Aplikasi Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan untuk Kemaslahatan Bersama
Jakarta –
Direktorat Toponimi dan Batas Daerah Kementerian Dalam Negeri telah melaksanakan Rapat Sosialisasi Sistem Aplikasi Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (WAP) di Novotel Mangga Dua Square Jakarta.
Kegiatan yang berlangsung selama 3 (tiga) hari pada Rabu (30/3/2022) hingga Jumat (1/4/2022) itu ditujukan kepada Kementerian/Lembaga di luar Kemendagri yang mengintegrasikan Kode dan Data WAP.
Hadir dalam kesempatan tersebut perwakilan dari Kementerian Kesehatan, Kementerian Keuangan, Badan Koordinasi Penanaman Modal, Badan Pusat Statistik serta Badan Informasi Geospasial.
Aplikasi Kode dan Data WAP dibangun berbasis web sebagai upaya integrasi data secara cepat dan akurat dengan Kementerian/Lembaga terkait serta pemerintah daerah, melalui pemberian hak akses secara berjenjang.
Dikembangkan dengan fitur Application Programming Interface (API) membuat aplikasi ini dapat digunakan Kementerian/Lembaga lain untuk mendapatkan data yang dibutuhkan secara real time.
Aplikasi ini pada prinsipnya akan menyediakan data sesuai permintaan data dari masing masing Kementerian/Lembaga terkait yang melakukan kerja sama.
Untuk itu, keamanan dalam aplikasi Kode dan Data WAP perlu diperkuat dan dijaga untuk meminimalisir kebocoran informasi data yang bisa digunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.
Kementerian/Lembaga terkait sangat mendukung adanya aplikasi Kode dan Data WAP karena akan memudahkan Kementerian/Lembaga dalam menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik.
Kementerian/Lembaga yang sudah memiliki MoU dengan Kemendagri dan memiliki ruang lingkup pertukaran/pemanfaatan data dapat segera menindaklanjutinya dengan penyusunan Perjanjian Kerja Sama (PKS) agar segera dapat melakukan integrasi data dengan baik dan berkesinambungan.
Adanya Aplikasi Kode dan Data WAP ini juga merupakan salah satu langkah strategis Kemendagri dalam kerangka open source, sehingga data yang dimiliki Kemendagri bisa dimanfaaakan secara bersama oleh Kementerian/Lembaga terkait lainnya.