Ditjen Bina Adwil Tegaskan Komitmen Akuntabilitas pada Rakor Penyelesaian TLHP 2005-2024
Dalam upaya memperkuat akuntabilitas pengelolaan keuangan negara serta memastikan efektivitas penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP), Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri menggelar Rapat Koordinasi Penyelesaian TLHP BPK RI dan APIP Tahun 2005 s.d. 2024, Kamis (27/11/2025), di Sasana Bhakti Praja, Kemendagri. Kegiatan ini diikuti oleh para Pimpinan Unit Kerja Eselon I, pimpinan Unit Pelaksana Teknis (UPT), serta pejabat yang menangani TLHP di lingkungan Kemendagri dan Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP).
Rakor ini berfokus pada konsolidasi penyelesaian rekomendasi TLHP BPK RI dan APIP selama kurun 2005–2024, sekaligus mendorong penguatan sistem pengendalian internal di seluruh unit kerja Kemendagri dan BNPP. Agenda juga diisi dengan Penyerahan Penghargaan kepada Satuan Kerja yang berhasil menyelesaikan TLHP 100% dari tahun 2019 s.d. 2024, dilanjutkan dengan Arahan Percepatan Penyelesaian TLHP oleh Inspektur Jenderal Kemendagri, S.M. Mahendra Jaya, serta pemutakhiran data TLHP.
Sekretaris Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan, Sri Purwaningsih, yang hadir mewakili Dirjen Bina Adwil, menyampaikan bahwa komitmen terhadap akuntabilitas tidak hanya penting bagi penyelesaian rekomendasi pemeriksaan, tetapi juga menjadi fondasi dalam menjalankan program-program strategis. Ia menegaskan bahwa peningkatan kualitas tata kelola merupakan bagian dari transformasi pelayanan publik yang lebih luas.
“Konsistensi kita dalam menyelesaikan TLHP merupakan cerminan dari kesungguhan menjaga integritas. Transformasi tata kelola bukan hanya tentang administrasi, tetapi juga kesiapan seluruh unit kerja untuk terus berbenah. Di berbagai agenda lintas isu, termasuk pengelolaan kawasan dan layanan publik, pola koordinasi yang akuntabel menjadi kunci keberhasilan,” ujarnya.
Sri Purwaningsih juga menekankan bahwa berbagai agenda transformasi yang sedang berlangsung di tingkat nasional, termasuk penguatan penanganan sampah perkotaan melalui pendekatan aglomerasi dan pemanfaatan teknologi ramah lingkungan, menuntut kesiapan daerah yang ditopang oleh tata kelola yang bersih.
“Aglomerasi dan kolaborasi lintas daerah adalah awal dari transformasi besar, termasuk dalam pengelolaan sampah. Semua itu hanya dapat berjalan apabila tata kelola internal kita kuat, termasuk penyelesaian TLHP yang menjadi indikator kedisiplinan institusi,” tambahnya.
Di akhir penyampaiannya, Sri Purwaningsih menegaskan kembali komitmen Ditjen Bina Adwil untuk terus mendukung upaya perbaikan secara menyeluruh di lingkungan Kemendagri. Ia menutup dengan menyampaikan apresiasi atas terselenggaranya rakor ini sebagai momentum penting memperkuat integritas birokrasi.
