Kemendagri Melaksanakan Koordinasi Lintas Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Provinsi Papua dalam Rangka Pelaksanaan Kerjasama Perbatasan RI-PNG



Logo Kemendagri

Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia

Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan

Informasi:
Selamat Datang di Website Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan, Kementerian Dalam Negeri. || Telah terbit Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 300.2.2-2430 Tahun 2025: Tentang Pemberian dan Pemutakhiran Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, dan Pulau. Klik di sini untuk melihat selengkapnya || Berita Terbaru Kemendagri: Pecah Penuh Tawa! Safrizal ZA Buka Kompetisi Stand Up Comedy Kemendagri dengan Meriah | Buktikan Komitmen Layani Masyarakat, Safrizal ZA Terima Penghargaan dari The Aceh Post || Ingin menyampaikan pertanyaan, kritik, atau saran? Silakan isi formulir kami di https://ditjenbinaadwil.kemendagri.go.id/form

Kemendagri Melaksanakan Koordinasi Lintas Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Provinsi Papua dalam Rangka Pelaksanaan Kerjasama Perbatasan RI-PNG

Jakarta – 

Deputi Bidang Pengendalian Pembangunan Otorita Ibukota Nusantara, Dr. Drs. Thomas Umbu Pati, T.B., M.Si melakukan perpisahan selaku Direktur Kawasan, Perkotaan dan Batas Negara sekaligus membuka rapat koordinasi penyiapan bahan materi Kerjasama perbatasan RI-PNG melalui forum Persidangan Ke 36 Joint Border Committee (JBC) RI-PNG yang dilaksanakan pada Senin, 17 Oktober 2022 bertempat di Hotel Ibis Style Gajah Mada Jakarta.

Rapat dilanjutkan dengan difasilitasi oleh Kasubdit Batas Negara dan Pulau-Pulau Terluar, juga dihadiri perwakilan Kementerian Bidang Polhukam, Kementerian Pertahanan, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Keuangan, Mabes TNI, BNPP, BIG serta Pemerintah Provinsi Papua tersebut dibahas kesiapan sub-committee dibawah forum Joint Border Committee (JBC) RI-PNG guna mempersiapkan pelaksanaan Persidangan dimaksud.

Persidangan Joint Border Committee (JBC) RI-PNG merupakan sebuah forum Kerjasama bilateral antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Papua Nugini yang didalamnya dibahas isu/permasalahan di Kawasan Perbatasan Indonesia-Papua Nugini seperti perhubungan, ekonomi dan investasi, lingkungan, Imigrasi dan lain-lain yang sampai saat ini tertunda pembahasannya sejak tahun 2019 karena pandemi covid-19. Adapun, Kementerian Dalam Negeri merupakan focal point dari Kerjasama perbatasan RI-PNG. 

Rapat Persiapan tersebut juga turut membahas mekanisme Pertemuan yang akan dilaksanakan serta updating kondisi dan isu terkini di Kawasan Perbatasan RI-PNG oleh Pemerintah Provinsi Papua dan melalui rapat dimaksud, Dr. Drs. Thomas Umbu Pati, TB., M.Si menyampaikan agar setiap stakeholder perbatasan negara RI dan PNG agar tetap saling berkoordinasi, berkomunikasi dan bersinergi dalam penanganan isu-isu perbatasan RI-PNG.

Call Center 168

Selamat Datang di Kemendagri Adwil Call Center
Silakan isi formulir di bawah ini untuk memulai obrolan