Instrumen Manajemen SDM Satlinmas Sebagai Tolak Ukur Kinerja Penyelenggaraan Linmas Daerah

Jakarta – 

Kementerian Dalam Negeri melalui Direktorat Pol PP dan Linmas melaksanakan Bimbingan Teknis (Bimtek) Pengelolaan SDM Satlinmas tanggal 25 - 27 Juli 2022 di Hotel Millenium Jakarta Pusat. Acara dibuka oleh  Direktur Pol PP dan Linmas Dr. Bernhard E Rondonuwu, S.Sos, M.Si. 

Peserta Bimtek terdiri dari peserta pusat dan peserta daerah sebanyak 50 orang, sedangkan peserta virtual sebanyak 100 orang. Peserta daerah terdiri dari Kasatpol PP tingkat provinsi, kabupaten/kota serta Kabid Linmas yang dipilih secara selektif. 

Bernhard  memberikan arahan kepada peserta bimtek bahwa terdapat 2 hal besar terkait penyelenggaraan Linmas, yaitu terkait penganggaran dan potensi. Satinmas memiliki potensi yang besar namun banyak yang tidak menyadari sehingga tidak dimanfaatkan. Padahal Satlinmas adalah organisasi yang paling dekat di tengah masyarakat, mempunyai tugas untuk melakukan kegiatan trantibumlinmas tingkat desa kelurahan. 

“Kegiatan Linmas di daerah merupakan kunci dari pengoptimalan penganggaran. Dan potensi Satlinmas adalah pada kode rekening anggaran yang seharusnya dimanfaatkan dengan baik, karena trantibumlinmas sebagai unsur SPM sudah ada kode rekening tersendiri,” papar Bernhard dalam keterangan tertulis. 

Narasumber pada Bimtek ini di antaranya Koordinator Fasilitasi Pengembangan Partisipasi Masyarakat Kemendes PDTT, Drs Andre Ikhsan Lubis ,M.Si, yang memberikan paparan dengan tema "Kebijakan Penggunaan Dana Desa dalam Mendukung Pembinaan dan Pemberdayaan serta Peningkatan Kapasitas Masyarakat Desa dalam Mendukung Penyelenggaraan Tibumtranmas dan Linmas di Desa”. Dalam paparannya Andre menjelaskan Kebijakan Dana Desa berlandaskan pada UU 6/2014. Terdapat 3 prioritas saat ini, yaitu pemulihan ekonomi nasional, program prioritas nasional sesuai kewenangan, serta mitigasi bencana alam dan non-alam alokasi penggunaan dana desa. 

Narasumber selanjutnya adalah Analis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Madya, Ditjen Bina Keuda Kemendagri, Drs Rooy John Eramus Salamony, memberikan paparan tentang "Kebijakan Penganggaran terkait Pemberdayaan dan Peningkatan Kapasitas Satlinmas sesuai Kepmendagri 050-5889 Tahun 2021”. Rooy menjelaskan bahwa Permendagri 90/2019 tidak membatasi pengelolaan keuangan di daerah, serta dalam Kepmendagri 050-5889 Tahun 2021 telah diatur mengenai penyusunan renja. Rooy juga menambahkan apabila ada program yang tidak termuat di dalam isian kepmen tersebut, daerah dapat mengajukan usulan yang disertakan justifikasi seperti dasar hukum, melalui surat resmi. 

Kemudian turut hadir Kasubdit Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa, Ihram SH, MH, selaku narasumber dari Ditjen Bina Pemdes Kemendagri yang memberikan pemaparan tentang "Kebijakan Penggunaan APBDes dan Dana Desa dalam Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Satlinmas". Ihram memaparkan mengenai pengelolaan dana desa masih belum teroptimalkan dengan baik meski penganggaran terkait pembinaan dan pemberdayaan Satlinmas ada di kode rekening bidang pembinaan pemasyarakatan desa. 

Narasumber berikutnya Direktur Sumber Daya Pertahanan Ditjen Pothan Kemnhan, Brigjen TNI Fahrid Amran SH, yang memberikan paparan dengan tema "Satpol PP dan Satlinmas sebagai Komponen Cadangan Pertahanan Negara". Fahrid menjelaskan potensi pertahanan terdiri dari TNI sebagai komponen utama beserta komponen cadangan dan pendukung, di mana Satpol PP dan Satlinmas termasuk dalam komponen pendukung warga terlatih. Fahrid menambahkan bahwa saat ini Indonesia memiliki 445.030 tentara aktif dan 3.103 tentara cadangan yang membuatnya menjadi peringkat 14 militer dunia. 

Kemudian dilanjutkan oleh Kaurmin Itpusterad TNI AD, Yayan Hendrayana, yang memaparkan mekanisme kolaborasi penyelenggaraan Trantibumlinmas antara TNI - Satpol PP. Yayan membahkan perlu dilakukan sinergitas yang utuh untuk mewujudkan bentuk kolaborasi antar 2 lembaga. 

Sedangkan narasumber terahkir dari BPBD Provinsi Jawa Barat, Raffy Asral, yang memaparkan bagaimana Satlinmas membantu dalam penanggulangan bencana. Keterlibatan anggota Satlinmas berperan penting ketika bencana terjadi. 

Bimbingan Teknis ini ditutup oleh Kasubdit Perlindungan Masyarakat Fadly Elwa Purwansyah, S.STP, ME. Fadly mengingatkan kepada daerah agar pengelolaan SDM Satlinmas dapat diJalankan sesuai dengan regulasi yang ada. 

“Pemaparan yang telah  disampaikan pada saat Bimtek tadi sangat jelas dan harus segera diimplementasikan di daerah masing-masing. Daerah segera melengkapi bukti dukung untuk pengisian instrumen manajemen SDM Satlinmas. Karena dengan adanya instrumen tersebut, kinerja  penyelenggaraan Linmas di daerah dapat diukur,” tutupnya.