Adwil Dukung Implementasi PTSP, Tingkatkan Ekosistem Investasi Ekonomi Daerah



Logo Kemendagri

Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia

Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan

Informasi:
Selamat Datang di Website Direktorat Jendral Kewilayahan || Terdapat Informasi Mengenai Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 100.1.1-6117 Tahun 2022 Tentang Pemberian Dan Pemutakhiran Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan Dan Pulau. Bisa Klik di sini: Lihat Informasi Kepmendagri 100.1.1-6117 Tahun 2022 || Berikut Berita Terbaru Kemendagri: Ditjen Bina Adwil Dorong Penguatan Zona Integritas Melalui Fasilitasi dan Asistensi Menuju WBK/WBBM | Perkuat Arah Reformasi Birokrasi, Ditjen Bina Adwil Ditjen Bina Adwil Gelar Asistensi dan Coaching Clinic

Adwil Dukung Implementasi PTSP, Tingkatkan Ekosistem Investasi Ekonomi Daerah

Jakarta -- 6/7/23

Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina Administrasi Kewilayahan (Adwil), Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menggelar Rapat Pemetaan Daerah yang Memiliki PTSP Berbasis Elektronik pada 6 Juli bertempat di Hotel Orchardz Industri, Jakarta. 

Subdirektorat Kerjasama dan penyelesaian Perselisihan Antar Daerah dan Pelayanan Umum, Drs. Bimo Aryo Tedjo yang hadir menyampaikan sambutan, “Upaya pemerintah untuk meningkatkan ekosistem investasi, memberikan kemudahan dan pemberdayaan koperasi dan UMKM.” 

Menengok dari  PP Nomor 5 Tahun 202, yang mendorong percepatan proyek strategis nasional serta upaya penciptaan lapangan kerja dilakukan dengan cara menyederhanakan jumlah dan bentuk perizinan berusaha. 

“Penggunaan Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau Online Single Submission (OSS) atau dikenal OSS Risk Based Approach (RBA) penting diimplementasikan dalam upaya mendukung kemudahan dan investasi di Indonesia,” ucap Bimo. 

Sehingga, peran strategis PTSP penting di implementasikan sebagai garda terdepan investasi yang masuk di daerah. 

"PTSP dihadrapkan mampu berperan aktif dalam usaha untuk meningkatkan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha untuk menjaga mekanisme perizinan," lanjut Bimo. 

Kemendagri juga telah mendorong permasalahan perizinan melalui fasilitasi antara Pemerintah Daerah dengan Kementerian/Lembaga terkait.

Peserta rapat sebanyak 50 orang peserta yang terdiri dari perwakilan DPMPTSP dari 17 Provinsi,  DPMPTSP dari 18 Kabupaten,  DPMPTSP dari 15 Kota, Pejabat pada Kementerian/Lembaga, dan Pejabat pada Direktorat Jenderal Administrasi Kewilayahan, Kemendagri.

"Optimalisasi kinerja penyelenggaraan perizinan berusaha di DPMPTSP diharapkan mampu mendorong peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat," tutup Bimo.

Call Center 168

Selamat Datang di Kemendagri Adwill Call Center,
Silakan isi formulir di bawah ini untuk memulai obrolan