Ini Enam Butir Kesepakatan Hasil Rapat Asistensi Ditjen Bina Adwil Atas Konflik HGU di Bengkalis

Ini Enam Butir Kesepakatan Hasil Rapat Asistensi Ditjen Bina Adwil Atas Konflik HGU di Bengkalis

Menindaklanjuti laporan Koperasi Bukit Batu Darul Makmur (BBDM) tentang kewajiban penyerahan kebun plasma oleh PT. Surya Dumai Agrindo (SDA) di Kabupaten Bengkalis, Direktorat Kawasan, Perkotaan dan Batas Negara Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina Administrasi Kewilayahan (Adwil) Kementerian Dalam Negeri menggelar rapat asistensi penanganan masalah dan konflik pertanahan di daerah, pada Kamis (27/1/2022).

Rapat dipimpin oleh Analis Kebijakan Ahli Madya Subdirektorat Fasilitasi Masalah Pertanahan, Direktorat Kawasan, Perkotaan dan Batas Negara, Ditjen Bina Adwil serta dihadiri oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN, Kementerian Pertanian (Kementan), Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bengkalis,  PT. SDA, dan Koperasi BBDM.

Agenda rapat membahas kewajiban PT. SDA untuk menyerahkan kebun plasma seluas 1.695 hektare dari total Hak Guna Usaha (HGU) kebun sawit seluas 6.896,90 hektare kepada Koperasi BBDM. Permasalahan kebun plasma menurut Doris Monica, perwakilan dari Ditjen Perkebunan Kementerian Pertanian, merupakan mayoritas permasalahan dalam perkebunan di Indonesia. 

Monica meminta kerja sama lebih lanjut dengan Kemendagri untuk memfasilitasi permasalahan kebun plasma di Indonesia.

Ditjen Bina Adwil menyoroti pernyataan PT. SDA yang mengatakan bahwa telah menindaklanjuti kewajiban penyerahan kebun plasma sebesar 25 persen dari total lahan HGU serta membayar kewajiban bagi hasil produksi di atas lahan tersebut, namun belum ada usulan untuk penetapan setifikat HGU plasma kepada koperasi dan penetapan Calon Penerima Calon Lahan (CPCL) berdasarkan pada Surat Keputusan (SK) Bupati Bengkalis yang ditandatangani oleh Pelaksana harian (Plh) Bupati Bengkalis pada saat itu.

Kemendagri dan Pemprov Riau menyepakati untuk menindaklanjuti penelitian keabsahan SK tersebut mengingat Plh. Bupati tidak memiliki kewenangan menandatangani surat keputusan yang bersifat strategis sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Ayat (7) UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Pasal tersebut menyebutkan bahwa pejabat pemerintahan yang memperoleh wewenang melalui mandat tidak berwenang mengambil keputusan dan/atau tindakan yang bersifat strategis yang berdampak pada perubahan status hukum pada aspek organisasi kepegawaian dan alokasi anggaran.

Rapat Asistensi menelurkan enam butir kesepakatan yang ditandatangani Kemendagri dan Pemprov Riau, yaitu:  Pertama, Perserta Rapat sepakat untuk menghormati putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Nomor 217/B/2020/PT.TUN.MDN yang membatalkan Surat Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah Kabupaten Bengkalis Nomor 518/DISKOPUKM/2020/18, tanggal 20 Januari 2020; Kedua, Pemerintah Provinsi Riau memfasilitasi keabsahan terhadap Surat Keputusan Calon Petani dan Calon Lahan Nomor 358/KPTS/9/2020 (SK CPCL) yang diterbitkan oleh Pelaksana Harian Bupati Bengkalis.

Ketiga, Mengingat perjanjian antara Koperasi BBDM dengan PT. Riau Makmur Sentosa (sekarang dilanjutkan oleh PT. SDA) adalah perjanjian antara dua badan hukum, maka pemenuhan seluruh kewajiban PT. SDA sebagaimana perjanjian dimaksud ditunaikan kepada Koperasi BBDM untuk kemudian penetapan penerima kebun plasma sepenuhnya menjadi kewenangan Koperasi BBDM.

Butir Keempat menyepakati bahwa Pemkab Bengkalis memfasilitasi proses penyerahan kebun plasma kepada Koperasi BBDM dalam rangka  pelaksanaan penanganan sengketa pertanahan sebagaimana amanat UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

Dalam butir Kelima disepakati bahwa Kantor Wilayah BPN Provinsi Riau akan membina dan mengawasi Kantor Pertanahan Kabupaten Bengkalis agar memedomani hasil fasilitasi tindak lanjut rapat ini sebelum penetapan penerbitan sertipikat plasma.

Butir Keenam disebutkan, Pemerintah Provinsi Riau sebagai wakil Pemerintah Pusat menindaklanjuti fasilitasi sebagaimana angka 2 di atas pada Minggu kedua  Februari 2022 dan melakukan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan penyelesaian sengketa pertanahan oleh Pemerintah Kabupaten Bengkalis sebagaimana amanat UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan PP Nomor 12 Tahun 2017 tentang pembinaan umum maupun pembinaan teknis.