Data Wilayah Baru di Papua Harus Segera Selesai

Jakarta –

Pemutakhiran data di tiga Daerah Otonom Baru (DOB) Papua harus rampung September 2022 ini. Pasalnya, draft pemutakhiran data tersebut segera dilaporkan kepada Mendagri mengingat adanya moratorium kode data wilayah.

Untuk itu Direktorat Toponimi dan Batas Daerah Kemendagri telah menyelenggarakan kegiatan  Fasilitasi Pemberian Kode Dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan pada 3 DOB di Papua bertempat di Hotel MIlenium Jakarta. Kegiatan fasilitasi ini dipimpin Direktur Toponimi dan Batas Daerah, Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan.

Sesuai arahan Mendagri agar data-data terkait kode data wilayah merupakan data yang valid sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Maka dalam kegiatan ini dibahas mengenai data-data penulisan dan perubahan data juga akan diinput  oleh tim teknis pada saat forum-forum baik di tim pusat dan bersama pemda terkait termasuk pulau.

Pada kesempatan itu  Direktorat Toponimi dan Batas Daerah  mengupayakan data Permendagri dan Kepmendagri yang juga harus sama dengan data Gasetir BIG terutama data pada tiga DOB di Papua.

Oleh Karena itu pada forum ini kementerian/lembaga terkait harus dapat memberikan informasi yang valid dan akurat terhadap data yang dimutakhirkan karena Data Permen dan Kepmen digunakan oleh kementerian/lembaga terkait dalam pengambil kebijakan lebih lanjut.

Untuk menyamakan data tersebut peserta kegiatan ini juga merupakan perwakilan kementerian/lembaga terkait. Terdiri dari Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan Kemendagri; Ditjen Bina Pemerintahan Desa Kemendagri; Ditjen Otonomi Daerah Kemendagri; Ditjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri; Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-pulau Kecil, Ditjen Pengelolaan Ruang Laut, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP); Pusat Pemetaan Kelautan dan Lingkungan Pantai, Badan Informasi Geospasial (BIG); Pusat Pemetaan Rupabumi dan Toponim, Badan Informasi Geospasial (BIG); dan Pusat Pemetaan Batas Wilayah, Badan Informasi Geospasial (BIG).