Ditjen Bina Adwil: Camat Garda Terdepan dalam Pelayanan Publik & Penyelenggaraan Pemerintahan



Logo Kemendagri

Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia

Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan

Informasi:
Selamat Datang di Website Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan, Kementerian Dalam Negeri dan Selamat HUT ke-80 Republik Indonesia. Teruslah berkibar, Merah Putih, sebagai simbol perjuangan dan kebanggaan seluruh rakyat. Dirgahayu Republik Indonesia! Semoga semangat kemerdekaan selalu menginspirasi kita untuk membangun negeri yang adil, makmur, dan berdaya saing. || Telah terbit Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 107 Tahun 2022: TENTANG BATAS DAERAH KABUPATEN BARITO TIMUR PROVINSI KALIMANTAN TENGAH DENGAN KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA PROVINSI KALIMANTAN SELATAN . Klik di sini untuk melihat selengkapnya || Berita Terbaru Kemendagri: Pecah Penuh Tawa! Safrizal ZA Buka Kompetisi Stand Up Comedy Kemendagri dengan Meriah | Buktikan Komitmen Layani Masyarakat, Safrizal ZA Terima Penghargaan dari The Aceh Post || Ingin menyampaikan pertanyaan, kritik, atau saran? Silakan isi formulir kami di https://ditjenbinaadwil.kemendagri.go.id/form

Ditjen Bina Adwil: Camat Garda Terdepan dalam Pelayanan Publik & Penyelenggaraan Pemerintahan

Jakarta - Plh. Direktur Dekonsentrasi, Tugas Pembantuan dan Kerja Sama Raziras Rahmadillah, S.STP., M.A., memimpin Rapat Koordinasi Tata Kelola Pelayanan Administrasi di Kecamatan dan Kelurahan.

Rapat ini dalam rangka penyesuaian kebijakan dengan Kementerian/Lembaga terkait tata kelola layanan administrasi di kecamatan dan kelurahan sesuai dengan tugas dan fungsi camat yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan.

"Masih adanya ketidaksinkronan atas permasalahan layanan administrasi seperti pengurusan surat-surat keterangan yang masih membutuhkan penandatanganan oleh camat, lurah maupun kepala desa yang terdapat kemungkinan adanya dampak pertanggungjawaban di kemudian hari. Sebagai contoh, surat keterangan tidak mampu yang merupakan salah satu syarat dari urusan administrasi pengajuan BPJS Kesehatan. Apakah camat/lurah pasti mengetahui apabila warganya tergolong miskin? Bagaimana indikator miskin tersebut?” kata Raziras pada kegiatan dimaksud, Jumat (10/11/2023) di Jakarta.

Raziras menyatakan melalui rapat ini diharapkan dapat teridentifikasi isu layanan admibistrasi serta dapat dilakukannya pengambilan kebijakan lanjutan dari Kemendagri baik melalui integrasi aturan ataupun Omnibus Law antar Kementerian/Lembaga terkait.

“Camat merupakan garda terdepan

(street level beaureaucracy) dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik," katanya

Disebutkan kecamatan menurut PP No 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan memiliki fungsi atributif yakni menyelenggarakan urusan pemerintahan umum, mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat, mengoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah dan sebagainya. Sedangkan dari aspek delegatif, kecamatan melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota serta melaksanakan tugas pembantuan.

Salah satu permasalahan kecamatan yang dihadapi selama ini terkait layanan administrasi adalah pelayanan kepada masyarakat dalam hal penerbitan/penandatanganan surat keterangan. Instansi/lembaga pemerintah, BUMN/BUMD masih banyak menggunakan format/formulir surat yang membutuhkan tanda tangan camat ataupun lurah.

"Masalah lainnya ketidakjelasan dasar hukum tentang camat ataupun lurah harus menandatangani dokumen-dokumen pendukung dalam rangka penerbitan dokumen pelayanan oleh lembaga/instansi," pungkasnya.

Pembahasan dalam rapat ini dilakukan bersama dengan Pemerintah Kota Tangerang Selatan dan Pemerintah Kota Bogor melalui Bagian Pemerintahan dan Camat yang hadir secara langsung di Ballroom Royal Kuningan Hotel, serta kehadiran secara daring yaitu Direktorat Integrasi Data Kependudukan Daerah Ditjen Dukcapil Kemendagri, Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung, Biro Hukum Setjen Kementerian ATR/BPN, dan Biro Hukum Setjen Kemensos.

DIREKTORAT JENDERAL BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN

Call Center 168

Selamat Datang di Kemendagri Adwil Call Center
Silakan isi formulir di bawah ini untuk memulai obrolan