Ciptakan Birokrasi yang Dinamis, Agile, dan Profesional!

Bandung – 9/3/2023 

Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan melaksanakan Kegiatan Penguatan Kelembagaan PTSP Sesuai dengan Permendagri Nomor 25  Tahun 2021 tentang  Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) yang merupakan perwujudan dalam memberikan pelayanan publik kepada masyarakat khususnya pada penyelenggaraan pelayanan perizinan berusaha, perizinan dan non perizinan.

Sekretaris Ditjen Bina Administrasi Kemendagri, Indra Gunawan, SE, MPA secara resmi membuka Rapat Fasilitasi Penguatan Kelembagaan PTSP Sesuai dengan Permendagri Nomor 25  Tahun 2021 yang bertempat di Hotel Novotel, Bandung pada 9 Maret. Dalam sambutannya, Gunawan membahas mengenai upaya perwujudan birokrasi yang dinamis, agile, dan profesional dalam sistem kerja di Instansi Pemerintah.

“Diperlukan mekanisme kerja baru guna membangun budaya kerja yang lebih relevan di era digital saat ini, terlebih dalam mendukung penyederhanaan birokrasi maupun eselonisasi” ungkap Gunawan. 

"Sejalan dengan demikian, Kemendagri mendukung penyederhanaan birokrasi melalui penerbitan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2021 tentang DPMPTSP yang mengatur Struktur organisasi DPMPTSP yang lebih ramping, efisien, dan efektif” ujarnya. 

“DPMPTSP ini nantinya berperan penting dalam membangun citra kinerja pelayanan publik, khususnya pelayanan perizinan berusaha, perizinan, dan nonperizinan yang secara langsung dapat berkaitan dengan kualitas dan kuantitas pelayanan yang diberikan aparatur negara kepada masyarakat guna meningkatkan kesejahteraan daerah” jelas Gunawan. 

Lebih lanjut, dalam penguatan kelembagaan PTSP, pemerintah pusat akan terus berupaya untuk memudahkan setiap layanan kepada masyarakat, dimana nomenklatur kelembagaan yang sama, sistem yg sama, pola alur yg sama seperti contoh penerbitan PBG harus sama mekanismenya di setiap daerah, sehingga dapat memudahkan investor dalam menanamkan investasinya. 

Hadir pula dalam rapat narasumber dari Pejabat Kementerian Investasi/BKPM dan pejabat Kementerian PANRB, yang memberikan pembahasan mengenai kebijakan penyelenggaraan perizinan berusaha dan kebijakan terkait penguatan kelembagaan. 

Gunawan menutup sambutannya dengan menegaskan beberapa poin, “Pertama, mewujudkan interaksi positif dalam kegiatan rapat ini. Kedua, membangun mindset kolaboratif dalam mendukung penyusunan kebijakan penguatan kelembagaan DPMPTSP. Ketiga, responsif dan akomodatif terhadap perkembangan kebijakan birokrasi” tutupnya.