Dirjen Bina Adwil Konsep Smart City Harus Layak Huni dan Berkelanjutan

Surabaya,

Pemerintah pusat dan daerah (pemda) harus berpacu dengan waktu untuk memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dalam membangun infrastruktur kota cerdas atau smart city yang layak huni dan berkelanjutan. Semua pihak harus beradaptasi dengan cepat dan berinovasi untuk layanan publik di wilayahnya.

Hal tersebut disampaikan Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri (Ditjen Bina Adwil Kemendagri), Dr. Safrizal, ZA, M.Si, dalam acara Integrated Technology Event (ITE) Hybrid 2021 di Surabaya, Rabu (1/12/2021).

Ia mengatakan konsep kota cerdas diyakini menjadi peluang untuk membuat kota semakin efektif dan efisien, serta meningkatkan daya saing, pertumbuhan dan pemerataan ekonomi warganya dalam dinamika kota yang semakin maju dan modern.

"Topik terkait solusi infrastruktur cerdas melalui pendekatan data analisis, feedback, dan adaptasi diharapkan membuka peluang bagi pemda. Pemerintah sebagai pembuat kebijakan industri nasional maupun internasional (mendorong) untuk berkolaborasi dan berdiskusi dalam mewujudkan kota cerdas yang layak huni dan meningkatkan kulitas hidup yang berkelanjutan,” kata Safrizal.

Untuk itu, ia meminta inovasi dan penerapan teknologi dalam rangka membangun kota cerdas sebaiknya dilakukan dengan berkolaborasi dengan berbagai pihak.

Kolaborasi dibutuhkan, baik di pusat, pemda, BUMN, dan BUMD, dengan menggandeng ahli, masyarakat, dan sektor swasta dalam pembangunan infrastruktur kota cerdas yang terpadu dan berkelanjutan.

"Pembangunan kota cerdas atau smart city tidak bisa dilakukan pemerintah semata, namun memerlukan kolaborasi dengan masyarakat dan sektor swasta," ucap dia

Kemendagri, kata Safrizal, ditunjuk sebagai National Representative Asean Smart City Network (NR ASCN) untuk mendukung Presidensi G20 pada 2022. Salah satu isu G20, ialah pembangunan perkotaan berkelanjutan.

Pihaknya pun, sambung Safrizal, siap memfasilitasi pemerintah daerah (Pemda) untuk merencanakan melakukan integrasi kebijakan nasional pada dokumen perencanaan dan penganggaran daerah untuk mendukung pembangunan Kota Cerdas.

“Pendekatan kota cerdas ini, terutama (diperuntukkan) bagi pemda. Sebagai bentuk komitmen, Ditjen Bina Adwil Kemendagri mendukung transformasi digital melalui inovasi, kolaborasi, dan pemanfaatan teknologi dalam memenuhi standar layanan perkotaaan,” pungkasnya.

Untuk diketahui, acara yang dibuka Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Muhammad Tito Karnavian ini mendapat dukungan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Apeksi), dan Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi). 

Acara yang berlangsung selama dua hari pada Rabu (1/2021) hingga Kamis (2/12/2021) ini menghadirkan juga sejumlah pimpinan daerah, seperti Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi, Wali Kota Bogor Bima Arya, Wali Kota Semarang Hendar Prihadi dan Wali Kota Tangerang Selatan Benyamin Davnie.

Tak ketinggalan, acara ini didukung oleh para pelaku industri Teknologi dan penyedia solusi kota cerdas, antara lain: PT Napindo Media Ashatama dan PT Mavic Media Indonesia, Indonesia Water Associaton (IdWA), PT Telekomunikasi Indonesia Tbk, Perusahaan Listrik Negara (PLN).

Google Cloud Indonesia,  PT Signify Commercial Indonesia, PT Endress + Hauser Indonesia, TOA, dan PT Jasa Sarana serta para Perwakilan Kedutaan dan Institusi Asing.