Ditjen Bina Adwil Kemendagri Sampaikan Perkembangan PIU 1-D dalam Mendukung P3PD



Logo Kemendagri

Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia

Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan

Informasi:
Selamat Datang di Website Direktorat Jendral Kewilayahan || Terdapat Informasi Mengenai Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 100.1.1-6117 Tahun 2022 Tentang Pemberian Dan Pemutakhiran Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan Dan Pulau. Bisa Klik di sini: Lihat Informasi Kepmendagri 100.1.1-6117 Tahun 2022 || Berikut Berita Terbaru Kemendagri: Ditjen Bina Adwil Dorong Penguatan Zona Integritas Melalui Fasilitasi dan Asistensi Menuju WBK/WBBM | Perkuat Arah Reformasi Birokrasi, Ditjen Bina Adwil Ditjen Bina Adwil Gelar Asistensi dan Coaching Clinic

Ditjen Bina Adwil Kemendagri Sampaikan Perkembangan PIU 1-D dalam Mendukung P3PD

 

Jakarta -

Direktorat Jendal (Ditjen) Bina Administrasi Kewilayahan (Adwil) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menyampaikan perkembangan pelaksanaan Program Implementasi Unit (PIU) 1-D dalam mendukung Penguatan Pemerintah dan Pembangunan Desa (P3PD).

Hal itu disampaikan Pelaksana Tugas (Plt.) Direktur Dekonsentrasi, Tugas Pembantuan, dan Kerjasama Ditjen Bina Adwil Raziras Rahmadillah selaku perwakilan pelaksana PIU 1-D dalam Rapat Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan dan Rencana Kerja P3PD. Rapat tersebut berlangsung di Kantor Ditjen Bina Pemerintahan Desa (Pemdes), Jumat (19/5/2023)

Dia menyampaikan, pada periode pertama sebanyak Rp13,1 miliar sudah masuk ke dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Ditjen Bina Adwil untuk mendukung kegiatan PIU 1-D.

Ditjen Bina Adwil saat ini telah mengajukan dokumen terkait pelaksanaan kegiatan lelang dan bakal melanjutkan perencanaan kegiatan kick-off P3PD perdana pada 30 Mei nanti. "Perkembangan kegiatan di komponen 1-D sudah ditandatangani kontrak kerja terkait tenaga ahli dan tenaga pendukung, kurang pada proses pencairannya saja," ujarnya. 

Berdasarkan timeline Ditjen Bina Adwil, saat ini proses tersebut sudah pada tahap penyusunan modul-modul pelatihan. Dengan demikian, Raziras berharap, kegiatan pelelangan dapat mulai dilaksanakan secara beriringan setelah pengerjaan modul pelatihan rampung.

Dalam hal pelelangan, Ditjen Bina Adwil sudah terpantau aktif di Bank Dunia, hanya menunggu proses akhir dokumen No Objection Letter (NOL) atau persetujuan dari Bank Dunia. "Kami mohon petunjuk dan arahan dari Bapak Dirjen Bina Pemdes untuk dapat menindaklanjuti program ini," tutupnya.

Sebagai informasi, rapat evaluasi tersebut dipimpin langsung oleh Dirjen Bina Pemdes. Kemudian dihadiri oleh Sekretaris Ditjen Bina Pemdes, Senior Advisor Program P3PD, PIU pada komponen 1, 2, dan 3, serta Inspektorat Jenderal Kemendagri.

Call Center 168

Selamat Datang di Kemendagri Adwill Call Center,
Silakan isi formulir di bawah ini untuk memulai obrolan