Bangun SDM Pol PP Berakhlak dan Agile di Tengah Kondisi VUCA
Jakarta – 24/2/2023
Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri melalui Direktorat Polisi Pamong Praja, menggelar Rapat Fasilitasi Daerah Dalam Rangka Peningkatan Pengelolaan Manajemen SDM Pol PP, 23 - 25 Februari bertempat di Hotel Luminor, Jakarta.
Sekretaris Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan, Indra Gunawan, SE., MPA menyampaikan, “Satpol PP banyak membantu kepala Daerah Menegakkan Peraturan Daerah (Perda) dan Peraturan Kepala Daerah (Perkada), Menyelenggarakan Ketertiban Umum dan Ketenteraman, serta menyelenggarakan Perlindungan Masyarakat, sesuai dengan amanat Pasal 255 ayat 1 UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perda.”
Bersamaan dengan demikian, tantangan VUCA World atau Volatility, Uncertainty, Complexity, dan Ambiguity hadir di tengah kondisi ketidakstabilan yang mempengaruhi pembangunan SDM unggul. Sehingga, SDM Pol PP dituntut untuk produkti, inovatif, dan mampu bersaing.
“Salah satu cara yang paling efektif dalam meningkatkan SDM Pol PP dan profesionalitas Pol PP adalah dengan menjadi Jabatan Fungsional, dimana nantinya akan menguasai 14 kompetensi dan siap menjalankan Trantibumlinmas dengan baik” jelas Gunawan.
Dalam upaya meningkatkan standar output capaian Pol PP dalam menjalankan tugasnya, terbentuknya aplikasi SIJAFPOLPP yang mempermudah pengelolaan Jabatan Fungsional Pol PP dan Aplikasi Pemetaan Pengelolaan SDM Pol PP dapat menilai aspek-aspek pengukuran pengelolaan SDM Pol PP.
Lebih lanjut, dalam upaya mencapai acuan SDM Pol PP unggul menuju SMART Pol PP Berakhlak, Gunawan di akhir sambutannya menegaskan bahwa “Dalam rangka penguatan budaya kerja sebagai salah satu strategi transformasi pengelolaan ASN menuju pemerintahan yang berkelas dunia, pemerintah telah menetapkan core values ASN Berakhlak dan employer branding Bangga Melayani Bangsa.”
Rapat dihadiri oleh sejumlah peserta yang terdiri dari Kepala Satuan Polisi Pamong Praja atau Pejabat yang membidangi SDM di daerah di Provinsi, Kabupaten/Kota yang dipilih secara selektif serta Pejabat di lingkungan Kementerian Dalam Negeri.
“Saya berharap forum ini dapat dimanfaatkan untuk saling menguatkan dalam membangun sinergitas antara Kementerian Dalam Negeri sebagai Pembina Umum dan Pemerintah Daerah sebagai Pembina Teknis Operasional Satpol PP bertekad untuk terus membentuk Polisi Pamong Praja yang Profesional,” tutup Gunawan.