Indeks Manajemen Satlinmas, Sebagai Gambaran Pengelolaan Penyelenggaraan Linmas Di Daerah
Jakarta,
Direktorat Polisi Pamong Praja , Ditjen Bina Adwil Kemendagri telah melaksanakan Rapat Pemutakhiran Data Indeks Penyelenggaraan Manajemen Satuan Pelindungan Masyarakat pada hari Senin sampai dengan Rabu pada tanggal 18 – 20 April 2022 bertempat di hotel Milleniun Jakarta
Peserta rapat terdiri dari pejabat tingkat pusat yakni Direktur Pol PP dan Linmas beserta jajaran pada lingkup Dit Pol PP dan Linmas dan pejabat yang membidangi perlindungan masyarakat di daerah yakni dari Provinsi Sumatera Selatan, Jawa Timur, Kab purwakarta, kab cilacap, Kab Bandung, Kab Oki, Kab Oki Timur, Kab Bantul, Kota Malang, Kota Bandung, Kec Batununggal, Kec Cibiru .
Direktur Polisi Pamong Praja dan Linmas , DR. Bernhard E.Rondonuwu, S.sos, M,Si dalam sambutan nya menyampaikan dalam melakukan pembinaan Satlinmas di seluruh Indonesia perlu di lakukan pemetaan agar mengetahui karakteristik yang dimiliki oleh Satlinmas dalam penyelenggaraan linmas di daerah. Selain itu Benhard juga menyampaikan pentingnya memamhami tupoksi sesuai peraturan perundang-undangan dan terahkir dalam sambutannya agar Satpol PP dan Jajaran Linmas tetap aktif dalam melakukan pelaporan baik secara manual maupun melalui aplikasi sim pol pp dan aplikasi sim linmas.
Indeks merupakan metode pengukuran atas kinerja sekelompok data, manfaat dari pengukuran indeks ini adalah untuk mengukur atas kinerja penyelenggaraan manajemen satlinmas secara nasional tahun 2022. Untuk mengetahui tingkat kepentingan layanan linmas berdasarkan penilaian pakar ahli praktisi dan masyarakat sebagai stake holder. Dalam rapat kali ini Narasumber pertama berasal dari Praktisi yang hadir untuk memberikan masukan adalah Bapak Rizky Aditya Praktisi dari Lembaga Kajian Kurikulum dan Kebijakan Pendidikan Universitas Indonesia. Rizky menerangkan bahwa penting nya dalam penyusunan indeks di perlukan tata cara atau mekanisme penyusunan dan penyajian data dalam penyelenggaraan di daerah.
Narasumber yang ke dua, DR Anastutuk Wiryaningsih , Koordinator SDA Lingkungan dan Kebencanaan Direktorat PSB LDP Ditjen PDP Kemendesa PDTT. Anastutik menerangkan bagaimana penguatan Desa dalam menangani Bidang Trantibum melalui peran Satgas Linmas dan Satlinmas di Desa / Kelurahan.
Sedangkan Narasumber selanjutnya yang hadir untuk memberikan kontribusi dalam rapat data indeks ini adalah Kasat Pol PP Provinsi Sumsel H.Aris Saputra, S.Sos,M.Si memaparkan kondisi penyelenggaraan linmas di Kab Kota Se provinsi Sumsel, Aris menambahkan Satlinmas mempunyai peran penting dan sebagai garda terdepan dalam penyelenggaraan Trantibum linmas di tingkat desa dan kelurahan. Narasumber berikutnya yaitu Kasat Pol PP Kota Bandung Rasdian Setiadi S.Ip, M.M , Rasdian menjelaskan kondisi existing di kota Bandung dalam penyelenggaraan perlindungan masyarakat di kota nya . Beliau menambahkan bahwa Anggota Satlinmas berperan sangat aktif dalam semua kegiatan untuk mendukung Trantibumlinmas di kota Bandung .
Sebelum di lakukan Pemuktahiran data, ada beberapa tahapan yang harus di lalui yaitu melakukan proses Analisa dan fungsi manajemen linmas, melakukan Analisa kesesuaian antara amanat RPJMN dengan fungsi linmas, melakukan proses analisa sesuai dengan fakta di lapangan, ada nya Analisa difensiasi, proses validitas isi, validasi konstuk dan yang terahkir adalah Penyusunan laporan.
Harapan dengan adanya data indeks ini, Kementerian Dalam Negeri mendapatkan informasi akurat terkait unsur-unsur apa saja yang harus di ukur dan menjadi gambaran efesiensi dan efektivitas kinerja Manajemen Linmas, baik ukuran kinerja nasional, provinsi, kabupaten/kota, kecamatan dan desa/kelurahan.