Fasilitasi Kemendagri terhadap Indikasi Pemalsuan SK Mendagri terkait Pembatalan Hak Pakai Aset Kemenag di Provinsi Lampung 

Fasilitasi Kemendagri terhadap Indikasi Pemalsuan SK Mendagri terkait Pembatalan Hak Pakai Aset Kemenag di Provinsi Lampung 

SHARE

Jakarta – 

Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan (Ditjen Bina Adwil) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengadakan Rapat Fasilitasi Penanganan Masalah dan Konflik Pertanahan di Daerah, pada Rabu (15/6/2022) di Ruang Rapat Gedung H Kemendagri. 

Rapat dipimpin oleh Direktur Kawasan Perkotaan dan Batas Negara Dr. Drs. Thomas Umbu Pati Tena Bolodadi, M.Si. dan dihadiri oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN, Kementerian Agama Republik Indonesia serta Biro Hukum Sekretariat Jenderal Kemendagri. 

Thomas menjelaskan agenda dalam rapat ini terkait pembahasan penjelasan SK Depdagri Nomor 113/SK/1984 tanggal 29 Januari 1984 mengenai Persetujuan Pembatalan Sertifikat Hak Pakai Nomor 12/NT tahun 1982 an. Departemen Agama Republik Indonesia yang digunakan oleh Kantor Wilayah Kementerian Agama (Kemenag) Provinsi Lampung. 

Analis Hukum Madya pada Biro Hukum Kemenag As’ad Adi Nugroho, menyampaikan bahwa tanah aset milik Kemenag seluas ±17.000 m2 yang akan digunakan sebagai Balai Diklat di Provinsi Lampung digugat oleh perorangan pada tahun 2021 dengan hasil gugatan dimenangkan pada tingkat Pengadilan Negeri oleh perorangan tersebut. 

Kemenag pada kesempataan ini meminta klarifikasi Kemendagri terkait SK Depdagri Nomor 113/SK/1984 tanggal 29 Januari 1984 yang membatalkan Hak Pakai Departemen Agama. Kemenag menduga ada indikasi pemalsuan dokumen yang digunakan oleh penggugat yang digunakan sebagai alat bukti dalam persidangan. Kemenag meminta kejelasan kepada Kemendagri terkait keabsahan SK (Surat Keputusan) tersebut. 

Kemendagri telah menyerahkan P3D (Personel, Pendanaan, Sarana dan Prasarana, serta Dokumen) terkait dengan agraria kepada Badan Pertanahan Nasional yang sekarang telah menjadi Kementerian Agraria Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional berdasarkan  Kepres Nomor 26 Tahun 1988. Hal tersebut diungkapkan oleh Analis Kebijakan Ahli Madya pada Subdirekotrat Fasilitasi Masalah Pertanahan, Nurbowo Edy Subagio. 

Analis Hukum Ahli Muda pada Biro Hukum Kemendagri Santoso Tuji Utomo, menjelaskan bahwa Kemendagri tidak memiliki kewenangan untuk memeriksa keabsahan SK dimaksud karena kewenangan telah dialihkan kepada Kementerian ATR/BPN. Terkait dengan SK Depdagri Nomor 113/SK/1984, Biro Hukum Kemendagri akan berkoordinasi dengan Biro Umum Kemendagri untuk menelusuri keberadan arsip SK dimaksud. 

Setelah membaca Putusan Pengadilan Negeri Kalianda Nomor 36/Pdt.G/2021/PN Kla, Direktur Penanganan Sengketa Pertanahan Kementerian ATR/BPN, menyimpulkan tiga hal. Yang pertama adalah Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Selatan menerima secara formal mengakui SK Mendagri a quo yang digunakan untuk pembatalan hak pakai di tingkat Kantor Pertanahan. Kedua, menelaah konsiderans SK Mendagri Nomor 113/SK/1984 mengenai ketidaksesuaian dengan naskah dinas Kemendagri pada waktu itu. Ketiga, merunut riwayat perkara yang terdapat dalam konsiderans SK Mendagri, pencabutan SK tersebut serta merta dibuat tanpa alasan namun dilakukan setelah ada akta perdamaian atas sengketa antara Departemen Agama dan Supardi. 

Sebagai tindak lanjut dari rapat ini, Kemendagri akan berkoordinasi secara internal dalam melakukan penelurusan SK Mendagri tersebut.