Bangun Kolaboarasi Multipihak Dalam Pengelolaan Perairan, Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan Lakukan Tinjauan Lapangan ke Kabupaten Selayar

Selayar,

 

Tanda Kehormatan Satyalancana Wira Karya Bidang Pemerintahan Dalam Pengelolaan, Pengembangan dan Pembangunan Kelautan dilaksanakan berdasarkan Permendagri Nomor 41 Tahun 2016 tentang Pedoman Pemberian Satyalancana Wira Karya Bidang Pemerintahan Dalam Pengelolaan, Pengembangan dan Pembangunan Kelautan. Calon Penerima Tanda Kehormatan Satyalancana Wira Karya yang berasal dari Kepala Daerah dan Kepala Dinas yang membidangi perikanan mengusulkan program dan inovasi bidang kelautan yang akan melalui tahap verifikasi administrasi dan teknis. Pengusulan program dan kebijakan pembangunan pesisir dan kelautan berdasarkan data dampak program dan kondisi faktual lapangan. 

 

Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kemendagri bersama Kementerian/Lembaga melakukan kunjungan lapangan ke Kabupaten Kepulauan Selayar, Provinsi Sulawesi Selatan dalam rangka pelaksanaan verifikasi program/kebijakan yang diusulkan pada Penganugerahan Tanda Kehormatan Satyalancana Wira Karya Bidang Kelautan pengusulan tahun 2022 dengan calon penerima Bupati Kepulauan Selayar H. Muh. Basli Ali. Tim Penilai Satyalancana Wira Karya yang dipimpin Dr. Drs. Amran, MT selaku Direktur Kawasan, Perkotaan, dan Batas Negara bersama Brigjen. TNI (Mar) Ludi Prastyono selaku Kepala Biro Gelar, Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan melaksanakan kunjungan lapangan ke beberapa daerah diantaranya PPI Bonehalang, KKP Pulo Pasi Gusung Desa Bontolebang, Desa Parak, dan Desa Mekar Indah yang merupakan sampling lokasi implementasi program.

 

Dr. Drs. Amran MT, melalui sambutannya menyampaikan bahwa kegiatan kunjungan lapangan ini merupakan salah satu bagian dari verifikasi calon penerima Tanda Kehormatan Satyalancana Wira Karya yang menjadi bagian pertimbangan penilaian kelayakan program yang diusulkan.    

 

“Peninjauan lapangan merupakan bagian dari verifikasi program keberhasilan Kepala Daerah yang akan menjadi pertimbangan kelayakan program untuk ditindaklanjuti”. Lebih lanjut, inovasi bidang kelautan di Kepulauan Selayar diharapkan dapat mendukung program Konservasi Kelautan yang diselenggarakan Pemerintah Pusat di perairan Selayar.

 

Bupati Kepulauan Selayar, dalam paparannya menyampaikan, “Kebijakan kelautan melalui kerja sama multi pihak membawa kemanfaatan bagi masyarakat diantaranya meningkatnya partisipasi masyarakat dan pihak lain dalam pengelolaan sumberdaya Kelautan dan perikanan, menurunnya illegal fishing, dan meningkatnya kontribusi PDRB serta produksi dari sektor perikanan tangkap, budidaya dan produk olahan”.

 

Kolaborasi multi pihak dalam pengelolaan kelautan yang diwujudkan melalui Piagam Pa’jukukang dilakukan dengan menggandeng Kementerian/Lembaga, seluruh komponen masyarakat, dan LSM. Beberapa wujud pemberdayaan nelayan melalui program ini diantaranya meningkatkan keterampilan penangkapan ikan ramah lingkungan, bantuan sarana dan prasarana perikanan, dan pembangunan fasilitas perikanan di sentra nelayan.

 

Melalui kunjungan lapangan ke daerah calon penerima, dilakukan rangkaian dialog dengan kelompok nelayan dan LSM dimana melalui program edukasi dan bantuan peningkatan teknologi perikanan tangkap diperoleh kemanfaatan langsung bagi nelayan yaitu peningkatan hasil tangkapan ikan. Berdasarkan data yang dihimpun Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar, peningkatan PDRB dari sektor perikanan mengalami peningkatan dari 1,6 Triliun pada tahun 2020 menjadi 1,7 Triliun di tahun 2021. Selain itu, jumlah Illegal Fishing pasca pencanangan kebijakan kerja sama multipihak juga mengalami penurunan drastis di angka 0 pada tahun 2021. Hasil kunjungan lapangan akan ditindaklanjuti sebagai bagian pertimbangan penetapan calon penerima Satyalancana Wira Karya melalui Keputusan Presiden. Penyematan Tanda Kehormatan Satyalancana Wira Karya sendiri akan dilakukan pada Puncak Peringatan Hari Nusantara. 

 

Subdit Kawasan Khusus Lingkup I

Direktorat Kawasan, Perkotaan dan Batas Negara

Kewilayahan Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan

Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia