Dirjen Bina Adwil Kemendagri Menerima DIPA Tahun 2023 Lingkup Kemendagri
.jpg)
Jakarta –
Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri (Dirjen Bina Adwil Kemendagri), Safrizal ZA, hadir dalam Penyerahan DIPA Tahun 2023 Lingkup Kemendagri yang dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri), M. Tito Karnavian, kepada seluruh Pimpinan Tinggi Madya di lingkup Kemendagri pada Kamis (01/12/2022) di Aula Utama Gedung C Kementerian Dalam Negeri Jakarta.
Pada kesempatan yang sama, Mendagri M. Tito Karnavian juga menyerahkan Keputusan Menteri Dalam Negeri (Kepmendagri) tentang Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) di Lingkup Kemendagri.
Disamping menyerahkan DIPA Tahun 2023 Lingkup Kemendagri dan Kepmendagri tentang KPA Lingkup Kemendagri, Mendagri juga menyerahkan DIPA Tahun 2023 untuk Lingkup Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) kepada Pimpinan Tinggi Madya di lingkup BNPP.
Dalam sambutannya, Mendagri M. Tito Karnavian mengapresiasi pencapaian kinerja Kemendagri yang berperingkat tinggi dalam realisasi belanja anggaran di tahun 2022 dan sudah delapan kali berturut-turut mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Capaian Realisasi Kemendagri per 1 Desember 2022 sebesar 88,24% yang menduduki Peringkat Kedua dari 85 Kementerian/Lembaga (K/L) dan Peringkat Pertama dari 20 Kementerian/Lembaga (K/L) Kategori Sedang, sebagaimana dilaporkan oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri (Sekjen Kemendagri), Suhajar Diantoro.
Untuk Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan sendiri, Sekjen Kemendagri Suhajar Diantoro melaporkan bahwa serapannya per 1 Desember 2022 sudah mencapai 81,85% atau di atas rata-rata nasional yang sebesar 79,15%.
Sementara dalam menghadapi dan mengantisipasi tahun 2023, Mendagri M. Tito Karnavian juga mengarahkan jajarannya untuk memusatkan prioritas kepada 6 Fokus APBN Tahun 2023, yaitu Penguatan Kualitas SDM (Sumber Daya Manusia); Akselerasi Reformasi Sistem Perlindungan Sosial (Regsosek); Melanjutkan Pembangunan Infrastruktur Prioritas; Pembangunan Infrastruktur untuk Menumbuhkan Sentra-sentra Ekonomi Baru; Revitalisasi Industri; serta Pemantapan Reformasi Birokrasi dan Penyederhanaan Birokrasi.