Kemendagri Dorong KEK Pengembangan Pariwisata untuk Manfaatkan Tantangan Menjadi Peluang

Kemendagri Dorong KEK Pengembangan Pariwisata untuk Manfaatkan Tantangan Menjadi Peluang

SHARE

Jakarta – Direktorat Kawasan Perkotaan dan Batas Negara Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menggelar Rapat Asistensi Pemerintah Daerah dalam Pengembangan dan Pengelolaan Kawasan Khusus Lingkup I terkait pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) bidang pariwisata di Morotai, Likupang dan Singhasari pada Selasa, 21 Juni 2022 di Fave Hotel, Pasar Baru Jakarta.

Rapat dipimpin oleh Direktur Kawasan Perkotaan, dan Batas Negara yaitu Bapak Dr. Drs. Thomas Umbu Pati Tena Bolodadi, M. Si., dan dihadiri perwakilan dari Dewan Nasional KEK, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Pemerintah Provinsi Jawa Timur, Sulawesi Utara dan Maluku Utara, Pemerintah Kabupaten Malang, Minahasa Utara dan Kepulauan Morotai, serta perwakilan dari Badan Usaha Pembangun dan Pengelola (BUPP) KEK.

Berdasarkan tujuannya, pengembangan KEK adalah untuk menciptakan kegiatan ekonomi baru yang melibatkan banyak stakeholder. Untuk bidang pariwisata terdapat 8 KEK, yaitu:

  1. KEK Tanjung Lesung yang ditetapkan tahun 2012;
  2. KEK Morotai yang ditetapkan tahun 2014 seluas 1100 Ha, meski tidak ada akses laut namun sudah menjadi zona pariwisata;
  3. KEK Mandalika yang ditetapkan tahun 2014, sudah optimal dengan BUMN sebagai BUPP;
  4. KEK Tanjung Kelayang di Bangka Belitung, tepatnya di Kecamatan Belitung, yang (belum optimal meski sudah ditetapkan sejak tahun 2016;
  5. KEK Singhasari yang ditetapkan tahun 2019 dan diberikan waktu 3 tahun untuk melakukan pembangunan untuk siap beroperasi karena lahannya sudah siap, infrastruktur dan SDM-nya sudah ada, namun masih butuh administrator atau mekanisme pelayanan perizinan dan standar pelayanan;
  6. KEK Likupang yang ditetapkan tahun 2019, butuh perhatian khusus karena menjadi Destinasi Pariwisata Super Prioritas, dukungan pusat sudah banyak terutama PUPR terkait jalan, sumber daya air dan homestay;
  7. KEK Nongsa di Batam yang ditetapkan tahun 2021 dan sudah ada investor animasi yangg beroperasi; serta
  8. KEK Lido di Jawa Barat.

Dalam sambutannya, Direktur Kawasan Perkotaan, dan Batas Negara yaitu Bapak Dr. Drs. Thomas Umbu Pati Tena Bolodadi, M. Si. menyampaikan bahwa, "KEK Singhasari, KEK Morotai dan KEK Likupang perlu berlari seperti KEK Mandalika yang berhasil menggelar Motor GP. KEK pengembangan pariwisata perlu menangkap peluang yang ada, Kemendagri akan mendorong dengan memanfaatkan tantangan menjadi peluang. Tantangan menarik tersebut seperti kualitas pelayanan, keamanan lokasi, infrastruktur dengan terminologi bukan hanyan fisik namun juga human resources infrastructure."

Diskusi dalam kegiatan ini diisi oleh beberapa narasumber. Narasumber pertama yang dihadirkan yaitu Ibu Dra. Oneng Setya Harini, M.M. selaku Sekretaris Deputi Bidang Pengembangan Destinasi dan Infrastruktur Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.

Dalam paparannya Ibu Oneng menyampaikan tujuan pengembangan bidang pariwisata di Indonesai untuk pariwisata yang berkelanjutan. Evaluasi Dewan Nasional KEK menempatkan 6 KEK termasuk (KEK Likupang, KEK Singhasari, dan KEK Morotai) masuk dalam kategori KEK yang membutuhkan perhatian khusus, dengan isu strategisnya yaitu BUPP tidak fokus membangun, kapasitas BUPP terbatas, BUPP kurang mampu menarik investor, tidak ada invetasi baru dan kegiatan promosi BUPP kurang masing.

Narasumber kedua adalah Kepala Bappeda Kabupaten Malang, yang menyampaikan bahwa saat ini 120,3 Ha luas KEK di Singhasari telah dikuasai oleh BUPP (telah clear and clear). Pengembangan KEK Singhasari yaitu untuk bidang pariwisata dan pengembangan teknologi. Rencana aksi yang harus dipenuhi sudah mencapai 95% untuk kegiatan pengembangan KEK Singhasari, namun yang belum terwujud adalah peningkatan status Bandara Abdurrahman Saleh, Malang. Untuk menciptakan sinergitas KEK dengan kawasan sekitar, perlu penyelerasan penggunaan lahan disekitar KEK melalui pengendalian penataan ruang Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) kawasan sekitar KEK.

Kemudian narasumber ketiga dari Dewan Nasional KEK, yang menyampaikan bahwa KEK Morotai pada PP ditetapkan dengan 4 bidang usaha yaitu industri, pariwisata, logistik dan pengolahan ekspor impor. KEK Morotai belum mengidentifikasi objek-objek pajak dan insentif yang akan diatur dalam Peraturan Daerah tentang Pajak dan Retribusi. 2 KEK di Provinsi Sulawesi Utara yaitu KEK Bitung bidang Industri dan KEK Likupang bidang Pariwisata. Sudah dibuat dewan kawasan di Provinsi Sulawesi Utara dengan kesekertariatan Bappeda Provinsi.

Dari hasil diskusi dalam rapat, tercatat beberapa hal yang perlu disepakati. Yang pertama, Dewan Nasional KEK perlu melakukan percepatan dan identifikasi insentif di level pusat yang akan diatur dalam KEK.

Kemudian secara spesifik, Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Kementerian/Lembaga terkait perlu melakukan koordinasi lebih intens terkait peningkatan status Bandara Abdurrahman Saleh dengan dukungan penyediaan infrastruktur oleh Pemerintah Malang Raya. Pemerintah Provinsi Maluku Utara dan Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai juga perlu mengambil langkah dalam perumusan kebijakan terkait insentif kemudahan berusaha dalam kawasan KEK sesuai kewenangannya dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara dan Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara bersama dengan Dewan Nasional KEK juga perlu melakukan penguatan BUPP melalui optimalisasi tugas dan peran BUPP dalam menarik investor.