Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan dan Anggaran Tugas Pembantuan Bidang Sarana Prasarana Pemerintahan Batas Negara dan Pulau-Pulau Terluar pada Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan Tahun Anggaran 2022
Jakarta –
Direktorat Kawasan, Perkotaan dan Batas Negara melalui Subdirektorat Batas Negara dan Pulau-Pulau Terluar menggelar Rapat Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan dan Anggaran Tugas Pembantuan pada Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Tahun Anggaran 2022 pada hari Jumat, 4 November 2022, bertempat di Hotel AONE Jakarta.
Rapat yang dihadiri oleh perwakilan Biro Perencanaan Kemendagri, Bagian Perencanaan, Bagian Umum, Bagian Keuangan Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan serta perwakilan Pemerintah Daerah, antara lain: Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara; Sekretariat Daerah Kabupaten Malaka, Provinsi Nusa Tenggara Timur dan melalui media zoom meeting, antara lain: Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu, Provinsi Kalimantan Barat; Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara, Provinsi Maluku; Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Keerom, Provinsi Papua; Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara, Provinsi Nusa Tenggara Timur; Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Provinsi Maluku; Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Pulau Morotai, Provinsi Maluku Utara; Bagian Tata Pemerintahan Kota Sabang, Provinsi Aceh; dan Bagian Tata Pemerintahan Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau.
Pada Tahun Anggaran 2022, Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan memberikan tugas pembantuan berupa sarana prasarana pemerintahan di 2 (dua) daerah, yaitu pembangunan Kantor Desa Kamanasa, Kecamatan Malaka Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Timur dan pembangunan Kantor Kecamatan Lumbis Hulu, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara.
Lokus dari kegiatan tugas pembantuan antara lain: desa-desa di Kecamatan Pulau-Pulau Kecil Terluar, Kecamatan yang berbatasan langsung dengan negara tetangga (lokasi prioritas), lokasi-lokasi yang menjadi Kebijakan Strategis Nasional (KSN), Kawasan Pusar Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) di perbatasan dan lain-lain.
Dalam rapat dimaksud, turut dibahas progress pelaksanaan kegiatan (realisasi fisik), progress pelaksanaan anggaran (realisasi anggaran) dan permasalahan yang terjadi dalam pembangunan sarana prasarana pemerintahan tersebut, sebagai contoh pada Pembangunan Kantor Kecamatan Lumbis Hulu yaitu akses melewati sungai menuju lokasi untuk logistik pembangunan sering mengalami rawan banjir karena cuaca ekstrim serta berakibat pada naiknya biaya transportasi untuk bahan bangunan.Selain itu, rapat tersebut juga turut membahas alokasi kebutuhan sarana prasarana tugas pembantuan Tahun Anggaran 2023.