KEMENDAGRI Lakukan Asistensi Percepatan Pemenuhan Satu Peta Untuk Kecamatan dan Kelurahan

Jakarta, 21 April 2022

Kementerian Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan pada tanggal 19 – 21 April 2022 di Jakarta menyelenggarakan Rapat Koordinasi Monitoring Penetapan Batas Kecamatan dan Kelurahan. 

Dalam Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta Pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1:50.000, Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan didapuk menjadi wali data peta kecamatan dan kelurahan dengan tingkat ketelitian 1:10.000 untuk peta kelurahan.

Dalam kegiatan yang dibuka oleh Direktur Dekonsentrasi, Tugas Pembantuan dan Kerja Sama, DR. Prabawa Eka Soesanta tersebut, dilakukan asistensi pemahaman kebutuhan akan satu peta serta tata cara pemenuhan peta kecamatan dan peta kelurahan untuk pelaksanaan Kebijakan Satu Peta (KSP). “Kebijakan Satu Peta sejatinya lahir sebagai dukungan untuk pelaksanaan Undang-Undang Cipta Kerja sebagai salah satu tools untuk rencana investasi”, ucap DR. Prabawa. 

Kegiatan yang dihadiri oleh pejabat pemerintah daerah dari 11 Provinsi dan 14 Kabupaten/Kota, merupakan daerah yang menjadi target dalam KSP. Daerah dimaksud juga merupakan daerah yang sedang dalam proses pengusulan penataan kecamatan dan kelurahan. Dalam proses penataan kecamatan dan kelurahan, peta menjadi salah satu syarat yang diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan. Disampaikan oleh DR. Prabawa, Peta yang sudah berkaidah kartografi serta sesuai dengan kebutuhan satu peta akan berimplikasi baik terhadap rencana tata ruang atau rencana zonasi yang selaras dengan rencana pembangunan nasional serta memberikan kemudahan dalam pemanfaatan ruang eksisting.

Satu peta yang mengacu pada satu referensi geospasial, satu standar, satu basis data dan satu geoportal menjadi salah satu kebutuhan dalam percepatan pelaksanaan pembangunan nasional yang akan bermuara pada kemudahan dan kepastian hukum dalam berinvestasi serta perizinan pemanfaatan ruang.

Dalam kesempatan dimaksud, DR. Prabawa juga menekankan bahwa Kementerian Dalam Negeri akan terus mendorong pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota untuk melakukan percepatan pelaksanaan KSP guna pemenuhan satu peta agar informasi geospasial yang dapat digunakan lebih luas cakupannya. “Pintu kami terbuka lebar untuk seluruh pemerintah daerah yang ingin melakukan konsultasi terkait pemenuhan peta khususnya peta kecamatan dan kelurahan untuk percepatan KSP.” jelas Dr. Prabawa sebagai bentuk komitmen pelayanan kepada pemerintah daerah.