Ditjen Bina Adwil Dorong Kolaborasi Multipihak Guna Tingkatkan Kerja Sama Daerah



Logo Kemendagri

Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia

Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan

Informasi:
Selamat Datang di Website Direktorat Jendral Kewilayahan || Terdapat Informasi Mengenai Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 100.1.1-6117 Tahun 2022 Tentang Pemberian Dan Pemutakhiran Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan Dan Pulau. Bisa Klik di sini: Lihat Informasi Kepmendagri 100.1.1-6117 Tahun 2022 || Berikut Berita Terbaru Kemendagri: Ditjen Bina Adwil Dorong Penguatan Zona Integritas Melalui Fasilitasi dan Asistensi Menuju WBK/WBBM | Perkuat Arah Reformasi Birokrasi, Ditjen Bina Adwil Ditjen Bina Adwil Gelar Asistensi dan Coaching Clinic

Ditjen Bina Adwil Dorong Kolaborasi Multipihak Guna Tingkatkan Kerja Sama Daerah

Jakarta - 28/02/2023

Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan menyelenggarakan Rapat Asistensi Pengintegrasian Kerja Sama ke dalam Dokumen Perencanaan dan Anggaran, pada Hari Senin hingga Rabu, tanggal 27-1 Maret. Rapat dilangsungkan di Hotel Orchardz Industri, dengan mengundang bagian yg menangani kerja sama dan bappeda kabupaten/kota.

Direktur Dekonsentrasi, Tugas Pembantuan dan Kerja Sama, Dr. Prabawa Eka Soesanta, S.Sos., M.Si., membuka acara rapat yang diselenggarakan secara daring dan luring. Dalam sambutannya Prabawa mengatakan, "Perkembangan dunia perlu didorong dengan kolaborasi banyak pihak. Kita perlu mendiskusikan hal-hal positif dan meningkatkan kreatifitas untuk mengembangkan kerja sama daerah".

Sebelum dilaksanakan kerja sama daerah perlu adanya tahap perencanaan, dimana daerah perlu melakukan identifikasi dan pemetaan potensi urusan pemerintahan yang dapat dikerjasamakan. Dalam identifikasi dan pemetaan harus memperhatikan timeline. Sehingga hasil pemetaan tersebut dapat digunakan dan diintegrasikan ke dalam dokumen perencanaan dan penganggaran daerah. 

“Keaktifan dan inisiatif perangkat daerah sebagai ujung tombak peningkatan perekonomian dan pembangunan daerah yang dapat dilakukan dengan sinergi berbagai pihak sangat diperlukan. Sehingga Daerah tidak bergantung pada APBD nya dalam peningkatan perekonomian maupun pembangunan daerahnya, namun dapat dilakukan dengan kerja sama daerah,” jelas Soesanta.

Hadir dalam kegiatan rapat ini, Pejabat yang membidangi kerja sama daerah di Kabupaten/Kota dan Pejabat Bappeda Kabupaten/kota. Rangkaian rapat diperkuat dengan kehadiran narasumber dari BPPN, BPPD Kota Bogor, BPJS, dan DAP Kota Bogor. 

“Harapan dari dilaksanakannya rapat ini agar pemerintah daerah bidang kerjasama daerah dan Bappeda dapat melakukan sinergitas kegiatan kerja sama ke dalam dokumen perencanaan dan anggaran” tutup Soesanta.

Call Center 168

Selamat Datang di Kemendagri Adwill Call Center,
Silakan isi formulir di bawah ini untuk memulai obrolan