Bimtek Penilaian Digelar untuk Mendorong Polisi PP Lebih Profesional



Logo Kemendagri

Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia

Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan

Informasi:
Selamat Datang di Website Direktorat Jendral Kewilayahan || Terdapat Informasi Mengenai Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 100.1.1-6117 Tahun 2022 Tentang Pemberian Dan Pemutakhiran Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan Dan Pulau. Bisa Klik di sini: Lihat Informasi Kepmendagri 100.1.1-6117 Tahun 2022 || Berikut Berita Terbaru Kemendagri: Ditjen Bina Adwil Dorong Penguatan Zona Integritas Melalui Fasilitasi dan Asistensi Menuju WBK/WBBM | Perkuat Arah Reformasi Birokrasi, Ditjen Bina Adwil Ditjen Bina Adwil Gelar Asistensi dan Coaching Clinic

Bimtek Penilaian Digelar untuk Mendorong Polisi PP Lebih Profesional

Jakarta –

Satuan Polisi (Satpol) Pamong Praja (PP) memiliki peran penting di tengah masyarakat Indonesia. Tugas menegakkan peraturan daerah (Perda) yang dilaksanakan Satpol PP sangat vital di era otonomi daerah, yang mana daerah memiliki kewenangan luas. 

Mengingat pentingnya peran Satpol PP, maka perlu peningkatan kualitas agar lebih profesional. Oleh karenanya, Bimbingan Teknis Penilaian Angkat Kredit Fungsional Pol PP Tahun 2022 diselenggarakan secara virtual pada Hari Jumat 25 Februari 2022 siang.

Direktur Pol PP Dan Linmas Dr Bernhard E Rondonuwu hadir bersama para narasumber lainnya seperti, Kepala Pusat Pengembangan Kompetensi Jabfung dan Teknis dan Direktur Jabatan Aparatur Sipil Negara (ASN), Badan Kepegawaian Nasional (BKN).

Satpol PP yang profesional menjadi tujuan saat ini. Merujuk pada Test Goverment Behavior yang dilakukan, hanya 25% Satpol PP yang masuk ke dalam kategori profesional. Mayoritas, tepatnya 75% Satpol PP lulusan SMA, Diklat dasar hanya 32% dan Jabfung 13%. Padahal, zaman yang kian modern membutuhkan sumber daya manusia (SDM) yang lebih profesional. 

Seluruh Satpol PP di Indonesia diwajibkan memahami unit kompetensi sesuai tingkatnya masing-masing. Mereka tak hanya terpaku pada kompetensi dasar seperti patroli, pengawalan dan pengamanan, namun juga tugas lainnya. 

Kemudian, para Kasat dan pejabat struktural berikut tim penilainya yang memfasilitasi dan mendorong kelompok Jabfung Pol PP untuk menjabarkan kompetensi yang sesuai dengan tingkatan.

Tak dapat dipungkiri, meningkatkan mutu Satpol PP menjadi tugas besar bagi Direktur Pol PP dan Linmas. “Sehingga menjadi tugas besar seluruh jajaran Pol PP untuk meningkatkan kompetensi agar lebih profesional dan sejalan dengan kemajuan dan dinamika masyarakat,” ujar Bernhard dalam paparannya.

Saat ini dunia telah mengalami disrupsi teknologi, transformasi digital membantu para penegak hukum di seluruh dunia.

Sebagai contoh penggunaan Artificial Inteligence oleh Polisi di Australia. Cina bahkan sudah menggunakan kacamata berteknologi tinggi untuk identifikasi wajah serta alamat masyarakat, termasuk para pelanggar hukum. 

Selanjutnya di Meksiko, polisi sudah dibantu pesawat tanpa awak untuk memantau tindak kriminal. Tetangga Indonesia, Singapura bahkan sudah memanfaatkan robot untuk patroli dan pemantauan lokasi kejahatan.

Melihat kondisi sekitar, maka menjadi suatu keharusan Satpol PP berbenah menjadi lebih professional, tanpa melupakan “Core Value bagi ASN Indonesia Ber-Ahlak dan Employer Branding Bangga Melayani Bangsa” berdasarkan arahan Presiden Joko Widodo. Menyatukan budaya kerja bagi ASN seluruh Indonesia, yang diharapkan memahami dan menerapkan nilai-nilai dasar sebagai seorang ASN.

Call Center 168

Selamat Datang di Kemendagri Adwill Call Center,
Silakan isi formulir di bawah ini untuk memulai obrolan