7. Menyampaikan nama anggota DPRD provinsi yang diberhentikan dan nama calon pengganti antarwaktu kepada Menteri, serta meresmikan pemberhentian anggota DPRD Kabupaten/Kota dan pengangkatan pengganti antarwaktu anggota DPRD Kab/Kota
  8. Melakukan pembinaan dan pengendalian penataan Perangkat Daerah Kab/Kota
  9. Menunjuk penjabat SEKDA Prov atas persetujuan Menteri dan menyetujui penjabat SEKDA Kab/Kota yang ditunjuk Bupati/Walkot
  10. Mengajukan Perda Kabupaten/Kota tentang pembentukan kecamatan kepada Menteri untuk mendapat persetujuan
1 Answers
Hardiana answered 5 bulan ago

Pertalian Pemerintah Pusat dengan Wilayah bisa dirunut dari alinea ke-3 serta ke empat Pembukaan Undang-Undang Fundamen Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Alinea ke-3 berisi pengakuan kemerdekaan bangsa Indonesia. Sedang alinea ke empat berisi pengakuan jika seusai mengatakan kemerdekaan, yang kali pertama dibuat ialah Pemerintah Negara Indonesia yakni Pemerintah Nasional yang bertanggung-jawab mengendalikan serta mengelola bangsa Indonesia. Selanjutnya dikatakan jika pekerjaan Pemerintah Negara Indonesia ialah membuat perlindungan seluruhnya bangsa serta tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum serta mencerdaskan kehidupan bangsa dan turut pelihara keteraturan dunia menurut kemerdekaan, perdamaian langgeng, serta keadilan sosial.
Setelah itu Clausal 1 Undang-Undang Fundamen Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengatakan jika Negara Indonesia ialah negara kesatuan yang berwujud republik. Akibat rasional jadi Negara kesatuan ialah dibentuknya pemerintah Negara Indonesia jadi pemerintah nasional untuk pertama-tamanya dan selanjutnya pemerintah nasional tersebutlah yang lalu membuat Wilayah sesuai sama peraturan aturan perundang-undangan. Lalu Clausal 18 ayat (2) serta ayat (5) Undang-Undang Fundamen Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengatakan jika Pemerintahan Wilayah berkekuatan untuk mengendalikan serta mengelola sendiri Masalah Pemerintahan menurut Azas Otonomi serta Pekerjaan Pembantuan serta diberi otonomi yang seluas-luasnya.
Pemberian otonomi yang seluas-luasnya terhadap Wilayah ditempatkan untuk memercepat terwujudnya kesejahteraan warga lewat penambahan layanan, pemberdayaan, serta ikut serta warga. Selain itu lewat otonomi luas, dalam lingkungan strategis globalisasi, Wilayah diinginkan sanggup menambah daya saing dengan mencermati prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, kelebihan serta kekhususan dan kemampuan serta keanekaragaman Wilayah dalam skema Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Pemberian otonomi yang seluas-seluasnya terhadap Wilayah dijalankan menurut prinsip negara kesatuan. Dalam negara kesatuan kedaulatan cuma terdapat di pemerintahan negara atau pemerintahan nasional serta tidak ada kedaulatan pada Wilayah. Oleh karenanya, seluas apapun otonomi yang diserahkan kepada Wilayah, tanggung jawab akhir penyelenggaraan Pemerintahan Wilayah tetap ada ditangan nonton bola Pemerintah Pusat. Oleh karena itu Pemerintahan Wilayah pada negara kesatuan adalah satu kesatuan dengan Pemerintahan Nasional. Searah dengan itu, keputusan yang dibikin serta dijalankan oleh Wilayah adalah sisi integral dari keputusan nasional. Pembedanya ialah terdapat pada bagaimana manfaatkan kearifan, kemampuan, pengembangan, daya saing, serta kreatifitas Wilayah untuk menggapai arah nasional itu pada tingkat lokal yang pada gilirannya bakal menyuport perolehan arah nasional keseluruhannya.
Wilayah jadi satu kesatuan warga hukum yang punya otonomi berkekuatan mengendalikan serta mengelola Daerahnya sesuai sama masukan serta keperluan masyarakatnya selama tidak berlawanan dengan tatanan hukum nasional serta keperluan umum. Dalam rencana memberi area yang lebih luas terhadap Wilayah untuk mengendalikan serta mengelola kehidupan masyarakatnya karenanya Pemerintah Pusat dalam membuat keputusan harus mencermati kearifan lokal serta sebaliknya Wilayah disaat membuat keputusan Wilayah baik berbentuk Perda atau keputusan yang lain sebaiknya pun mencermati keperluan nasional. Dengan begitu bakal terwujud keserasian di antara keperluan nasional yang sinergis serta konsisten mencermati situasi, kekhasan, serta kearifan lokal dalam penyelenggaraan pemerintahan keseluruhannya.
Pada pokoknya Otonomi Wilayah diserahkan kepada rakyat jadi satu kesatuan warga hukum yang dikasih kekuasaan untuk mengendalikan serta mengelola sendiri Masalah Pemerintahan yang diberi oleh Pemerintah Pusat terhadap Wilayah serta dalam pengerjaannya dilaksanakan oleh kepala wilayah serta DPRD dengan dibantu oleh Feature Wilayah. Masalah Pemerintahan yang diberikan ke Wilayah datang dari kekuasaan pemerintahan yang ada ditangan Presiden. Akibat dari negara kesatuan ialah tanggung jawab akhir pemerintahan ada ditangan Presiden. Biar implementasi Masalah Pemerintahan yang diberikan ke Wilayah berjalan sama dengan keputusan nasional karenanya Presiden berkewajiban untuk lakukan pembinaan serta pengawasan pada penyelenggaraan Pemerintahan Wilayah.
Presiden jadi pemegang kekuasaan pemerintahan dibantu oleh menteri negara serta tiap-tiap menteri bertanggung atas Masalah Pemerintahan tersendiri dalam pemerintahan. Sejumlah Masalah Pemerintahan sebagai tanggung jawab menteri itu yang sebenarnya diotonomikan ke Wilayah. Akibat menteri jadi pembantu Presiden ialah keharusan menteri atas nama Presiden untuk lakukan pembinaan serta pengawasan biar penyelenggaraan Pemerintahan Wilayah berjalan sama dengan peraturan aturan perundang-undangan. Biar terwujud kolaborasi di antara Pemerintah Pusat serta Wilayah, kementerian/instansi pemerintah nonkementerian berkewajiban bikin etika, standard, langkah, serta persyaratan (NSPK) untuk jadikan pijakan untuk Wilayah dalam mengadakan Masalah Pemerintahan yang diberikan ke Wilayah serta jadi pijakan untuk kementerian/instansi pemerintah nonkementerian untuk lakukan pembinaan serta pengawasan. Presiden melimpahkan kekuasaan terhadap Menteri jadi koordinator pembinaan serta pengawasan yang dilaksanakan oleh kementrian/instansi pemerintah nonkementrian pada penyelenggaraan Pemerintahan Wilayah. Kementrian/instansi pemerintah nonkementerian lakukan pembinaan serta pengawasan yang miliki sifat tekhnis, sedang Kementerian mengerjakan pembinaan serta pengawasan yang miliki sifat umum. Prosedur itu diinginkan sanggup membuat harmonisasi antar kementerian/instansi pemerintah nonkementerian dalam lakukan pembinaan serta pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Wilayah keseluruhannya.
Penyelenggaraan Pemerintahan Wilayah
Berlainan dengan penyelenggaraan pemerintahan di pusat yang terdiri atas instansi eksekutif, legislatif, serta yudikatif, penyelenggaraan Pemerintahan Wilayah dijalankan oleh DPRD serta kepala wilayah. DPRD serta kepala wilayah berkedudukansebagai bagian pengelola pemerintahan wilayah yang dikasih amanat rakyat untuk mengerjakan Masalah Pemerintahan yang diberikan terhadap Wilayah. Dengan begitu karenanya DPRD serta kepala wilayah berkedudukan jadi partner sejajar yang punya guna yang berlainan. DPRD punya guna pembentukan Perda, budget serta pengawasan, sedang kepala wilayah mengerjakan guna implementasi atas Perda serta keputusan Wilayah. Dalam mengendalikan serta mengelola Masalah Pemerintahan sebagai kekuasaan Wilayah itu, DPRD serta kepala wilayah dibantu oleh Feature Wilayah.
Jadi akibat tempat DPRD jadi bagian pengelola Pemerintahan Wilayah karenanya formasi, tempat, peranan, hak, keharusan, pekerjaan, kuasa, serta guna DPRD tidak ditata dalam sejumlah undang-undang tapi cukup ditata dalam Undang-Undang ini keseluruhannya buat meringankan pengaturannya dengan terpadu.
Masalah Pemerintahan
Sama seperti dimandatkan oleh Undang-Undang Fundamen Negara Republik Indonesia Tahun 1945, ada Masalah Pemerintahan yang semuanya jadi kekuasaan Pemerintah Pusat yang diketahui dengan makna masalah pemerintahan absolut serta ada masalah pemerintahan konkuren. Masalah pemerintahan konkuren terdiri atas Masalah Pemerintahan Perlu serta Masalah Pemerintahan Pilihan yang dibagi di antara Pemerintah Pusat, Wilayah propinsi, serta Wilayah kabupaten/kota. Masalah Pemerintahan Perlu dibagi dalam Masalah Pemerintahan Perlu yang berkaitan Layanan Fundamen serta Masalah Pemerintahan Perlu yang tidak berkaitan Layanan Fundamen. Untuk Masalah Pemerintahan Perlu yang berkaitan Layanan Fundamen dipastikan Standard Layanan Sekurang-kurangnya (SPM) untuk jamin hak-hak konstitusional warga.
Pembagian masalah pemerintahan konkuren di antara Wilayah propinsi dengan Wilayah kabupaten/kota biarpun Masalah Pemerintahan sama, bedanya bakal terlihat dari rasio atau area area Masalah Pemerintahan itu. Biarpun Wilayah propinsi serta Wilayah kabupaten/kota punya Masalah Pemerintahan semasing yang sifatnya tidak hierarki, tetapi tetap bakal ada pertalian di antara Pemerintah Pusat, Wilayah propinsi serta Wilayah kabupaten/kota dalam pengerjaannya dengan berpedoman pada NSPK yang dibikin oleh Pemerintah Pusat.
Di samping masalah pemerintahan absolut serta masalah pemerintahan konkuren, dalam Undang-Undang ini diketahui tersedianya masalah pemerintahan umum. Masalah pemerintahan umum jadi kekuasaan Presiden jadi kepala pemerintahan yang berkaitan perawatan ideologi Pancasila, Undang-Undang Fundamen Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Bhinneka Tunggal Ika, jamin pertalian yang seirama menurut suku, agama, ras serta antar group jadi pilar kehidupan berbangsa serta bernegara dan memfasilitasi kehidupan demokratis. Presiden dalam implementasi masalah pemerintahan umum di Wilayah melimpahkan terhadap gubernur jadi kepala pemerintahan propinsi serta terhadap bupati/wali kota jadi kepala pemerintahan kabupaten/kota.
Peranan Gubernur jadi Wakil Pemerintah Pusat di Wilayah
Mengingat situasi geografis yang begitu luas, karenanya untuk efektifitas serta efisiensi pembinaan serta pengawasan atas penyelenggaraan Masalah Pemerintahan sebagai kekuasaan Wilayah kabupaten/kota, Presiden jadi penanggung jawab akhir pemerintahan keseluruhannya melimpahkan kewenangannya terhadap gubernur untuk lakukan tindakan atas nama Pemerintah Pusat untuk lakukan pembinaan serta pengawasan terhadap Wilayah kabupaten/kota biar mengerjakan otonominya dalam koridor NSPK yang diputuskan oleh Pemerintah Pusat. Untuk efektifitas implementasi pekerjaannya bertindak sebagai wakil Pemerintah Pusat, gubernur dibantu oleh feature gubernur jadi Wakil Pemerintah Pusat. Sebab andilnya jadi Wakil Pemerintah Pusat karenanya pertalian gubernur dengan Pemerintah Wilayah kabupaten/kota miliki sifat hierarkis.
Pengaturan Wilayah
Satu diantaranya segi dalam Pengaturan Wilayah ialah pembentukan Wilayah baru. Pembentukan Wilayah pada prinsipnya bertujuan untuk menambah layanan publik buat memercepat terwujudnya kesejahteraan warga selain jadi tempat pendidikan politik pada tingkat lokal. Oleh karena itu karenanya Pembentukan Wilayah harus pertimbangkan beragam hal seperti kapabilitas ekonomi, kemampuan Wilayah, luas daerah, kependudukan, serta pemikiran dari segi sosial politik, sosial budaya, pertahanan serta keamanan, dan pemikiran serta ketentuan lain yang sangat mungkin Wilayah itu bisa mengadakan serta wujudkan arah dibentuknya Wilayah.
Pembentukan Wilayah didahului dengan waktu persiapan saat 3 (tiga) tahun dengan arah untuk penyiapan Wilayah itu jadi Wilayah. Jikalau seusai tiga tahun hasil pelajari perlihatkan Wilayah Persiapan itu tidak penuhi ketentuan untuk jadi Wilayah, statusnya dikembalikan ke Wilayah induknya. Jikalau Wilayah Persiapan seusai lewat waktu pembinaan saat tiga tahun penuhi ketentuan untuk jadi Wilayah, karenanya Wilayah Persiapan itu dibuat lewat undang-undang jadi Wilayah.
Feature Wilayah
Tiap-tiap Wilayah sesuai sama sifat Daerahnya bakal punya prioritas yang berlainan di antara satu Wilayah dengan Wilayah yang lain dalam usaha menyejahterakan warga. Ini adalah pendekatan yang miliki sifat asimetris berarti biarpun Wilayah saling diberi otonomi yang seluas-luasnya, tapi prioritas Masalah Pemerintahan yang dijalankan bakal berlainan satu Wilayah dengan Wilayah yang lain. Akibat rasional dari pendekatan asimetris itu karenanya Wilayah bakal punya prioritas Masalah Pemerintahan serta kelembagaan yang berlainan satu dengan yang lain sama dengan sifat Wilayah serta keperluan masyarakatnya.