Kemendagri Menggelar Bimtek Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) bagi Aparatur Damkar dan Penyelamatan

Kemendagri Menggelar Bimtek Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) bagi Aparatur Damkar dan Penyelamatan

SHARE

Jakarta – 

Kementerian Dalam Negeri kembali melaksanakan Bimbingan Teknis bagi Aparatur Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan yang dilaksanakan pada tanggal 28 sd 30 September 2022, dengan peserta yang hadir secara virtual lebih dari 2000 orang. 

Bimbingan teknis kali ini mengambil tema terkait Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) yang menjadi wewenang pemerintah daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 

Direktur Manajemen Penanggulangan Bencana dan Kebakaran, Edy Suharmanto, menjelaskan dalam sambutannya bahwa kegiatan bimbingan teknis ini merupakan salah satu bentuk komitmen Kementerian Dalam Negeri dalam meningkatkan pengetahuan aparatur pemadam kebakaran dan penyelamatan di daerah sebagai bekal dalam pelaksanaan tugas. 

"Bimtek ini merupakan komitmen Kemeterian Dalam Negeri sebagai instansi pembina teknis urusan pemadam kebakaran, agar para aparatur di daerah mempunya bekal yang baik dalam menjalankan tugas," terang Edy. 

Dalam pelaksanaan bimtek tersebut, hadir sebagai pembicara para praktisi dan akademisi di bidang pengelolaan B3, seperti dari Pusat Studi Pengurangan Risiko Bencana Universitas Indonesia, Masyarakat Profesi Keselamatan Kebakaran Indonesia (MPK2I), dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. 

Selain itu hadir juga secara virtual untuk memberikan pengalaman tentang manajemen B3 yaitu Atase Pertahanan Sipil dan Manajemen Krisis Kedutaan Besar Negara Prancis untuk Singapura, yang merupakan langkah awal bentuk kerja sama antara Kementerian Dalam Negeri Indonesia dan Kementerian Dalam Negeri Prancis. 

Dalam pelaksanaan bimtek tersebut juga didapati beberapa masukan dalam perumusan kebijakan seperti kolaborasi antara Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, yang telah melakukan analisis risiko kejadian kebakaran karena B3, dengan Kementerian Dalam Negeri yang dapat menindaklanjuti dengan penyusunan pedoman penanggulangan kejadian kebakaran berdasarkan jenis risiko yang ada. 

Kolaborasi ini menjadi penting sebagai bentuk kerja sama dalam memberikan perlindungan secara menyeluruh terhadap bangunan, masyarakat yang rentan terdampak, lingkungan, dan juga aparatur pemadam kebakaran dan penyelamatan itu sendiri.