Dirjen Bina Adwil Minta Pemda Antisipasi Bencana La Nina
Jakarta,
Anomali iklim La Nina sedang berkembang di Samudera Pasifik. Anomali ini membuat terjadinya peningkatan akumulasi jumlah curah hujan bulanan di Indonesia hingga 70% di atas normal pada November 2021 sampai Februari 2022.
Kementerian Dalam Negeri, melalui Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan (Bina Adwil) meminta pemerintah daerah mengambil langkah antisipasi dalam menghadapi fenomena alam tersebut.
Hal ini disampaikan virtual oleh Dirjen Bina Adwil, Safrizal ZA dalam Rakornas Antisipasi La Nina, yang diselenggarakan oleh Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG), di Jakarta pada Jumat (29/10/2021).
"Saya merekomendasikan Pemda mengambil sejumlah kebijakan strategis. Pertama, melaksanakan pemenuhan penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub-Urusan Bencana sebagaimana Permendagri Nomor 101 Tahun 2018. Pemenuhan penerapan SPM ini mencakup penguatan sistem perencanaan dan peringatan dini," kata Safrizal.
Kedua, kata dia, kepala daerah wajib memprioritaskan anggaran untuk kebutuhan belanja darurat, seperti pembangunan sistem evakuasi dan lain-lain. Namun, jika anggaran darurat tersebut tidak mencukupi,
kepala daerah dapat menggunakan dana tak terduga. Dana itu bisa digunakan dalam kondisi mendesak.
"Pemerintah daerah juga harus mampu mencari ide inovatif untuk pembiayaan dan peluang sumber daya, Seperti partisipasi sektor swasta, kolaborasi dengan lembaga penelitian," jelasnya.
Safrizal menegaskan juga, bahwa dalam pemenuhan SPM, Pemda memegang peran utama. Mulai dari perencanaan kesiapsiagaan, sampai dengan reaksi terhadap bencana. Karena itu, tegas Safrizal, pengembangan kapasitas aparat wajib dilakukan.
"Hal ketiga, pengembangan aparatur yang kuat juga harus diperhatikan. Lalu, keempat penguatan sarana dan prasarana harus disiapkan per jenis ancaman yang mungkin terjadi sebagai dampak dari La Lina," ucap dia.
Langkah lain yang diminta Safrizal adalah kerja sama dan penguatan peran serta masyarakat dalam penanggulangan bencana. Menurut dia, keterlibatan masyarakat secara terencana, terpadu, terkoordinasi dan menyeluruh adalah langkah tepat untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman risiko dan dampak bencana.
"Tidak ada kinerja penanganan bencana karena kinerja kita sendiri, tapi juga karena peran masyarakat. Untuk itu kita harus mempromosikan dukungan dan kesadaran masyarakat," ucap Safrizal.
Ia juga mendorong adanya kerjasama antara daerah yang saling beririsan. Kata Safrizal, penguatan kerjasama antar daerah adalah sebagai bentuk penanganan bencana sebagai urusan bersama. Sehingga, antara daerah tersebut dapat saling memanfaatkan sumber daya yang ada dalam penanganan bencana.
"Terakhir, pentingnya kordinasi yang tak pernah putus ke pusat," pungkasnya.
Untuk diketahui, BMKG memprediksi, akan terjadi peningkatan curah hujan dampak dari fenomena La Nina pada akhir tahun 2021 dan awal tahun 2022.
Kepala BMKG Dwikorita Karnawati mengatakan, dampak fenomena La Nina dengan peningkatan curah hujan hingga 70 persen atau intensitas lemah hingga moderate di tahun 2020 lalu akan terulang di bulan November 2021 hingga Januari 2022.
“Ini diperkirakan atau diprediksi akan menunjukkan peningkatan curah hujan secara konsisten, terutama sepanjang November 2020 hingga Januari 2021,” kata Dwikorita dalam Rakornas yang bertemakan Antisipasi dan Kesiapsiagaan dalam Menghadapi La Nina dan Bencana Hidrometeorologi”.