Perumusan Pemetaan Jumlah Satlinmas dan Pemetaan Pelatihan Satlinmas

SHARE

Jakarta – Direktorat Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan melalui Sub Direktorat Perlindungan Masyarakat, telah melaksanakan Rapat secara virtual dalam rangka Perumusan Pemetaan Jumlah satlinmas dan Pemetaan Pelatihan satlinmas bertempat di Ruang Rapat Lt. 4 Gedung H (15/3/2021).

Pelaksanaan rapat dilakukan secara virtual meeting dengan mengundang peserta dari 6 Provinsi, 141 Kabupaten/Kota, 10 Kecamatan dan 13 Desa/Kelurahan. Peserta rapat yang hadir melalui virtual sejumlah ±500 partisipan. Pelaksanaan rapat ini dalam rangka membahas rencana pemetaan penyelenggaraan Satlinmas, serta mendiskusikan bagaimana langkah kedepan dalam penyelenggaraan Linmas dengan melihat beberapa Daerah yang telah baik dalam pelaksanaan penyelenggaraan Linmasnya.

Rapat ini dibuka langsung oleh Direktur Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat, Bernhard E. Rondonuwu, dengan menyampaikan beberapa poin untuk mengangkat kembali citra Satlinmas

“Perlu kita ketahui bersama, bahwa keberadaan Satlinmas saat ini mulai terlihat redup, berbeda ketika tahun 90an, dimana pada saat itu Satlinmas atau yang lebih dikenal sebagai hansip memiliki citra atau eksistensi yang sangat luar biasa. Sehingga, kedepan saya harap kita semua mampu bersinergi khususnya dalam membangun kembali citra satlinmas di masyarakat.”

Kegiatan dilanjutkan dengan penyampaiam materi narasumber pertama Dr.(Cand) Zulkifli, S.Pt, MM sebagai Konsultan Manajemen yang dipandu langsung oleh Kepala Bidang Trantibum Provinsi Jawa Timur, Gagup Joko Santoso. Zulkifli menyampaikan terkait Grand Design Trantibumlinmas masa depan.

“Grand Design Trantibumlinmas masa depan, perlu memperhatikan serta memperkuat kolaborasi menjaga Negeri, terbagi atas 4 unsur yaitu unsur pemerintah sebagai regulator dan fasilitator; unsur masyarakat sebagai elemen Civil Society Collaboration; unsur penegak hukum sebagai pembina dan pengarah serta Media Sosial sebagai sarana controlling.”

Selanjutnya, dilanjutkan dengan penyampaian materi oleh Kepala Urusan Administrasi Inspektorat Pusterad, Kapt Inf Yayan hendrayana yang membahas terkait peningkatan kapasitas Satlinmas dengan melihat atau bercermin dari tugas fungsi Babinsa di lapangan.

“Satlinmas sebagai salah satu alat pertahanan negara harus mampu bersinergi bersama Babinsa di lapangan khususnya sebagai inovator dalam pembangunan Desa/Kelurahan. Seperti yang kita ketahui, Babinsa sebagai ujung tombak teritorial atau sebagai unsur terdepan  dari mata rantai binter yang berhadapan langsung dengan masyarakat, sehingga kedepan kita harus membangun sinergitas yang kuat dalam rangka menciptakan keamanan, ketertiban umum, serta perlindungan masyarakat.”

Kemudian, diskusi dilanjutkan dengan penyampaian materi oleh Camat Rimbo Bujang Kabupaten Tebo Provinsi jambi, Richi Shaputra, S.STP yang menceritakan secara real kondisi Satlinmas di Kecamatan Rimbo Bujang.

“total jumlah satlinmas di Kecamatan Rimbo Bujang sebanyak 278 orang, dan Satlinmas di Rimbo Bujang telah dilakukan peningkatan kapasitas salah satunya dengan pelaksanaan pelatihan yang bekerja sama dengan Satpol PP Kabupaten Tebo, Danramil dan Polsek Kecamatan Rimbo Bujang. Adapun Inovasi yang telah kami laksanakan salah satunya dengan mendukung terselenggaranya kegiatan Lomba Pos Kamling serta membentuk Satgas Covid-19 di Desa dan Kelurahan dengan melibatkan komponen petugas Linmas.”

Terakhir, Kasubdit Linmas Dit Pol PP dan Linmas, Fadly Elwa Purwansyah menekankan bahwa pemetaan Satlinmas ini perlu dilaksanakan sebagai langkah kebijakan kedepan Pemerintah Pusat dalam rangka peningkatan penyelenggaran Satlinmas.

“Rencana tindaklanjutnya adalah adanya upaya pemerintah pusat dalam pemetaan SDM satlinmas melalui intrumen baik di tingkat provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, sampai desa/kelurahan sehingga pemerintah pusat dapat mengkaji apa saja yang menjadi kendala dan apasaja kebijakan yang nantinya akan dikeluarkan berdasarkan kajian tersebut.”