Ditjen Bina Adwil Gelar Rapat Harmonisasi Draft Revisi Permendagri No 72 Tahun 2019



Logo Kemendagri

Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia

Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan

Informasi:
Selamat Datang di Website Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan, Kementerian Dalam Negeri. || Telah terbit Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 300.2.2-2430 Tahun 2025: Tentang Pemberian dan Pemutakhiran Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, dan Pulau. Klik di sini untuk melihat selengkapnya || Berita Terbaru Kemendagri: Pecah Penuh Tawa! Safrizal ZA Buka Kompetisi Stand Up Comedy Kemendagri dengan Meriah | Buktikan Komitmen Layani Masyarakat, Safrizal ZA Terima Penghargaan dari The Aceh Post || Ingin menyampaikan pertanyaan, kritik, atau saran? Silakan isi formulir kami di https://ditjenbinaadwil.kemendagri.go.id/form

Ditjen Bina Adwil Gelar Rapat Harmonisasi Draft Revisi Permendagri No 72 Tahun 2019

Jakarta,


Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan Kemendagri melalui Direktorat Toponimi dan Batas Daerah, menggelar rapat harmonisasi draft revisi Permendagri Nomor 72 Tahun 2019 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, secara virtual pada Senin (13/9/2021).

Rapat dibuka dan dipimpin oleh perwakilan dari Biro Hukum Setjen Kemendagri dan Kementerian Hukum dan HAM. Serta dihadiri sejumlah Kementerian/Lembaga, diantaranya: Pusat Pemetaan Batas Wilayah BIG, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Ditjen Perimbangan Keuangan Kemenkeu dan Pejabat serta staf Direktorat Toponimi dan Batas Daerah, Ditjen Bina Adwil Kemendagri.

Adapun tujuan dari rapat ini, diantaranya adalah untuk melakukan sinkronisasi dan harmonisasi kebijakan bidang Politik dan Pemerintahan Umum dengan Kementerian/Lembaga dalam rangka penyamaan persepsi , mendapat masukan dan saran yang konstruktif serta membahas sejumlah penyesuaian judul untuk membedakan antara wilayah administrasi pemerintahan dan pulau. 

Seperti yang disampaikan oleh peserta dari DJPK Kemenkeu, bahwa kode wilayah administrasi dirasa sangat penting dalam rangka tertib administrasi kewilayahan. Serta sangat dibutuhkan oleh Kementerian/Lembaga lain dalam pengambilan kebijakan. Sehingga, regulasi yang nantinya direvisi tersebut, dapat menjawab permasalahan dan dapat berjalan efektif serta implementatif.

Lebih lanjut, para peserta yang hadir juga mengapresiasi tinggi diadakannya rapat tersebut. Para pihak menyampaikan siap mendukung diselesaikannya draft Revisi Permendagri tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan.

Call Center 168

Selamat Datang di Kemendagri Adwil Call Center
Silakan isi formulir di bawah ini untuk memulai obrolan