Ka BNPB dan Kasatgaswil Aceh perintahkan penambahan 111 unit rumah huntara di Tamiang Hulu



Logo Kemendagri

Kementerian Dalam Negeri

Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan

Informasi:
Selamat Datang di Website Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan, Kementerian Dalam Negeri dan Selamat HUT ke-80 Republik Indonesia. Teruslah berkibar, Merah Putih, sebagai simbol perjuangan dan kebanggaan seluruh rakyat. Dirgahayu Republik Indonesia! Semoga semangat kemerdekaan selalu menginspirasi kita untuk membangun negeri yang adil, makmur, dan berdaya saing. || Telah terbit Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2025: TENTANG RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN DALAM NEGERI TAHUN 2025-2029 . Klik di sini untuk melihat selengkapnya || Berita Terbaru Kemendagri: Ka BNPB dan Kasatgaswil Aceh perintahkan penambahan 111 unit rumah huntara di Tamiang Hulu | Cek kemajuan Rehab Rekon, Kepala BNPB dan Kasatgaswil inspeksi Aceh Timur dan Aceh Utara

Ka BNPB dan Kasatgaswil Aceh perintahkan penambahan 111 unit rumah huntara di Tamiang Hulu

Usai mendampingi Wakil Presiden RI, Gibran Rakabuming Raka meninjau sejumlah titik di Kabupaten Aceh Tamiang, Kepala Posko Wilayah (Kaposwil) Satgas Percepatan Rehabilitasi Rekonstruksi Aceh. Safrizal ZA, bersama Kepala BNPB, Letjen TNI Suharyanto, langsung menggelar rapat komando teknis bersama Bupati Aceh Tamiang, Wakil Bupati, Sekda, Camat Tamiang Hulu, jajaran BNPB serta Yonzipur 10/JP/2 Kostrad di Kanto Bupati (30/01).

Dalam gelaran rapat tersebut dibahas beberapa hal terkait upaya percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi di Kabupaten Aceh Tamiang, diantaranya terobosan dalam validasi data agar tidak menjadi faktor penghambat kemajuan pembangunan huntara.

"Data yang sudah diinventarisir proses validasnya langsung dikomparasikan dengan data riil lapangan, jangan saling tunggu menunggu, jelang ramadhan semua huntara sudah terbangun sehingga tidak ada di tenda-tenda pengungsian" ujar Suharyanto

Sementara itu Kaposwil Aceh Satgas PRR, Safrizal ZA, menyoroti langkah-langkah percepatan yang harus segera diambil. Upaya ini selain untuk menangani hunian masyarakat yang sudah  tidak mungkin lagi ditinggali, juga secara psikis sangat diperlukan karena indikasi masyarakat sudah berada di titik jenuh bila menunggu lebih lama lagi.

"Terobosan-terobosan harus segera dikerjan Satgas sampai level bawah, pembangunan huntara bisa dilakukan secara insitu atau dilahan sendiri serta  bisa yang sifatnya relokasi secara kolektif, libatkan kekuatan swasta dan pekerja lokal untuk sehingga mobilisasinya lebih mudah" imbuh Safrizal.

Dalam forum juga terungkap bahwa masih terdapat titik pengungsian di Desa Rongoh, Kecamatan Tamiang Hulu yang masih belum masuk dalam data memperoleh huntara. Sebagaimana dilaporkan Camat Tamiang Kuala, M. Ilham, bahwasnya terdapat 111 KK di Desa Rongoh yang masih belum masuk daftar huntara, dimana sebanyak 53 KK masih tinggal ditenda pengungsian di perkebunan kelapa sawit, sedangkan 58 KK lainnya menumpang di rumah sanak saudara.

"Bersama Kepala BNPB yang juga Wasatgasnas PRR kami instruksikan penambahan 111 huntara di Desa Rongoh, Kecamatan Simpang Kuala, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari upaya kita untuk tidak melewatkan seorang pun, _no one left behind_" sambung Safrizal.

Melalui kerja cepat dan kerja tepat diharapkan progres pembangunan huntara akan berjalan signifikan sehingga sebelum bulan suci ramadhan tiba, semua pengungsi sudah masuk huntara. Disisi lain pembersihan dan reaktivasi kantor-kantor pemerintahan terus dilakukan di Kabupaten Aceh Tamiang, 

"Para praja-praja dari IPDN terus bekerja keras untuk membatu pemda dalam pembersihan bersama para taruna latsitardanus, penanganan lumpur pasca banjir ini perlu dipikirkan misal dengan menaburkan bibit rumput sehingga meminimalisir debu bertebangan yang mengganggu pernapasan masyarakat" pungkas Safrizal.

Call Center 168

Selamat Datang di Kemendagri Adwil Call Center
Silakan isi formulir di bawah ini untuk memulai obrolan