Ekosistem Digital yang Komprehensif sebagai Standar Pelayanan Kota Cerdas Berkelanjutan

Ekosistem Digital yang Komprehensif sebagai Standar Pelayanan Kota Cerdas Berkelanjutan

SHARE

Jakarta – 

Pengembangan konsep kota cerdas (smart city) di Indonesia membutuhkan knowledge and experience sharing atau saling berbagi pengetahuan dan pengalaman di antara kabupaten dan kota, terutama dalam menyusun strategi terpadu untuk mewujudkan perkotaan cerdas yang kompak, nyaman, efisien dan berkelanjutan. 

Hal tersebut ditekankan oleh Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri, Dr. Safrizal. ZA, M.Si., saat menyampaikan sambutan dalam pembukaan Rapat Kebijakan Standar Pelayanan Perkotaan Cerdas Berkelanjutan di Hotel Grand Mercure Kemayoran, Jakarta pada Selasa (01/11/2022). 

“Daerah-daerah champion yang langganan juara ini menjadi soko guru, fasilitasi yang ingin belajar, sehingga makin banyak yang champion. Ambil beberapa sampel daerah champion ini untuk dijadikan contoh. Tujuannya semata-mata membuat Indonesia lebih hebat dan daerah lebih maju. Hari ini, terdapat 548 daerah otonom di Indonesia yang dapat diarahkan untuk membangun ekosistem digital yang komprehensif di wilayahnya masing-masing,” demikian menurut Safrizal. 

Safrizal yang membuka resmi kegiatan secara simbolis dengan ketukan palu 5 kali itu juga mengingatkan tentang posisi Indonesia yang memegang kepemimpinan ASEAN Smart City Network (ASCN) di tahun 2023. 

“Tahun depan Indonesia sebagai pemimpin ASCN akan memiliki 10 kota cerdas yang akan dijadikan percontohan di tingkat internasional. Tahun ini kita memilih 7 daerah lagi, dari 3 yang sudah ada, diwakili DKI Jakarta, Kota Makassar dan Kabupaten Banyuwangi. Kita akan ukur daerah-daerah dengan menggunakan indikator-indikator kematangan kota cerdas, atau Smart City Maturity,” lanjut Safrizal. 

Kegiatan rapat ini merupakan tindak lanjut atas arahan Menteri Dalam Negeri Jenderal Polisi (Purn.) Prof. Drs. H. Muhammad Tito Karnavian, M.A., Ph.D., saat melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Sumedang pada 19 Oktober 2022 lalu. 

Pada kunjungan kerja tersebut, Menteri Dalam Negeri menyampaikan apresiasi terhadap penerapan Digital Service Living Lab yang dikembangkan oleh Pemerintah Kabupaten Sumedang. Hal itu dinilainya sebagai disrupsi penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) berbasis gotong royong, yang dilakukan melalui pola capacity building, coaching, mentoring dan counseling. 

Lebih lanjut dalam sambutannya, Safrizal juga mengingatkan bahwa penerapan kota cerdas tidak hanya dipahami sebagai penggunaan TIK, dan melupakan tujuan kota untuk melayani warganya melalui penyelenggaraan pemerintahan yang lebih bersih dan akuntabel serta efektif dan efisien, sehingga dapat tercermin dalam peningkatan Indeks SPBE Nasional dan peningkatan E-Government Development Index (EGDI) Indonesia. 

“Smart city not only aplikasi. Sudah ada lebih dari 3.400 aplikasi yang dikembangkan. Perlu adanya integrasi yang terstandarisasi. Oleh karena itu diperlukan pendekatan kolaborasi antara pemerintah dengan pihak swasta, universitas hinggai LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat). Fokus melayani, mencapai SPM (Standar Pelayanan Minimal) sehingga standar pelayanan ini memajukan SPM yang paling dibutuhkan terlebih dahulu,” tambah Safrizal. 

Untuk itu, kegiatan ini menghadirkan Deputi Bidang Kelembagaan dan Tata Laksana Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara-Reformasi Birokrasi, Nanik Murwati, S.E., M.A.; Ketua Dewan Teknologi Informasi dan Komunikasi Nasional, Dr.Ing Ilham Akbar Habibie, MBA.; Sekretaris Daerah Kabupaten Sumedang, Drs. Herman Suryatman, MSi., yang mewakili Bupati Sumedang, Dr. H. Dony Ahmad Munir, S.T., M.M.; dan Chancellor United In Diversity Foundation, Dr. Suyoto, Msi. sebagai narasumber. 

Kehadiran para narasumber di hadapan Sekretaris Daerah serta Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika dari 62 kabupaten/kota di seluruh Indonesia dalam kegiatan ini diharapkan dapat mengembangkan wawasan tentang penerapan SPBE, sehingga lahir kota-kota cerdas baru yang dapat direplikasi dan berfungsi sebagai living laboratory. 

Peran para Sekretaris Daerah dan para Kepala Dinas harus dapat menjadi penggerak perubahan dalam penerapan kota cerdas di seluruh Indonesia. “Kalau mau maju harus ada leadership, dipimpin oleh seorang leader yang memahami konsep, untuk menggerakkan perubahan,” pesan Safrizal.