Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas SDM Pol PP

Jakarta – 

Dalam rangka meningkatkan kemampuan teknis pelaksanaan tugas-tugas Pol PP dan mendukung pencapaian mutu SPM Sub Urusan Trantibum di daerah, Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kemendagri melalui Direktorat Polisi Pamong Praja, menyelenggarakan Bimbingan Teknis (Bimtek) Peningkatan Kapasitas SDM Pol PP. 

Bimtek yang berlangsung selama empat hari sejak Senin (18/4/2022) hingga Kamis (21/4/2022) di Hotel Luminor Mangga Besar Jakarta ini, sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten/Kota. 

Bimtek ini juga dilaksanakan secara hybrid, daring dan luring, dengan dihadiri oleh pejabat di lingkungan Direktorat Polisi Pamong Praja dan Linmas Kemendagri, serta pejabat yang membidangi SDM Pol PP di tingkat provinsi/kabupaten/kota. 

Dalam sambutannya Direktur Polisi Pamong Praja dan Linmas Bernhard E. Rondonuwu, menyampaikan bahwa setiap anggota Pol PP harus terus menerus belajar memahami dan menyesuaikan dengan perkembangan zaman, mampu melakukan transformasi birokrasi yang adaptif, agile dan fluid serta tak ketinggalan penyesuaian pada perkembangan digitalisasi dalam mendukung tugas-tugas. 

Bernhard juga mengingatkan Satpol PP untuk menjadi perangkat daerah yang elit, mampu melayani masyarakat dengan professional, mampu melaksanakan penegakan Perda serta menyelenggarakan Trantibum dan Linmas dengan cerdas dan humanis. 

Lebih lanjut Bernhard mengatakan, bahwa peningkatan kapasitas SDM Satpol PP jangan hanya mengandalkan pembelajaran secara klasikal saja, tetapi Satpol PP harus menjadi organisasi pembelajar. Di mana saja berada adalah sarana untuk pembelajaran, baik di kantor dan bahkan saat berinteraksi dengan masyarakat, hingga sarana pembelajaran melalui media sosial. Metode pendidikan dalam kantor dan lingkungan kerja memiliki porsi 70%, sedangkan pembelajaran non klasikal seperti membuat group diskusi, coaching, mentoring dari para atasan memiliki porsi 20%, serta metode klasikal pembelajaran seperti bimtek ini hanya 10%. 

Adapun narasumber pada bimtek kali ini antara lain Agustinus Sulistyanto, praktisi dan tenaga ahli perencanaan yang membahas tentang teknik penyusunan Master Plan Penegakan Perda Penyelenggaraan Trantibum dan Linmas. Selanjutnya adalah Adang Addha dari Bettermind Indonesia, Organisazional Behavior Practitione,r yang membahas Teknik Komunikasi Publik dan Negoisasi dalam Pelaksanaan Kegiatan Penegakkan Perda dan Penyelenggaraan Trantibum oleh Satpol PP. 

Kemudian dari Pusdik Intelijen Kepolisian RI, Kombes Setia Budi, yang membahas Teknik Pelaksanaan Deteksi Dini dan Cegah Dini dalam Memelihara Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat oleh Satpol PP. Serta Dosen STIK-PTIK Mifta Hadi, yang membahas Teknik Pengendalian Massa bagi Satuan Polisi Pamong Praja. 

Melalui pelaksanaan bimtek ini, diharapkan dapat meningkatkan kemampuan anggota Satpol PP dalam melaksanakan tugas fungsinya, untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat secara professional.