Fasilitasi Kemendagri terhadap Asistensi dan Supervisi Percepatan Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Khusus Industri Katibung dan Way Pisang di Provinsi Lampung

Fasilitasi Kemendagri terhadap Asistensi dan Supervisi Percepatan Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Khusus Industri Katibung dan Way Pisang di Provinsi Lampung

SHARE

Lampung – 

Direktorat Kawasan Perkotaan dan Batas Negara mengadakan Rapat Asistensi dan Supervisi Percepatan Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Khusus Industri Katibung dan Way Pisang Kabupaten Lampung Selatan Provinsi Lampung pada hari Kamis, 16 Juni 2022 di Hotel Aston, Lampung. 

Rapat dipimpin oleh Direktur Kawasan Perkotaan dan Batas Negara, Dr. Drs. Thomas Umbu Pati Tena Bolodadi, M.Si, dihadiri oleh perwakilan dari Bappeda Provinsi Lampung, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung, Bappedda Kabupaten Lampung Selatan, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lampung Selatan. 

Narasumber yang dihadirkan pertama dari Direktorat Perwilayahan Industri Kementerian Perindustrian dengan materi Perkembangan Kawasan Industri RPJMN di Provinsi Lampung. Narasumber kedua dari Bappeda Provinsi Lampung dan Dinasi Perindustrian Provinsi Lampung. Berdasarkan Perpres 18/2020 tentang RPJMN 2020-2024, terdapat 27 Kawasan Industri Prioritas dan salah satu kawasan industri yang dikembangkan adalah Kawasan Industri (KI) Katibung dan Waypisang di Kabupaten Lampung Selatan. 

Terdapat beberapa permasalahan yang belum terselesaikan di KI Katibung, seperti deliniasi kawasan industri yang belum definitif; belum adanya masterplan khusus KI Katibung di Klampis; dan belum adanya pengelola kawasan. 

Sementara beberapa permasalahan yang belum terselesaikan di KI Waypisang, di antaranya deliniasi lokasi KI Way Pisang yang belum definitif; arahan KI Way Pisang yang belum masuk dalam Revisi RTRW Kabupaten Lampung Selatan; proses Revisi RTRW Kabupaten Lampung Selatan yang sudah ada surat dari Pemprov kepada Bupati Lampung Selatan terkait percepatan revisi RTRW; KI Way Pisang terdapat LP2B, lokasi merupakan lahan Hutan Produksi; dan terkait proses administrasi pengadaan lahan, di mana lahan merupakan kawasan hutan milik KLHK, status lahan masih belum clean dan clear sehingga perlu penyelesaian terkait status hutan produksi yang ada di lokasi KI Way Pisang. 

Hasil diskusi dalam rapat adalah percepatan RTRW Kabupaten Lampung Selatan terkendala proses asistensi dengan BIG yang dilakukan secara daring. Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan memberikan usulan alternatif kawasan KI Way Pisang seluas 73 Ha di Kecamatan Kalianda yang merupakan aset pemerintah daerah. Alternatif kawasan tersebut memiliki kontur relatif datar dan terhubung dengan akses Jalan Tol Sumatera sehingga memungkinkan untuk menjadi kawasan pengembangan industri. Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan berinisiatif mengembangkan program “Petani Milenial” di Kecamatan Kalianda. 

Sebagai tindak lanjut Kementerian Dalam Negeri dalam hal ini, Kemendagri akan bersurat kepada Gubernur Lampung sebagai Wakil Pemerintah Pusat untuk mendorong percepatan pengembangan dan pembangunan Kawasan Industri Katibung dan Way Pisang berkaitan dengan deliniasi kawasan industri. Kemendagri juga akan melakukan rapat evaluasi di kantor pusat bersama Kementerian Perindustrian, KLHK, Kementerian Perekonomian, Kementerian Pertanian, Kementerian PUPR dan BIG tbeserta pemerintah daerah provinsi dan Kabupaten Lampung Selatan.