Ditjen Bina Adwil Awali 2025 dengan Sosialisasi Keuangan dan Evaluasi IKPA di Banda Aceh
Banda Aceh – Bagian Keuangan Sekretariat Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan memulai tahun dengan menggelar Sosialisasi Kebijakan Keuangan Tahun Anggaran 2025 dan Evaluasi Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Tahun 2024. Acara berlangsung Rabu (22/1/2025) di Hotel Kyriad Muraya, Banda Aceh, secara hybrid baik offline maupun online, diikuti oleh ASN Kementerian Dalam Negeri serta Bendahara Pengeluaran Satker Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan.
Plh. Dirjen Bina Administrasi Kewilayahan, Dr. Drs. Amran, MT, dalam sambutannya menyoroti dinamika anggaran 2024, termasuk Automatic Adjustment (AA), tambahan anggaran dari pinjaman luar negeri, dan penghematan perjalanan dinas sesuai arahan Presiden. Realisasi anggaran Ditjen Bina Adwil hingga 31 Desember 2024 mencapai 98,57% dari pagu netto Rp213,84 miliar, atau 93,79% dari total anggaran Rp224,74 miliar.
“Meskipun dinamika penganggaran dan persentase realisasi anggaran tahun 2024 tercatat kurang maksimal, namun rekapitulasi nilai IKPA eselon I Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan tidak mengalami penurunan signifikan dibanding tahun 2023” kata Amran.
Meski realisasi anggaran belum maksimal, berdasarkan data OMSPAN-MONEVPA Kementerian Keuangan, nilai IKPA Ditjen Bina Adwil 2024 mencapai 93,84, hanya turun sedikit dari 94,21 di 2023. Tingkat kantor pusat justru mencatat peningkatan menjadi 96,88 dari 96,74. Sepuluh satker binaan dengan nilai IKPA sangat baik diberikan apresiasi, di antaranya Sekretariat Daerah Provinsi Riau (99,97) dan Provinsi Sulawesi Utara (99,34).
“Capaian ini berkat ketekunan, kesabaran, dan kepatuhan pengelola anggaran terhadap ketentuan yang berlaku,” tambah Amran. Ia juga memaparkan strategi percepatan pelaksanaan anggaran 2025, seperti percepatan administrasi, penataan dokumen pertanggungjawaban, dan adaptasi terhadap perkembangan teknologi.
Acara ditutup dengan penghargaan kepada 10 satker terbaik dan peluncuran Buku Tata Cara Penyusunan Dokumen Pertanggungjawaban Keuangan Edisi 4. Kegiatan dilanjutkan dengan pemaparan materi oleh narasumber dari Direktorat Jenderal Anggaran, KPPN Jakarta IV, dan KPPN Banda Aceh.