Ditjen Bina Adwil berharap Dekonsentrasi GWPP 2024 tanpa Refoccusing
Jakarta –
Dalam rangka Pelaksanaan Dekonsentrasi Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat Tahun Anggaran 2024, Direktorat Dekonsentrasi, TP dan Kerjasama, Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan menggelar Rapat Koordinasi Program, Anggaran dan Kegiatan Pelaksanaan Dekonsentrasi Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat pada 15-17 Oktober 2023 dan 18-20 Oktober 2023 di Jakarta.
Plh. Sekretaris Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan, Drs. Edy Suharmanto, M.Si memberikan sambutan dan arahan.
Dalam sambutannya disampaikan bahwa gubernur seluruh Indonesia dan perangkat gubenur untuk senantiasa berkomitmen melaksanaan tugas dan wewenang sebagai representatif pemerintah pusat dalam upaya menciptakan sinergitas pemerintah pusat dan daerah.
“Perkuat Perangkat Gubernur sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksaan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat."
Rapat ini diselenggarakan sebagai bagian dari rangkaian proses perencanaan Dekonsentrasi GWPP 2024. Perserta rapat terdiri dari pengelola keuangan Satker Dekonsentrasi akan melaksanakan penyusunan Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan input Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA/KL) pada aplikasi SAKTI, proses verifikasi dan validasi.
Proses ini adalah bagian dari upaya awal untuk menciptakan pelaksanaan tugas dan wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat yang lebih efektif dan efisien. Sehingga seluruh target output dan outcome dari masing-masing tugas dan wewenang dapat tercapai secara optimal, dan seluruh gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat dapat memperoleh predikat kinerja yang baik.
“Komitmen baik, realisasi keuangan dan kinerja optimal dan tidak ada pemotongan anggaran Dekonsentrasi Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat adalah harapan utama dalam pelaksanaan Dekon GWPP 2024” ujar Plh. Sekretaris Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan menutup sambutannya.