Dukung Penerapan Gerakan KENCANA, Libatkan Seluruh Stakeholder Daerah



Logo Kemendagri

Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia

Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan

Informasi:
Selamat Datang di Website Direktorat Jendral Kewilayahan || Terdapat Informasi Mengenai Keputusan Menteri Dalam Negeri 300.2.2-2430 Tahun 2025 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 300.2.2-2430 2025 tentang Pemberian dan Pemutakhiran Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, dan Pulau. Bisa Klik di sini: Lihat Informasi Keputusan Menteri Dalam Negeri 300.2.2-2430 Tahun 2025 || Berikut Berita Terbaru Kemendagri: Dirjen Bina Adwil, Safrizal ZA Tegaskan Komitmen Pemda dalam Aksi Iklim di Forum Internasional CRIF 2025 | Perbarui Kode Wilayah, Dirjen Bina Adwil Tegaskan Pentingnya Administrasi Pemerintahan yang Tertib

Dukung Penerapan Gerakan KENCANA, Libatkan Seluruh Stakeholder Daerah

Bogor – 27/7/23

Menindaklanjuti program Gerakan Kecamatan Tangguh Bencana (KENCANA) yang telah diluncurkan oleh Menteri Dalam Negeri, Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina Administrasi Kewilayahan (Adwil) menggelar Rapat Asistensi Pilot Project Penerapan Gerakan KENCANA bertempat di Hotel Salak Bogor pada 26-28 Juli. 

Kasubdit Standarisasi Tata Operasional dan Sumber Daya Manajemen Penanggulangan Bencana, Pramudya Ananta Boga, memberikan sambutan sekaligus membuka rapat. “Kabupaten Bogor, Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Cianjur, Kabupaten Bogor memiliki posisi yang sangat vital dalam tantangan menanggulangi bencana di wilayah kecamatan, desa, serta kelurahan,” ungkap Pramudya. 

Ditjen Bina Adwil mengajak para camat untuk terlibat aktif dan berkontribusi dalam upaya penanggulangan bencana di tingkat kecamatan melalui gerakan KENCANA. Keterlibatan BPBD, Bappeda, dan Pemerintahan Sekretariat Daerah. 

“Tiga jenis pelayanan dasar bencana sesuai Permendagri Nomor 101 Tahun 2018, pertama pelayanan informasi rawan bencana. Kedua, pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana. Terakhir, pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana,” tambah Pramudya. 

Saat ini, camat maupun perangkat kecamatan yang sudah terlibat dalam penanggulangan bencana masih belum menerima arahan yang jelas dan konkret dari Pemerintah Pusat. 

“Melalui Gerakan KENCANA, nantinya akan mampu berkontribusi dalam perbaikan penyelenggaraan penanggulangan bencana di daerah guna meningkatkan mutu layanan dasar bencana,” lengkap Pramudya. 

Hadir dalam rapat, Analis Kebijakan Madya bidang Fasilitasi Kecamatan Kemendagri, Tenaga Ahli Kebencanaan Kemendagri, Praktisi Pengurangan Risiko Bencana, dan Praktisi Kebencanaan BNPB. 

“Segera lakukan pemetaan wilayah rawan bencana di tingkat kecamatan, optimalkan peran Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan, dan bentuk tim koordinasi penerapan KENCANA Kab/kota,” tutup Pramudya. 

Call Center 168

Selamat Datang di Kemendagri Adwil Call Center
Silakan isi formulir di bawah ini untuk memulai obrolan