Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan Komitmen Wujudkan Pertumbuhan Investasi di KPBPB Sabang

Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan Komitmen Wujudkan Pertumbuhan Investasi di KPBPB Sabang

SHARE

Jakarta, 


Permasalahan kebijakan ekonomi antar wilayah di Indonesia yang sering mengemuka yaitu terkait kesenjangan dan ketimpangan ekonomi antar wilayah terutama antara Jawa dan Luar Jawa. Dalam mengatasi ketimpangan tersebut maka pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo dikembangkan kawasan strategis antara lain kawasan ekonomi khusus, kawasan industri, kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas di Luar Jawa.
Adapun arah kebijakan pengembangan kawasan strategis tersebut yaitu percepatan pengembangan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi wilayah, khususnya di Luar Jawa dengan memaksimalkan keuntungan aglomerasi, menggali potensi dan keunggulan daerah serta peningkatan efisiensi dalam penyediaan infrastruktur.


Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB) merupakan salah satu bentuk Kawasan strategis yang diharapkan mampu menggeliatkan perekonomian melalui fasilitas dan kemudahan yang ditawarkan, antara lain pembebasan bea cukai dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) serta fasilitas fiscal dan nonfiskal lainnya. 
KPBPB Sabang terletak di jalur strategis pelayaran internasional, dengan lokasi di Kota Sabang dan Kecamatan Pulo Aceh, Aceh Besar dengan luas total daratan mencapai 394 Km2. Dasar pembentukan KPBPB Sabang berdasarkan UU Nomor 37 Tahun 2000 tentang Penetapan Peraturan Pengganti UU Nomor 2 Tahun 2000 tentang KPBPB Sabang Menjadi UU. KPBPB Sabang mempunyai fungsi utama sebagai tempat untuk mengembangkan usaha-usaha di bidang perdagangan, jasa, industri, pertambangan dan energi, transportasi, maritim dan perikanan, pos dan telekomunikasi, perbankan, asuransi, pariwisata dan bidang-bidang lainnya yang meliputi kegiatan manufaktur serta penyediaan dan pengembangan prasarana dan sarana kawasan.


Dalam implementasinya, KPBPB Sabang tidak bejalan sesuai harapan karena menghadapi banyak kendala dan hambatan. Dalam pengembangan dan pengelolaannya, terdapat beberapa isu strategis antara lain: belum dilimpahkannya beberapa kewenangan perizinan termasuk harmonisasi dengan UU Cipta Kerja; terbatasnya iklim investasi yang menunjang insentif fiskal dan nonfiskal; belum konsisten dan terintegrasinya antara perencanaan dan pembangunan infrastruktur kawasan; infrastruktur pelabuhan yang kurang memadai, khususnya terkait belum ditetapkannya DLKr-DLKp pelabuhan Teluk Sabang; dan keterbatasan kapasitas sumber daya manusia baik dalam kelembagaan Badan Pengusahaan Kawasan Sabang (BPKS) maupun penyediaan tenaga kerja lokal.


Dalam rangka menumbuhkan iklim investasi dan percepatan pertumbuhan ekonomi dalam KPBPB Sabang, Direktorat Kawasan, Perkotaan dan Batas Negara melakukan Rapat Asistensi Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan dan Pengembangan Kawasan Khusus Lingkup I di KPBPB Sabang pada hari Kamis (4/8/2022) di Hotel Mercure Batavia, Jakarta Barat.
Dr. Drs. Thomas Umbu Pati T.B., M.Si, Direktur Kawasan, Perkotaan dan Batas Negara Kementerian Dalam Negeri dalam sambutannya menyampaikan bahwa “KPBPB Sabang harus menjadi pusat pengembangan kawasan strategis dan pertumbuhan ekonomi di wilayah Sumatera sebagaimana tercantum dalam Perpres Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024.”
Disampaikan pula bahwa dalam rangka mewujudkan pusat pengembangan kawasan strategis dan pertumbuhan ekonomi tersebut, KPBPB Sabang memerlukan dukungan baik dari Kementerian/Lembaga, Pemerintah Provinsi Aceh, Pemerintah Kota Sabang, BUMN maupun sector swasta. Selain itu, diperlukan pula dukungan infrastruktur serta sarana dan prasarana yang memadai sehingga investor tertarik dan berkeinginan untuk menenamkan modal dalam kawasan.


Hadir sebagai narasumber pada rapat tersebut diantaranya Asdep Strategi dan Kebijakan Percepatan Investasi Kemenko Bidang Kemaritiman dan Investasi, Asdep Penguatan Daya Saing Kawasan Kemenko Bidang Perekonomian dan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan (BPKS) Sabang.
Rapat Asistensi ini bertujuan untuk mengidentifikasi tantangan dalam pengembangan dan pengelolaan KPBPB Sabang; merumuskan dukungan K/L dan Pemerintah Daerah dalam meningkatkan pertumbuhan investasi di KPBPB Sabang; dan melakukan sinergitas kebijakan antara Pusat dan Daerah dalam mewujudkan pengembangan dan pengelolaan KPBPB Sabang lebih optimal, dengan mengundang K/L antara lain Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Investasi/BKPM, Kementerian Perhubungan, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, serta Pemerintah Daerah Provinsi Aceh dan Kota Sabang dengan total peserta 35 peserta.
Dari hasil diskusi rapat terkait upaya percepatan mewujudkan pertumbuhan investasi di KPBPB Sabang, disampaikan bahwa pemerintah pusat siap mendukung melalui penguatan dan implementasi regulasi, baik terkait insentif dan fasilitas dalam kawasan maupun bagi investor; dukungan promosi potensi daerah kepada calon investor di dalam dan luar negeri; optimalisasi sarana dan prasarana dalam kawasan; dukungan potensi kelautan dan perikanan melalui optimalisasi Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT) dan pengintegrasian SKPT ke dalam kawasan KPBPB Sabang; serta dukungan kerjasama penguatan kelembagaan dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia.
Sedangkan Pemerintah Provinsi Aceh sangat mendukung upaya pengembangan potensi dan sektor unggulan dalam kawasan KPBPB Sabang, antara lain melalui optimalisasi destinasi pariwisata bahari dan cagar budaya serta pengembangan perikanan tangkap antara lain tuna dan tongkol melalui industri manufaktur perikanan berbasis ekspor.


Kepala BPKS Sabang menyampaikan pihaknya membutuhkan dukungan dalam penyediaan tenaga ahli dari akademisi dan tenaga kerja lokal yang berbasis keahlian melalui kerjasama pendirian sekolah vokasi dalam kawasan. Selain itu, KPBPB juga membutuhkan dukungan pendanaan di luar APBN serta kerjasama dari K/L, Pemerintah Provinsi Aceh, Swasta dan pihak luar negeri.
Rapat asistensi menghasilkan kesimpulan antara lain: perlunya update kegiatan yang telah dan akan dilakukan oleh BPKS serta melaporkan kepada K/L pengampu (dalam hal ini Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian); Pemerintah Daerah berkomitmen dalam melakukan harmonisasi regulasi yang berlaku dalam kawasan dengan didukung dari K/L terkait; dan Kementerian Dalam Negeri akan menindaklanjuti isu pengembangan dalam kawasan dengan melibatkan K/L teknis.