Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan Laksanakan Rapat Proyeksi Kerjasama Perbatasan Darat RI-RDTL

Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan Laksanakan Rapat Proyeksi Kerjasama Perbatasan Darat RI-RDTL

SHARE

Jakarta – 

Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan c.q Direktorat Kawasan, Perkotaan dan Batas Negara, Kemendagri melaksanakan Rapat Proyeksi Kerjasama Perbatasan Darat RI-RDTL pada hari Jumat, 28 Oktober 2022 di Hotel Grand Cemara Jakarta. 

Rapat dibuka oleh Kasubdit Batas Negara dan Pulau-Pulau Terluar mewakili Direktur Kawasan, Perkotaan dan Batas Negara, Bapak Dr. Drs. Thomas Umbu Pati, T.B., M.Si, yang belum lama ini dilantik menjadi Deputi Bidang Pengendalian Pembangunan Otorita Ibukota Nusantara. Perwakilan Kementerian/Lembaga  turut hadir dalam rapat tersebut antara lain Kemenlu, Kemenkopolhukam, Kemenhan, Kemendag, Kemenkeu, Mabes TNI, BNPP dan BIG serta KBRI di Dili. 

Beberapa hal yang menjadi perhatian dalam pelaksanaan kerjasama perbatasan RI-RDTL khususnya di darat adalah mengenai dinamika dari kerjasama perbatasan RI-RDTL. Hal ini tentu menjadi penting dikarenakan masih ada permasalahan yang belum diselesaikan dan perlu disepakati oleh kedua negara seperti Unresolved Segment RI-RDTL pada segmen Bidjael Sunan – Oben dan Noel Besi – Citrana. Selain itu, kondisi domestik kedua negara juga mempengaruhi pelaksanaan dari kerjasama perbatasan kedua negara tersebut. 

Kementerian Dalam Negeri selaku focal point dari forum Joint Border Committee (JBC) RI-RDTL mendorong agar dapat mereaktivasi forum tersebut yang telah vakum sejak tahun 2013. Forum tersebut dapat memperkuat dan mendorong kerjasama percepatan penyelesaian batas wilayah negara yang belum terselesaikan di Kawasan Perbatasan RI-RDTL. Adapun, sejak tahun 2013 sampai dengan bulan September 2022, kedua negara terus melakukan negosiasi terkait hal tersebut dan membahas isu-isu perbatasan melalui pertemuan bilateral baik formal dan informal. Salah satu langkah yang disepakati dalam rapat tersebut dan perlu dilakukan adalah inventarisasi pending matters sejak tahun 2013.