Inovasi Berbasis Gampong, Dirjen Bina Adwil Tekankan Peran Strategis Keuchik



Logo Kemendagri

Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia

Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan

Informasi:
Selamat Datang di Website Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan, Kementerian Dalam Negeri. || Telah terbit Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 300.2.2-2430 Tahun 2025: Tentang Pemberian dan Pemutakhiran Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, dan Pulau. Klik di sini untuk melihat selengkapnya || Berita Terbaru Kemendagri: Pecah Penuh Tawa! Safrizal ZA Buka Kompetisi Stand Up Comedy Kemendagri dengan Meriah | Buktikan Komitmen Layani Masyarakat, Safrizal ZA Terima Penghargaan dari The Aceh Post || Ingin menyampaikan pertanyaan, kritik, atau saran? Silakan isi formulir kami di https://ditjenbinaadwil.kemendagri.go.id/form

Inovasi Berbasis Gampong, Dirjen Bina Adwil Tekankan Peran Strategis Keuchik

Jakarta – 

Perubahan dunia saat ini tidak terlepas dari tren transformasi digital yang begitu masif. Cara-cara konvensional tidak bisa lagi sesuai dengan perkembangan zaman, kecuali terus melakukan inovasi tanpa henti. 

Pergeseran tata kelola penyelenggaraan pemerintahan, tidak semata di tingkat nasional maupun regional namun juga telah menyentuh aras lokal, termasuk pemerintahan desa yang dalam istilah kekhususan Aceh disebut Gampong. 

Maka dari itu, Smart Gampong sebagai lembaga swadaya kemasyarakatan, menginisiasi Bimtek bagi para Keuchik atau sebutan Kepala Desa bagi Gampong beserta para kader-kader PKK. 

Acara bertajuk Bimbingan Teknis Nasional untuk Kepala Desa dan Ketua PKK Dalam Rangka Peningkatan Kapasitas SDM yang Maju dan Mandiri ini, dihadiri oleh Para Camat dan Kepala Desa/Keuchik se-Kota Lhokseumawe, Aceh. 

Dalam sambutannya Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan, Safrizal ZA, menyampaikan, "Bahwa Gampong atau desa saat ini tidak sekedar menjadi mata rantai administrasi saja, namun harus mengambil peran sentral sebagai motor penggerak pembangunan, trantibumlinmas dan inovasi daerah, sebagaimana kenyataan yang kita lihat semua dalam perspektif penanganan Pandemi Covid-19 dan upaya pemulihan ekonomi nasional dewasa ini." 

Berdasarkan UU Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, pelaksanaan pembangunan di Aceh berlandaskan pada kepemerintahan yang baik, yang berlaku secara menyeluruh baik provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, mukim sampai gampong. 

"Oleh karena itu, inovasi diarahkan selain untuk mewujudkan akuntabilitas dan efektifitas dalam rangka penerapan good governance, turut menjadi upaya untuk mewujudkan pelayanan publik yang cheaper, faster and better," lanjut Safrizal. 

Dalam kegiatan ini, dihadirkan pula narasumber dari Ditjen Bina Pemerintahan Desa Kemendagri dan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, yang secara prinsip menjelaskan tugas dan fungsi pemerintahan Gampong. 

"Perlu digarisbawahi, bahwasanya kinerja pemerintah gampong serta inovasi yang bersifat bottom-up sangat dipengaruhi oleh good-will dan wawasan luas dari para Keuchik, sehingga perannya sangat strategis dalam menterjemahkan sintesis pola kepemimpinan yang religius, responsif, kolaboratif dan melayani," pungkas Safrizal. 

Call Center 168

Selamat Datang di Kemendagri Adwil Call Center
Silakan isi formulir di bawah ini untuk memulai obrolan