Dorong Ketertiban Penyelenggaraan Pemilu 2024, Ditjen Bina Adwil Tegas Keterlibatan Satpol PP dan Satlinmas

Dorong Ketertiban Penyelenggaraan Pemilu 2024, Ditjen Bina Adwil Tegas Keterlibatan Satpol PP dan Satlinmas

16 Jun 2023 Berita Ditjen Bina Adwil 1,308
SHARE

Palembang - 15/06/23

Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan melaksanakan Bimtek Peningkatan Kapasitas SDM Polisi Pamong Praja Daerah, yang diselenggarakan pada 14-16 Juni di Sintesa Peninsula Hotel, Palembang Provinsi Sumatera Selatan. Rapat dibuka oleh Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan, Indra Gunawan, SE, MPA. 

Dalam sambutannya, Indra menyampaikan pentingnya kesiapan SDM Satpol PP termasuk anggota Satlinmas untuk mendukung terwujudnya keamanan dalam penyelenggaraan Pilpres dan Pilkada serentak tahun 2024. 

“Perlu adanya dukungan Satpol PP dalam pengawasan pada pelaksanaan Pemilu 2024, seperti dengan kemungkinan terjadinya pelanggaran oleh penyelenggara, peserta Pemilu maupun pemilih pada masa kampanye,” ungkap Indra. 

Peran Satpol PP dalam pelaksanaan Pemilu sangat signifikan sebagai nilai strategis untuk menciptakan kondisi daerah yang tentram, tertib, dan teratur dalam mendukung penyelenggaraan roda pemerintah. 

“Peningkatan kapasitas SDM Pol PP akan sangat diperlukan, agar dapat mewujudkan program-program secara optimal sesuai visi dan misi pemerintahan daerah,” imbuh Indra. 

Disamping itu, Indra menghimbau agar anggota Pol PP dapat memiliki kemampuan untuk menganalisis kebijakan (policy brief), termasuk potensi resiko terhadap implementasi kebijakannya.

Hadir peserta rapat terdiri dari pejabat Pol PP yang membidangi Trantibumlinmas Provinsi, Kabupaten/Kota seluruh Indonesia yang dipilih secara selektif sebanyak 42 orang. Serta, narasumber adalah pemangku dari Bappenas, Lembaga Administrasi Negara, Kepala Satpol PP Prov. Sumatera Selatan, dan Kepala Biro Pemerintahan Prov. Sumatera Selatan. 

“Diharapkan forum ini dapat membangun dan memperkuat sinergitas antar Kementerian Dalam Negeri sebagai Pembina Umum dan Pemerintah Daerah sebagai Pembina Teknis Operasional Satpol PP dalam upaya mewujudkan Pol PP yang profesional,” tutup Indra. 

DIREKTORAT JENDERAL BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN