Audiensi Pemerintah Provinsi Papua Barat Terkait Wilayah Administrasi Pulau Sain/Sayang, Pulau Piyai, dan Pulau Kiyas

Jakarta,

Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewiayahan telah  menerima audiensi Pemerintah Provinsi Papua Barat terkait Wilayah Administrasi Pulau Sain/Sayang, Pulau Piyai, dan Pulau Kiyas pada tanggal 22 April 2022 bertempat di ruang rapat lantai 3 Ditjen Bina Adwil Kementerian Dalam Negeri, dan dihadiri oleh Pejabat dari Pemerintah Daerah Provinsi Papua Barat, Sekda Kabupaten Raja Ampat serta dihadiri pula oleh Kementerian/Lembaga Pusat antara  yaitu, dan Kementerain Kelautan dan Perikanan, Pushidrosal, BIG.

Pemerintah Provinsi Papua Barat memohon kepada Menteri Dalam Negeri c.q. Dirjen Bina Adwil agar dapat melakukan Peninjauan kembali terkait keberadaan Pulau Sain/Sayang dan Pulau Piyai dan meminta kepada Badan Informasi Geospasial untuk dapat melakukan peninjauan tentang Penetapan Keputusan Kepala BIG Nomor 51 Tahun 2021 tentang Nama Rupabumi terkait Penetapan Pulau Sain/Sayang dan Pulau Piyai yang masuk ke dalam wilayah Administrasi Provinsi Maluku Utara, selain itu memperhatikan aspirasi dan desakan Masyarakat adat Pemilik Hak Atas kedua pulau tersebut menolak dengan tegas utnuk dijadikan sebagai wiayah administrasi dari Kecamatan Pulau Gebe Kabupaten Halmahera Tengah, Provinsi Maluku Utara, karena dari segi Kultur Budaya,dan adat istiadat sangat berbeda dimana mereka merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari salah satu suku Maya yang mendiami Kabupaten Raja Ampat Provinsi Papua Barat.

Dirjen Bina Adwil menegaskan apabila dilihat dari sisi kronologisnya bahwa pada tanggal 22-23 Mei 2008 di Ternate Provinsi Maluku Utara Tim Nasional Pembakuan Nama Rupabumi telah memverifikasi 803 pulau termasuk Pulau Sain, Pulau Piyai dan Pulau Kiyas yang masuk ke dalam wilayah administrasi Kecamatan Gede Kabupaten Halmahera Tengah Provinsi Maluku Utara, selanjutnya hasil verifikasi pulau Provinsi Maluku Utara Tahun 2008  bahwa ketiga  pulau terebut tidak berpenghuni.
Selanjutnya Dirjen Bina Adwil  memberikan solusi untuk  permasalahan Status Kepemilikan Pulau Sain, Piyai dan Kiyas sebagai berikut:
1.    Perlu dilakukan tindak lanjut untuk melakukan pertemuan langsung selanjutnya antara Pemerintah Provinsi Maluku Utara dan Provinsi Papua Barat terkait wilayah administrasi Pulau Sain/Sayang, Pulau Piyai, dan Pulau Kiyas.
2.    selanjutnya Pemprov Papua Barat perlu memberikan bahan-bahan sebagai bahan pertimbangan untuk menentukan cakupan kepemilikan Wilayah Administrasi Pemerintahan (WAP) Pulau Sain/Sayang, Pulau Piyai, dan Pulau Kiyas.