28 Daerah terima bantuan Pemerintah, Dirjen Bina Adwil ingatkan response time pelayanan

Jakarta, 1 / 02 / 2023

Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri telah melaksanakan Penyerahan Bantuan Pemerintah Trantibumlinmas Sub Urusan Bencana Dan Sub Urusan Kebakaran Kepada Pemerintah Daerah bertempat di Hotel Milenium Sirih, Jakarta pada 1 Februari 2023.

Kementerian Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Bina Adwil memberikan bantuan secara simbolis kepada 28 pemerintahan daerah, yang terdiri dari dua kategori, yaitu: Sub Urusan Bencana dan Sub Urusan Kebakaran dengan masing-masing 14 kebupaten/kota.

Dalam sambutannya, Direktur Jenderal Bina Adminitrasi Wilayah Kementrian Dalam Negeri, Dr. Safrizal. ZA, M.Si menyampaikan bahwa bantuan pemerintah sebagai bentuk apresiasi dan perhatian bagi pemerintah daerah yang sudah berupaya dalam pemberian layanan kepada masyarakat dalam urusan sub bencana dan urusan sub kebakaran. Selain itu, bantuan ini juga diharapkan dapat memotivasi daerah lain untuk tetap bersinergi dalam pelayanan bagi masyarakat di bidang trantibumlinmas sebagaimana yang telah ditetapan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

“Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menetapkan bahwa bencana dan kebakaran merupakan salah satu sub urusan dari urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar di bidang trantibumlinmas yang penyelenggaraannya merujuk kepada Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang ditetapkan oleh Pemerintah melalui Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal,” kata Safrizal.

Safrizal menegaskan bahwa penyerahan bantuan pemerintah untuk sub urusan bencana dan kebakaran guna memaksimal pelayanan kepada masyarakat di bidang bencana dan kebakaran. 

Dalam penyampaiannya, Safrizal juga menegaskan urgensitas khusus untuk pemadam kebakaran tidak boleh hanya terfokus pada pemadaman kebakaran, melainkan juga pada tindakan peneyelamatan. Rasa aman yang dirasakan oleh masyarakat adalah sebagai hasil objektif hasil pelayanan dari bidang kebakaran. 

Dalam hal pelayanan sub-urusan bencana, Safrizal juga menyampaikan perlunya dilaksanakan secara sistematis. “Identifikasi cepat dengan peringatan dini bencana adalah upaya pengurangan resiko sebagai wujud pelaksanaan SPM dari Permendagri 101 tahun 2018 dalam koridor waktu response time maksimal 15 menit tiba di lokasi bencana/kebakaran” tutur Safrizal. 

Safrizal juga berharap agar bantuan yang telah diterima tersebut dapat dimanfaatkan untuk memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat.