Rapat Asistensi Kegiatan Dekonsentrasi Pelaksanaan Tugas dan Wewenang GWPP

Jakarta - Direktur Dekonsentrasi, Tugas Pembantuan dan Kerja Sama, DR. Prabawa Eka Soesanta, M.Si membuka Rapat Asistensi Kegiatan Dekonsentrasi Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat secara on line dari Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, kegiatan dihadiri oleh Bendahara Pengeluaran pada kegiatan Dekonsentrasi Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat Tahun Anggaran 2021 yang berada di Satker Setda, Bappeda, Inspektorat dan DPMPTSP di 34 Provinsi (10/06/2021).

Direktur Dekonsentrasi dalam arahannya menyampaikan bahwa Bendahara pengeluaran memegang peranan yang penting dalam optimalisasi capaian realisasi anggaran dan kinerja Kegiatan Dekonsentrasi Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat. Bendahara perlu mempedomani Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 118-138 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan Dekonsentrasi Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119 Tahun 2020

Dalam kesempatan rapat ini, juga hadir  Prakosa Grahayudiandono, Perencana Ahli Madya, Bappenas. Dalam paparannya, ditekankan bahwa Satker Dekonsentrasi perlu secara tertib melaporkan capaian kinerja dan realisasi anggaran secara rutin dalam aplikasi e-monev sebagai bagian dari pemantauan, evaluasi dan pengendalian pembangunan. Pelaksanaan kegiatan Dekonsentrasi Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat merupakan bagian dari kinerja Kementerian Dalam Negeri, sehingga tertib pelaporan melalui aplikasi e-monev Bappenas akan berpengaruh pada tertib kinerja dan pelaporan Kementerian Dalam Negeri.

Saor Silitonga, Kepala KPPN Jakarta IV menyampaikan bahwa realisasi anggaran Dekonsentrasi Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat masih rendah dibandingkan target realisasi Satker di Semester I Tahun Anggaran 2021. Perlu dibangun komitmen bersama seluruh Satker untuk segera mengotimalkan realisasi anggaran dan mereview DIPA untuk dapat diketahui hal-hal yang kiranya perlu di revisi.

Capaian kinerja dan anggaran kegiatan Dekonsentrasi Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat merupakan bagian dari capaian kinerja dan anggaran Kementerian Dalam Negeri. Maka Kementerian Dalam Negeri meminta kepada seluruh Satker untuk segera melaksanakan percepatan pelaksanaan kegiatan Dekonsentrasi, untuk meningkatkan capaian kinerja dan realisasi. Satker Kegiatan Dekonsentrasi diharapkan untuk selalu berkoordinasi secara intensif dengan Sekretariat Pembinaan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat yang di koordinasikan oleh Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan.

Pimpinan Ditjen Bina Adwil berkomitmen untuk pelaksanaan Dekon GWPP sehingga apabila Satker tidak berkoordinasi dalam waktu yang telah ditentukan maka Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan akan menyampaikan teguran secara tertulis. Hal ini menjadikan tanggungjawab bersama terhadap pelaksanaan kegiatan ini.