Joint Ministries Gelar 12th Meeting Joint Working Group dalam Penyelesaian OBP Wilayah Perbatasan RI-Malaysia



Logo Kemendagri

Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia

Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan

Informasi:
Selamat Datang di Website Direktorat Jendral Kewilayahan || Terdapat Informasi Mengenai Keputusan Menteri Dalam Negeri 300.2.2-2430 Tahun 2025 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 300.2.2-2430 2025 tentang Pemberian dan Pemutakhiran Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, dan Pulau. Bisa Klik di sini: Lihat Informasi Keputusan Menteri Dalam Negeri 300.2.2-2430 Tahun 2025 || Berikut Berita Terbaru Kemendagri: Dirjen Bina Adwil, Safrizal ZA Tegaskan Komitmen Pemda dalam Aksi Iklim di Forum Internasional CRIF 2025 | Perbarui Kode Wilayah, Dirjen Bina Adwil Tegaskan Pentingnya Administrasi Pemerintahan yang Tertib

Joint Ministries Gelar 12th Meeting Joint Working Group dalam Penyelesaian OBP Wilayah Perbatasan RI-Malaysia

Bandung, 24/7/23

Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina Administrasi Kewilayahan (Adwil) melalui Direktur Kawasan, Perkotaan, dan Batas Negara, Dr. Drs. Amran, MT, yang bertindak sebagai Sekretariat JIM Indonesia, menggelar agenda sidang 12th Meeting Joint Working Group on Outstanding Boundary Problems (JWG-OBP) on the Joint Demarcation and Survey of the International Boundary  antara Indonesia (Kalimantan Utara) dan Malaysia (Sabah).

Laksamana Pertama TNI Dr. Sugeng Suryanto, S.AP, M.AP sebagai Direktur Wilayah Pertahanan Ditjen Strategi Pertahanan Kementerian Pertahanan RI sekaligus selaku Ketua Tim Teknik Survei dan Penegasan Batas Indonesia yang baru membuka persidangan. 

“Komitmen kami dari tim teknis kedua negara (RI-Malaysia) untuk menyelesaikan pekerjaan lapangan terkait segmen sungai Sinapad-Sesai di tahun 2023,” Sugeng dalam sambutannya di Hotel Savoy Hanoman, Bandung (22/7/23).

Hadir dalam agenda persidangan yakni dari Tim Teknis Penegasan Batas Darat RI-Malaysia, diantaranya Kementerian Luar Negeri (Kemlu), Kementerian Pertahanan (Kemhan), Mabes TNI, Direktorat Topografi Angkatan Darat (Dittopad), Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) dan Badan Informasi Geospasial (BIG). 

“Melalui persidangan JWG OBP ini bisa meraih kesepakatan dan pemahaman yang sama dalam penyelesaian permasalahan OBP (Outstanding Boundary Problems) di sektor timur perbatasan darat antara RI-Malaysia,” imbuh Sugeng.

Hasil Persidangan ini juga akan dilaporkan pada Persidangan Ke-49 Joint Indonesia Malaysia Boundary Technical Committee on the Demarcation and Survey of the International Boundary between Indonesia -Malaysia (IMT) yang selanjutnya akan dilaporkan kepada Persidangan Ke 44 Joint Indonesia-Malaysia Boundary Committee on the Demarcation and Survey of the International Boundary between Malaysia and Indonesia (JIM) yang diketuai oleh Sekjen Kemendagri selaku Ketua Panitia Nasional.

Hal ini juga untuk menindaklanjuti hasil kunjungan Presiden RI ke Malaysia tanggal 7-8 Juni 2023 yang mana Kedua Pemimpin berkomitmen untuk menyelesaikan permasalahan OBP di Pulau Sebatik, OBP Sinapad-Sesai dan West Pillar Baru di Pulau Sebatik hingga Pilar AA2, serta isu-isu yang berkaitan dengan kawasan intertidal di
timur Pulau Sebatik pada bulan Juni 2024.

Forum-forum persidangan ini sifatnya krusial karena terkait dengan penegasan batas RI-Malaysia yang berdampak pda sektor ekonomi, keamanan, kawasan dan lain-lain. 

“Pertemuan ini diharapkan dapat menghasilkan keputusan-keputusan yang dapat memberikan manfaat besar bagi kedua negara (RI-Malaysia) terhadap penyelesaian OBP di berbagai sektor,” tutup Sugeng. 

Call Center 168

Selamat Datang di Kemendagri Adwil Call Center
Silakan isi formulir di bawah ini untuk memulai obrolan